Anas dan Hal yang Belum Selesai Ridho Imawan Hanafi  ;   Peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate Jakarta

SUARA MERDEKA,  24 Februari 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                                                       

“Mereka berpeluang membangun opini publik bahwa muatan politiklah yang menjadikan Anas ditahan” MANTAN ketua umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum memang sudah mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun bukan berarti keriuhan di internal partai itu akan berhenti. Pada saat terus menjaga napas pergelaran konvensi capres, orang-orang yang dianggap loyalis Anas dipecat. Yang terbaru, Gede Pasek Suardika lantaran dinilai telah melenceng dari pakta integritas. Dalam rentetan pemecatan, Pasek bukanlah orang pertama. Tri Dianto dan Saan Mustopa lebih dulu mengalami. Dianto dipecat dari partai dan kedudukannya sebagai ketua Demokrat Cilacap, sementara Saan harus melepas posisi sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR. Tidak hanya itu, seperti dikabarkan banyak media, tidak sedikit loyalis Anas di daerah yang dipecat. Mereka yang dipecat antara lain yang menjabat pengurus partai di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Ketersingkiran loyalis Anas dari Partai Demokrat tersebut memperlihatkan, di dalam partai sedang terjadi dua hal. Pertama; partai itu masih belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang perseteruan antara dua kelompok: SBY dan Anas. Bayang-bayang ini memang perlahan timpang kekuatannya. Kelompok yang disebut pertama terus menguat, sementara kelompok yang disebut belakangan kian menyusut. Dengan kata lain, perseteruan antarkelompok SBY dan Anas memang sudah memudar, namun bekasnya tidak mudah terhapus. Kedua; Partai Demokrat saat ini berupaya memulihkan diri dari krisis elektabilitas. Upaya ini ditempuh melalui beragam konsolidasi dengan tujuan untuk menguatkan soliditas internal. Yang terlihat bagi internal partai tersebut, upaya itu akan sulit memenuhi pencapaian jika di tubuh partai masih terdapat orang-orang yang dinilai memiliki potensi tidak loyal pada SBY dan efeknya dikhawatirkan mengganggu soliditas. Karena itu, salah satu jalan untuk bisa meminimalisasi kemunculan potensi tersebut adalah menyingkirkan para loyalis Anas. Apa yang terjadi di internal partai seperti itu memang memiliki implikasi politik masing-masing. Implikasi dari yang pertama adalah dalam jangka pendek, perebutan pengaruh antarpatron yang skalanya kuat di partai, sepertinya kecil peluangnya terjadi. Areal pengaruh figur tidak lagi menyebar, melainkan sudah memusat pada satu figur: SBY. Untuk rentang waktu yang tidak panjang, ditambah kondisi partai yang sedang remuk, dominannya kuasa figur SBY memang bisa dimanfaatkan untuk membantu menguatkan soliditas. Sementara implikasi pada yang kedua, ketersingkiran para loyalis Anas bisa memunculkan  semacam barisan kecewa. Kekecewaan ini tak akan dibiarkan, melainkan tentu dikelola. Salah satu wujud pengelolaan kekecewaaan yang bisa dilihat adalah berdirinya Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Organisasi yang didirikan Anas dan loyalisnya ini dideklarasikan bukan disebabkan tiadanya preseden politik di internal Demokrat. Bagi Anas dan loyalisnya, PPI bisa menjadi instrumen perlawanan politik terhadap Partai Demokrat. Muatan Politik Bagi para loyalis Anas, melawan memang jalan yang mengharuskannya untuk ditempuh. Keyakinan mereka bahwa keterseretan Anas dalam kasus korupsi karena kental muatan politik tidak akan banyak berpengaruh dalam wacana publik jika hal itu tidak diimbangi dengan perlawanan politik. Maka, dengan perlawanan itulah mereka masih berpeluang membangun opini publik bahwa muatan politiklah yang menjadikan Anas mendekam di tahanan. Dalam partai politik, meminjam Hofmeister dan Grabow dalam Political Parties: Functions and Organisation in Democratic Societies (2011), konflik memang tidak dapat dihindari, karena pada elemen partai terdapat perbedaan persepsi mengenai beragam isu politik yang terjadi, serta persaingan pribadi untuk berebut posisi dan pengaruh. Namun konflik di internal partai perlu diberikan jalan penyelesaian sesuai dengan batas prosedur yang demokratis dan transparan. Tanpa cara seperti itu konflik internal akan mengundang sekian risiko. Terhadap itu, ketersingkiran loyalis Anas menjadi tantangan kekinian menjelang pileg digelar. Saat ini, Demokrat dihadapkan pada kondisi partai yang mengalami kemerosotan kepercayaan publik. Berbagai hasil survei yang dilakukan oleh banyak lembaga memperlihatkan kisaran angka elektabilitas partai tersebut di bawah 10 persen. Beragam upaya yang dilakukan untuk memulihkan kembali tingkat elektabilitas partai, termasuk salah satunya dengan menggelar konvensi juga belum menunjukkan peningkatan elektabilitas yang signifikan. Tidak cukup itu, Demokrat juga perlu menyiapkan berbagai antisipasi kemungkinan kemunculan perlawanan balik dari mereka yang merasa tersingkirkan dari internal partai. Bukan tidak mungkin mereka akan bersuara untuk mengalihkan dukungan dari Demokrat dengan satu tujuan: agar perolehan suara partai itu jeblok. Hal inilah yang sepertinya pada Anas dan partai berlambang bintang mercy tersebut, masih terdapat ”hal-hal” yang belum selesai. ●