Sabtu, 22 April 2017

Di Balik Kunjungan Mike Pence

Di Balik Kunjungan Mike Pence
Dinna Wisnu  ;   Senior Advisor Atma Jaya Institute of Public Policy
                                                        KOMPAS, 21 April 2017


                                                                                                                                                           

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari safarinya ke empat negara di Asia Pasifik selama 10 hari. Kunjungan ini menimbulkan keinginan untuk mengetahui secara langsung kebijakan politik luar negeri AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Namun, sejauh yang saya amati, belum ada yang dapat memastikan arah kebijakan politik luar negeri dan perdagangan AS empat tahun mendatang. Kunjungan Pence masih pengulangan ucapan Trump selama kampanye.

Kalau begitu, apa motivasi Pence mengunjungi Indonesia? Apakah sekadar "diplomasi transit" sebelum ke Australia atau memang didorong keinginan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia?

Sinyal-sinyal yang dikirimkan Pence sangat kental menyuarakan kepentingan AS untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan AS dengan negara-negara dunia. Misalnya, di satu sisi, Pence mengunjungi Panmunjom, zona demiliterisasi yang dikelola bersama oleh Korea Selatan dan Korea Utara. Akan tetapi, kepada Xi Jinping di China, ia menyatakan bahwa meredam Korea Utara adalah tanggung jawab China jika mau AS melunak soal kecurangan ekonomi yang dilakukan China.

Contoh lain adalah Jepang. Jepang yang terus mendorong Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) tanpa AS kini menghadapi dilema ketika ditekan untuk bertanggung jawab atas defisit perdagangan AS terhadap Jepang.

Dalam kunjungan ke Jepang, AS minta akses pasar dan investasi kepada Jepang. Kita tahu, saat kampanye, Trump pernah menyampaikan bahwa Jepang, juga NATO dan negara-negara yang selama ini diuntungkan lewat aliansi militer AS, harus siap "membayar" biaya perlindungan tersebut, khususnya lewat reformasi perjanjian perdagangan.

Kepada Indonesia, Pence juga mengulang pernyataan yang sama. Pence menekan Presiden Joko Widodo untuk memberikan kemudahan bagi eksportir AS masuk ke pasar Indonesia. Kalimat win-win solution mengemuka. Padahal, biasanya yang meminta jaminan seperti itu adalah negara berkembang. Pernyataan arah sistem penegakan hukum dan aturan main (rule-based system) juga mengarah pada desakan "memperbaiki" transaksi perdagangan AS dengan Indonesia agar tidak defisit lagi.

Defisit perdagangan AS di Asia memang memprihatinkan dalam lima tahun terakhir. Defisit paling besar adalah dalam berdagang dengan China. Tahun 2016, defisit perdagangan AS dengan China mencapai 347 miliar dollar AS.

AS juga defisit dalam perdagangan dengan Jepang dan Korea Selatan. Perdagangan AS dengan beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina, juga defisit, kecuali Singapura dan Brunei.

Tampaklah bahwa kebijakan politik luar negeri AS diarahkan Presiden Trump untuk tidak segan-segan memakai isu politik keamanan guna memaksa negara lain memenuhi keinginannya.

Contohnya adalah perubahan intonasi diplomasi kepada China. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping, Trump mengoreksi tuduhan bahwa China adalah negara yang suka memanipulasi mata uangnya untuk memuluskan ekspor dan membuat AS defisit.

Meski terdengar melunak, Trump mengancam bahwa defisit perdagangan dengan China adalah pengorbanan AS untuk kestabilan di kawasan Semenanjung Korea.

Trump meminta China bertindak lebih keras terhadap Korea Utara karena Korea Utara menggantungkan 80 persen transaksi perdagangannya ke China.

Namun, kunjungan Pence ke Jepang dan Korea Selatan lebih memastikan bahwa AS memilih mendorong kerja sama bilateral daripada multilateral. Jepang dan AS memang menandatangani MOU atau kerja sama perdagangan dengan Jepang, tetapi tidak ada detail tentang bagaimana kerja sama itu akan dijalankan, khususnya di bidang otomotif.

Demikian pula dengan Korea Selatan. Pence mengatakan bahwa perjanjian perdagangan dengan Korea Selatan yang telah berlangsung selama lima tahun harus direformasi.

Masih menjadi tanda tanya besar apa yang akan dilakukan AS jika kedua negara tidak mau memperbarui perjanjian perdagangannya.

Saya berpandangan, AS dapat saja menekan Korea Selatan dan Jepang di kemudian hari agar mengubah perjanjian perdagangan jadi lebih menguntungkan AS sebagai ganti dari kenyamanan dan keamanan dari serangan Korea Utara.

Strategi menukarkan kebijakan politik keamanan dengan perdagangan tampaknya menjadi langkah administrasi Trump di luar tradisi pemerintahan AS sebelumnya, kubu Republik ataupun Demokrat. Ini kenyataan baru yang harus kita antisipasi bersama.