NU dan Politik 2014 Azis Anwar Fachrudin   ;   Pengajar Ponpes Nurul Ummah, Yogyakarta

TEMPO.CO,  04 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Nahdlatul Ulama (NU) baru saja memperingati hari jadi ke-88 pada 31 Januari lalu. Momen ini penting untuk melakukan refleksi demi menghadapi tantangan di masa depan. Saya mencatat setidaknya ada dua hal yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, dalam gegap-gempita tahun politik 2014 ini, tentu NU akan mendapat banyak perhatian. Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di negeri ini, NU memiliki magnet politik yang kuat guna menarik para calon legislator dan eksekutif untuk sowan ke pesantren.  Apa yang salah dengan mendekati NU? Secara politis, hal itu membuat mereka yang kurang suka-mungkin ini juga dari warga NU sendiri-membaca fenomena itu dengan nada negatif: "Ah, itu hanya pencitraan demi mencari simpati dan menambah bobot legitimasi." Tapi setidaknya para kiai dan pesantren-pesantren NU bisa mendapatkan pegangan bahwa mereka telah mengikat janji dan aspirasi pesantren. Untuk itu, setelah jadi nanti, janganlah lupa kepada pesantren. NU dan pesantren mestinya sudah cukup mawas atas pengalaman satu dekade mutakhir. NU lebih sering dijadikan alat untuk mendongkrak suara semata. Warga NU tentu tidak lupa mengenai majunya Salahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2004. Dalam beberapa pilkada juga acapkali ditemui kiai NU yang, karena calon gubernur/bupatinya berasal dari kalangan sekuler, digunakan sebagai sarana untuk memompa legitimasi religiositasnya. Semoga pada 2014 hal-hal ini tak lagi terjadi, atau terminimalkan, atau setidaknya para calon pemimpin bisa sadar diri. Kedua, yang tak kalah penting, NU mesti melakukan introspeksi kembali terhadap komitmennya untuk menjaga NKRI. Itulah yang dikatakan Ketua Umum NU Kiai Said Aqil dalam peringatan harlah ke-88 di PBNU. Kiai Said beberapa kali berkelakar bahwa PBNU itu singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Satu persoalan mendasar yang harus diajukan mengenai komitmen NU itu: bagaimana sikap NU terhadap Syiah dan Ahmadiyah? Diakui atau tidak, orang-orang yang bersengketa dengan warga Syiah di Sampang ialah Nahdliyin. Terkait dengan Ahmadiyah, Menteri Agama kita yang juga orang NU memberi dua alternatif, yakni bertobat atau membikin agama baru. Komitmen NU terhadap kebangsaan diuji kala ormas terbesar negeri ini berurusan dengan kalangan minoritas di internal Islam yang kerap dianggap menyimpang dari ortodoksi. Bisakah NU, yang karena besar dan sudah tua (88 tahun), menjadi pengayom? Pertanyaan ini tampak susah dijawab. NU belum memberi sikap tegas secara formal kelembagaan mengenai pemulangan warga Syiah Sampang dan pemenuhan hak-hak Ahmadiyah. Dalam kontroversi ihwal Syiah dan Ahmadiyah, pandangan para kiai NU terbelah-malah sudah bertengkar sengit. Hal ini menyebabkan NU tak tegas dalam bersikap.  Untuk itu, sekalipun secara formal kelembagaan NU tak bisa "memaksa" negara untuk bertindak tegas, NU mesti mengupayakan hal ini via para "wakilnya" di parlemen. Bukankah jargon orang NU selama ini adalah "NU tidak ke mana-mana tapi NU ada di mana-mana"? Karena itu, berbarengan dengan sowannya para politikus ke NU atau pesantren-pesantrennya, para kiai bisa menitip pesan ke para caleg untuk membela hak-hak dasar semua warga Indonesia tanpa terkecuali. Jangan sampai jargon tadi berubah menjadi: "NU ada di mana-mana tapi tak bisa berbuat apa-apa". ●