Selasa, 29 Maret 2016

Dunia Tanpa Kaum Ekstremis

Dunia Tanpa Kaum Ekstremis

Fajar Riza Ul Haq ;  Direktur Eksekutif Maarif Institute;
Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah
                                                       KOMPAS, 29 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pentingnya sinergi mengembangkan toleransi dan membendung arus ekstremisme merupakan benang merah rangkaian dialog saat penulis melakukan perjalanan ke London, Birmingham, dan Semarang pada Maret ini. Yang menyedihkan, ledakan bom mengguncang Turki, Belgia, Irak, dan Pakistan dalam rentang waktu tersebut.

Program kunjungan penulis bersama beberapa aktivis kontra ekstremisme di dua kota Inggris itu merupakan tindak lanjut komitmen Perdana Menteri Inggris David Cameron yang mengunjungi Jakarta, akhir Juli 2015. Ia bertekad membangun kerja sama dan menjalin pertukaran pengalaman dengan Indonesia dalam mengatasi terorisme.

Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) merupakan musuh bersama dan cara terbaik melindungi masing-masing negara dari kekejiannya adalah melalui berbagi keahlian. Pandangan Cameron ini diutarakan saat bertemu Presiden Joko Widodo. ”Kami juga akan belajar dari pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam memberantas ekstremisme dengan melakukan pertukaran program antara pimpinan komunitas religius di Indonesia dan Inggris untuk meningkatkan pemahaman,” ujar Cameron (Kompas.com, 27/7/2015).

Pemerintah Inggris didukung sejumlah organisasi nonpemerintah sedang bekerja mengatasi masalah Islamophobia, serbuan narasi kebencian dan kekerasan serta infiltrasi NIIS yang berhasil merebut perhatian generasi muda. Jaringan Perempuan Muslim di Birmingham menemukan sejumlah perempuan Muslim belia yang terpengaruh dan direkrut NIIS. Mereka datang dari keluarga ekonomi mapan dengan latar belakang pendidikan yang meyakinkan. Otoritas Inggris meyakini 800 warganya telah bergabung dengan NIIS.

Jaringan Perempuan Muslim itu melihat masih kuatnya bandul konservatisme di kalangan masyarakat Muslim Inggris sebagai salah satu faktornya. Pada saat yang sama, miskinnya perspektif kritis dalam proses reproduksi pemahaman keagamaan di tengah masyarakat heterogen menjadi kendala utama yang dihadapi Forum Lintas Iman London. Lembaga ini bertujuan mengikis prasangka di antara komunitas agama-agama dengan menggelar dialog hingga ke level akar rumput. Meningkatnya pamor kelompok-kelompok kanan ekstrem yang menolak kebijakan pro imigran di daratan Eropa belakangan ini tak luput dari radar kepedulian mereka.

Pesan Paskah

Angin segar berembus dari Vatikan. Dalam pesan Paskah, Paus Fransiskus mengkritik tajam sikap cuci tangan para politisi Eropa atas konflik di Timur Tengah. Tiga dari 11 pengungsi yang kakinya dibasuh dan dicium Paus pada ritual Kamis Putih adalah pengungsi Muslim dari Suriah, Pakistan, dan Mali.

Sikap Paus ini mencerminkan pembelaannya terhadap keadilan dan kemanusiaan melampaui sekat agama, ”Seseorang yang hanya berpikir tentang membangun tembok, di mana pun, dan bukan membangun jembatan, bukanlah orang Kristen,” ujar pemimpin tertinggi umat Katolik ini (Kompas, 26/3).

Semangat senada disuarakan Grand Syaikh Al Azhar Syaikh Ahmad Muhammad Ahmad Thayyeb ketika berkunjung ke Indonesia akhir Februari lalu. Tanpa ragu, ia mengatakan, umat Islam yang berakidah ahlus sunah bersaudara dengan Syiah. ”Sunni dan Syiah adalah saudara”, kata Syaikh (Kemenag.go.id, 22/2). Pernyataan ini menyejukkan di tengah propaganda sektarianisme anti Syiah yang meningkat tajam dua tahun terakhir. Ada juga pihak yang meragukan bahkan tak menerima pandangan ulama besar sekelas Ahmad Thayyeb ini.

