Menghormati Pilihan Warga Jakarta

Menghormati Pilihan Warga Jakarta Gun Gun Heryanto  ;   Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute; Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

                                              MEDIA INDONESIA, 18 April 2017

                                                                                                                                                           

JAKARTA ialah barometer politik nasional. Wajar jika perhatian publik tertuju pada perhelatan kontestasi elektoral putaran kedua pada 19 April. Kualitas penyelenggaraan dan hiruk pikuk penyelenggaraannya akan menjadi liputan media dan perbincangan luas tak hanya di Jakarta, tetapi juga warga di daerah-daerah lain. Tentu saja, ini menjadi pertaruhan sangat penting bagi demokrasi Indonesia. Oleh karenanya, penting untuk memastikan para pihak yang terlibat dalam persaingan untuk menghormati pilihan warga Jakarta. Para paslon, tim sukses, tim relawan wajib menciptakan situasi kondusif dan membiasakan kedewasaan berpolitik dengan cara menyiapkan mental siap kalah dan siap menang. Situasi kondusif Putaran kedua pilkada DKI, selain kompetitif, menjadi pertarungan yang sangat keras. Rangkaian pesan kampanye, publisitas politik, propaganda, dan perang urat saraf di ragam kanal komunikasi warga tak saja membuat pilkada DKI gegap gempita, tetapi juga mencapai titik kulminasinya. Masa pencoblosan ialah momentum yang membutuhkan ketenangan pikiran dan perasaan tanpa intimidasi dari salah satu pihak. Pernyataan dan gerak tindakan yang mengintimidasi atau menimbulkan teror pada pemilih harus ditangani secara serius oleh KPU, Bawaslu dan juga kepolisian. Alam demokrasi menuntut kebebasan sebagai landasan fundamentalnya. Oleh karenanya, tak ada satu orang dan institusi mana pun yang bisa merampas hak politik warga dalam memilih dengan cara-cara intimidatif. Secara faktual, dalam beragam kasus banyak pihak tergoda membawa isu SARA dan kebencian ke tengah gelanggang pertarungan. Isu ini memang mudah ‘membakar’ massa, terutama di level persepsi pemilih sosiologis yang biasanya menentukan pilihannya karena pertimbangan kesamaan agama, suku, ras dan golongan. Biasanya untuk menghidupkan isu ini, banyak fitnah, hoax, ujaran kebencian yang diproduksi dan didistribusikan melalui kanal-kanal warga seperti media sosial. Berhentilah memolitisasi isu agama karena sesungguhnya ajaran agama  itu luhur, semua pihak harus menghormati dan menempatkan agama jauh di atas kepentingan sesaat pilkada. Agama diperlukan untuk mendamaikan, bukan untuk membakar. Konflik yang disulut dengan bahan bakar isu SARA itu cenderung sulit menemukan solusinya terutama untuk merajut ulang consensus dan perdamaian. Ibarat luka mendalam, konflik yang disulut isu agama, etnik, dan kepercayaan teramat sulit disembuhkan. Memilihlah dengan kejernihan pikiran, bukan dengan kemarahan. Paling tidak, ada tiga pihak yang harus diingatkan secara khusus agar masa tenang tidak berubah menjadi masa tak tenang! Pertama, para elite yang berada di lingkaran utama kandidat maupun di atmosfernya. Terutama, mereka yang kerap menjadi bahan berita media. Selama masa tenang, hari pencoblosan dan pascapencoblosan seyogianya mereka mengembangkan respek dan saling menghormati dengan tidak menyengajakan diri terlibat dalam agresivitas verbal dan tindakan berlebihan. Kelompok elite ini biasanya menjadi role model sekaligus stimulan baik positif maupun negatif bagi khalayak akar rumput. Jangan karena syahwat politik atau kepanikan dalam membaca peta dukungan, terus-menerus mengembangkan komunikasi kebencian. Kedua, posisi media massa, terutama media arus utama, lebih-lebih televisi yang kerap menghadirkan terpaan luar biasa di masyarakat. Asumsi seperti ini relevan dengan pendapat Tuchman, yang mengatakan seluruh isi media sebagai realitas yang dikonstruksikan (constructed reality). Media pada dasarnya menyusun realitas hingga membentuk sebuah ‘cerita’ (Tuchman, 1980). Jhon Sinclair dkk dalam bukunya, New Patterns in Global Television: Peripheral Vision (1996) pernah mengingatkan bahwa televisi merupakan medium cangkokan yang megah. Oleh karena wataknya sebagai media cangkokan, televisi, termasuk juga media arus utama lainnya, harus hati-hati membawakan diri. Jangan sampai tampilan vulgar media menjadi instrumental conditioning sejumlah perilaku tak patut yang ditiru masyarakat. Ketiga, masyarakat yang menjadi pendukung, relawan, atau pun simpatisan. Hingga hari ini, upaya black campaign masih berlangsung, selebaran-selebaran gelap yang mendiskreditkan salah satu paslon seperti di Jakarta, terjadi dan melibatkan jejaring warga. Oleh karenanya, warga harus lebih melek politik, bahwa pembunuhan karakter, money politik dengan beragam caranya, intimidasi, dan menyebar kebencian ialah bagian dari pelanggaran yang harus ditinggalkan. Partisipasi warga Kita tentu berharap partisipasi warga datang ke bilik suara meningkat pesat seiring dengan perbaikan kualitas penyelenggaraan sehingga proses demokrasi elektoral di DKI yang makin baik dan konsolidatif. Di putaran pertama, partisipasi warga memilih cukup bagus, yakni 75,75% atau 5.564.313 suara dari 7,2 juta pemilih. Itu lebih baik daripada partisipasi warga di Pilkada DKI 2012. Saat itu, di putaran pertama angka partisipasinya 64,66% dan di putaran kedua 66%. Pertarungan belum usai bagi kedua pasangan calon karena tersedia ceruk pemilih yang bisa mengubah peta dukungan dan kemenangan. Warga akan berpartisipasi dalam memilih bukan semata karena dirinya berada dalam jaringan sosial, terlibat dalam kegiatan civic, tetapi juga karena ia ingin berpartisipasi. Informasi politik membuat warga DKI memiliki informasi memadai tentang para paslon dengan ia terlibat untuk memutuskan siapa yang akan dipilih di putaran kedua. Proses political efficacy merupakan perasaan seseorang bahwa dirinya mampu memahami dan menentukan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Harus ada optimisme bahwa pilkada bukan kesia-siaan belaka! Faktor psikologis itu membangun persepsi dan sikap partisan seseorang karena proses sosialisasi politik yang dialaminya. Yang terpenting lagi ialah asupan program yang sudah disampaikan kandidat bisa menjadi bahan pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihan karena pertimbangan rasionalitas. Selamat memilih, dan hormatilah siapa pun yang menjadi pilihan warga Jakarta. ●