Kamis, 10 Maret 2016

Ahok

Ahok

M Subhan SD ;  Wartawan Senior Kompas
                                                       KOMPAS, 10 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta baru tahun depan, tetapi kegaduhan sudah terasa sekarang ini. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bisa menunggu lebih lama lagi sikap PDI-P. Sebaliknya PDI-P pun tidak suka didesak-desak Ahok. Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta ini memilih maju lewat jalur independen dengan dukungan Teman Ahok.

Karena gagal bersanding dengan kader PDI-P, Ahok pun pisah dengan Djarot Saiful Hidayat (wakil gubernur yang juga petinggi PDI-P). Ahok memilih Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta. Pilihan ini bukan tanpa risiko. Meskipun terburuk, sebutlah sampai gagal nyalon pada Pilkada 2017, Ahok tampaknya sudah menyadarinya.

Pilihan Ahok lewat jalur independen sebetulnya bukan karena ia tidak laku di partai politik. Saat memilih jalur independen, parpol seperti Nasdem pun mendukungnya. Sebenarnya banyak parpol yang mau meminangnya. Namun, tunggu waktu karena parpol memiliki proses dan aturan masing-masing. Sebaliknya, Ahok juga berkalkulasi. Ia berpacu dengan waktu. Menunggu sikap parpol yang berlama-lama juga bukan tanpa risiko. Jika pada menit-menit terakhir parpol tak jadi mengusungnya, juga sama runyamnya.

Selama ini, Ahok memang paling unggul dalam beberapa survei. Namun, Ahok pula yang paling kontroversial. Wataknya keras. Bicaranya ceplas-ceplos, sering tak terkontrol, suka marah-marah. Reaksi keras pun bermunculan, bahkan isu SARA. Sampai-sampai muncul semacam gerakan "menolak Ahok" atau "asal bukan Ahok".

Namun, Ahok sepertinya tak peduli. Sebaliknya, komitmennya bekerja untuk rakyat sulit dibantah. Suatu hari ia menggusur rumah-rumah di pinggir kali, tetapi ia sudah menyiapkan rumah susun untuk tempat tinggal korban penggusuran. Dan, lain hari nyaris tak terdengar Jakarta tenggelam. Ahok menjanjikan, banjir datang, tetapi airnya cepat pergi. Suatu kali ia menggusur Kalijodo, tetapi mulut lawan-lawan politiknya terkunci kehabisan kata-kata. Sebab, Ahok menggusur lokalisasi prostitusi yang sudah puluhan tahun beroperasi.

Barangkali buat Ahok, bekerja membenahi Jakarta lebih penting ketimbang berlagak santun, padahal kerjanya nol besar. Ahok memang tampil beda. Padahal pada era demokrasi langsung, para politisi dan pemimpin adalah "sosok baik nan santun". Itulah politik pencitraan. Popularitas figur, baik dan positif, hampir linier dengan elektabilitas.

Ahok mungkin anomali dari pencitraan era sekarang. Buatnya kalau terpilih disyukuri, tidak terpilih pun diterima saja. Maka, bicaranya tetap saja kasar dan suka marah-marah. Rupanya, banyak anak-anak muda yang suka gaya "koboi" Ahok.

Namun, banyak orang tua yang kupingnya panas. Apa pun juga merendahkan nada bicara dan menghindari kata-kata sarkastis dan kotor menjadi nasihat yang patut dipertimbangkan. Menurut Marc Bloch (1962), di Eropa sejak abad ke-11, aturan tingkah laku kesopanan dan sifat-sifat yang lebih dipersantun memang untuk menggambarkan kualitas kebangsawanan.

Jika mengikuti pikiran Ahok, barangkali di dunia yang disesaki perilaku hipokrit sekarang ini, basa-basi dan muka manis tidak perlu lagi. Straight to the point saja! Karena itu, ada yang menilai Ahok termasuk pemimpin orisinal, autentik, apa adanya; bukan hasil polesan politik pencitraan. Dengan sendirinya justru terbentuk citra Ahok sebagai pemimpin keras, tegas, dan berani. Ia membangun pencitraan sendiri, menegasi pencitraan selama ini. ●