Senin, 24 April 2017

Ekonomi Politik Pilkada Jakarta

Ekonomi Politik Pilkada Jakarta
Edy Purwo Saputro  ;   Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta; Doktor Ekonomi UNS Surakarta
                                              MEDIA INDONESIA, 22 April 2017


                                                                                                                                                           

KESUKSESAN putaran kedua pilkada DKI Jakarta yang akhirnya dimenangi Anies-Sandi memberikan pengaruh signifikan terhadap geliat ekonomi politik. Paling tidak hal ini terkait dengan potensi konflik berdalih agama sebagai ancaman pilkada putaran kedua.

Kekalahan Ahok sekaligus mengulang hal serupa pada pilkada sebelumnya ketika Ahok mengalahkan Foke pada 2012. Oleh karena itu, ikrar Anies-Sandi yang lantang menegaskan untuk bersama membangun Jakarta tanpa mengebiri kekuatan pesaing mereka di pilkada kemarin menjadi penting sekaligus meredam ancaman gejolak yang bisa saja muncul, terutama dalam konteks ekonomi-politik.

Kekhawatiran dari putaran kedua pilkada DKI Jakarta tentu beralasan karena Jakarta adalah ibu kota sebagai nadi geliat ekonomi politik sehingga warna pilkada di Jakarta menjadi warna ekonomi politik di Indonesia. Kalkulasi ekonomi politik dari putaran kedua pilkada DKI Jakarta sekaligus menjadi test case terkait dengan iklim sospol, terutama ini mengacu keyakinan pasar dan sentimen investor. Oleh karena itu, kesuksesan putaran kedua pilkada DKI Jakarta menjadi acuan tentang perilaku wait and see dan aspek ancaman menjadi wait and worry.

Sikap legowo Ahok-Djarot sekaligus menepis ancaman iklim sospol dan secara tidak langsung memberikan sinyal positif terhadap kepastian tidak terjadinya wait and worry. Artinya, fenomena ini bisa menjadi peluang memacu ekonomi bisnis untuk lima tahun ke depan di era Anies-Sandi tentu dengan berbagai formula perubahan untuk mencapai pembangunan terbaik.

Sentimen

Fakta yang tidak bisa diabaikan dari putaran kedua pilkada DKI Jakarta ialah sentimen terhadap bursa, yaitu pada sepekan menjelang pilkada IHSG mencapai level 5.644,30 pada 10 April dan menjadi 5.606,52 pada 18 April sehari menjelang pilkada meski sehari pascapilkada yaitu 20 April ditutup melemah 0,2% di level 5.595,31. Realitas di balik geliat bursa juga terlihat dari rekam jejak pelaksanaan pilkada DKI Jakarta pada 8 Agustus 2007, yaitu perbandingan ISHG pada 31 juli 2007 di level 2.348,67, sedangkan perubahannya pascapilkada pada 31 Agustus 2007 mencapai level 2.194,33.

Selain itu, pada putaran pertama pilkada DKI Jakarta 11 Juli 2012, ternyata IHSG pada 2 Juli 2012 mencapai 3.991,54, sedangkan pascapilkada pada 31 Juli 2012 berada di level 4.142,33 dan di putaran kedua pada 20 September 2012 ternyata perubahan pada 31 Agustus 2012 mencapai 4.060,33 dan pascapilkada pada 28 September 2012 berada di level 4.262,45. Terkait dengan ini, pergerakan IHSG pada putaran pertama pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 lalu, yaitu pada 31 Januari 2017, mencapai 5.294,10 dan pascapilkada pada 28 Februari 2017 berada di level 5.386,89.

Geliat bursa hanyalah salah satu indikator terkait dengan pilkada, sedangkan interaksi antara ekonomi politik dan politik ekonomi dari pelaksanaan pilkada tidak dapat diabaikan. Karena itu, kesuksesan pilkada serentak yang lalu memberi pengaruh positif terhadap sentimen pasar dan putaran kedua pilkada DKI Jakarta memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi bisnis di semester awal 2017.

Oleh karena itu, Anies-Sandi tidak bisa mengelak dari tantangan pembangunan ekonomi untuk lima tahun ke depan yang semakin berat.
Artinya, ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dicermati, misalnya tentang ancaman bencana banjir tahunan. Bencana biasanya disertai kelumpuhan ekonomi lokal, infrastruktur ekonomi hancur dan tidak berfungsi, dan pasar dan berbagai ruang usaha rusak, barang dan jasa tidak tersedia dan harga melambung, serta penduduk menjadi kehilangan pekerjaannya. Aset bangunan dan peralatan yang menjadi modal usaha dan agunan pinjaman menjadi barang yang tidak bernilai. Konsekuensinya utang menumpuk, sedangkan kemampuan berusaha menjadi tidak ada sehingga kredit macet membengkak. Oleh karena dunia usaha kolaps, pekerja tidak lagi memiliki pekerjaan dan hal ini mengancam kemiskinan karena sumber penghasilan rumah tangga hilang, padahal berbagai kebutuhan mendesak harus terpenuhi.

Fakta ini perlu dicermati karena implikasinya ialah proses terhadap persoalan sosial yang kemudian bisa merembet ke kriminal. Artinya, Anies-Sandi harus mewaspadai persoalan ini sebagai tantangan lima tahun ke depan.

Imbas persoalan di atas ialah daya saing ekonomi dan pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, di satu sisi, hal ini terkait dengan kondisi makroekonomi dan sejumlah faktor yang mendasarinya.

Di sisi lain, daya saing tidak terlepas dari problem pertumbuhan. Oleh karena itu, perlambatan ekonomi semester awal 2017 sebagai konsekuensi dari pilkada serentak tampaknya semakin berat di semester kedua. Paling tidak, ini juga dipicu rendahnya belanja pemerintah. Oleh karena itu, beralasan jika pemerintah lalu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengacu pada percepatan pembangunan infrastruktur strategis serta realisasi penyerapan anggaran.

Pemerintah juga akan terus memantau serapan anggaran di semester kedua 2017. Upaya ini menjadi langkah penting karena pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua cenderung melambat karena ada Ramadan yang mengancam inflasi musiman.

Beragam

Mencermati perlambatan ekonomi di semester kedua pada dasarnya tidak bisa terlepas dari faktor makro yang terjadi karena realitas ini merupakan bagian dari kondisi makro. Oleh karena itu, Anies-Sandi tampaknya perlu hati-hati mencermati situasi ini.

Selain itu, faktor ekonomi global ikut andil memengaruhi situasi ini. Apalagi kondisi demokrasi politik dalam negeri masih berkutat dengan kepentingan parpol, termasuk misal kekisruhan DPD, sementara kondisi fiskal cenderung lemah. Artinya, situasi perlambatan ekonomi kali ini harus dikaji dari beberapa aspek yang kompleks dan ini tantangan bagi Anies-Sandi sebagai pemenang putaran kedua pilkada DKI Jakarta.

Beberapa aspek yang perlu dicermati terkait dengan ekonomi politik putaran kedua pilkada DKI Jakarta, yaitu pertama: beratnya tantangan mencapai target pertumbuhan, maka perlu dipetakan potensi pertumbuhan ekonomi dan persoalannya. Artinya stimulus perlu juga dipertimbangkan, termasuk aspek penyerapan anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur strategis.

Kedua, fakta lain yang tidak bisa diabaikan ialah pertumbuhan di kuartal kedua yang belum maksimal. Oleh karena itu, berharap kepada porsi daya beli agar pertumbuhan terpacu oleh konsumsi masyarakat tampaknya semakin berat juga.

Ketiga, tidak bisa disangkal bahwa perputaran ekonomi juga rentan terhadap nilai tukar dan ini mengisyaratkan jika nilai tukar tidak menguat, belanja modal meningkat dan tentu berpengaruh terhadap biaya produksi terutama jika komponen produksi masih impor.

Keempat, sinergi investasi dan pertumbuhan adalah penting dan perlu regulasi memacu daya tarik investasi, baik padat modal atau padat karya pascapilkada putaran kedua. Selain itu, jaminan iklim sospol dan kepastian hukum perlu ditegakkan dan ini menjadi PR bagi Anies-Sandi untuk lima tahun ke depan.