Ekstremisme selalu mendatangkan nestapa. Perayaan Paskah pun tidak menyurutkan aksi bom bunuh diri di Lahore, Pakistan, Minggu (27/3) malam. Puluhan orang tewas dan ratusan terluka. Perempuan dan anak- anak menjadi korban utama kebrutalan itu.

Minoritas Kristen telah lama mengalami diskriminasi dan persekusi. Kekerasan sektarian belum juga surut dari tanah kelahiran pembaharu Islam, Fazrul Rahmah, itu. Tindakan kekerasan semacam ini kian menyuburkan budaya ketakutan dan menularkan kebencian. Ikhtiar pembangunan jembatan kemanusiaan guna memoderasi ekstremisme, seperti disuarakan Paus dan Ahmad Thayyeb di atas akan berat terwujud tanpa sokongan generasi muda. Pendidikan salah satu ujung tombaknya.

Seorang analisis terorisme di London menemukan sekolah-sekolah swasta keagamaan yang tidak terikat oleh regulasi pemerintah ikut memfasilitasi produksi narasi-narasi intoleran dan kekerasan di Inggris. Ada kemiripan dengan fenomena di Asia Selatan, terutama Pakistan dan Afganistan, di mana institusi pendidikan keagamaannya rentan diinfiltrasi bahkan mengajarkan ideologi yang menjustifikasi aksi teror, seperti diceritakan dalam laporan ”Pakistan: Karachi's Madrasas and Violent Extremism” (crisisgroup, 2007).

Kasus sebaliknya terjadi di Indonesia. Kelompok-kelompok anti Pancasila dan penentang kebinekaan menyasar sekolah-sekolah negeri favorit di kota-kota strategis di Jawa (Maarif Insitute, 2011, 2015; Hairus Salim dkk, 2011). Namun, temuan ini tidak berarti menegasikan persoalan serupa di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan swasta yang tak kalah serius.

Narasi alternatif

Kita sangat memerlukan narasi-narasi alternatif yang mampu melumpuhkan propaganda kaum ekstremis dan reproduksi narasi kekerasan. Memakai bahasa Khaled Abou el-Fadl, narasi alternatif yang dimaksud harus bisa merebut (kembali) narasi kata-kata kunci, seperti kilafah, negara Islam, jihad, dan hijrah dari dominasi narasi kaum ekstremis. Ketidakadilan politik dan ketimpangan kemakmuran yang terus melebar tak bisa diabaikan karena inilah yang mengerek bendera kaum ekstremis seiring pengerasan narasi-narasi keagamaan maupun ideologi politiknya.

Mereka tak sungkan membunuh warga tidak berdosa, sering kali korbannya adalah orang-orang yang seagama dengan pelaku. Gudang memori kolektif generasi muda Muslim perlu disodori narasi-narasi keagamaan yang lebih positif sehingga mereka punya preferensi yang kaya. Tidak gampang terbius propaganda menyesatkan. Pemikiran ini berkembang dalam sebuah lokakarya ahli penyusunan kontra narasi ekstremisme di Semarang yang difasilitasi sebuah lembaga berbasis di Abu Dhabi.

Yang perlu hati-hati adalah jebakan generalisasi atas nama politik kambing hitam yang menyudutkan agama tertentu. Misalnya, kandidat Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump dan Ted Cruz, menyerukan kembali pentingnya membatasi dan mengawasi komunitas Muslim di AS pasca bom mengguncang Belgia. Keduanya mewakili sosok politisi Barat yang berpandangan Islam memiliki persoalan inheren yang tak bisa berdamai dengan nilai-nilai Barat.

Bagi Hillary Clinton, pandangan Trump dan Cruz sangat berbahaya dan kontra produktif dalam strategi menangani terorisme. Meruntuhkan narasi negatif bahwa pemeluk Islam identik dengan kaum ekstremis membutuhkan komitmen politik di samping komitmen reformasi kultural. Politik marjinalisasi akan memberi pembenaran atas pemikiran segelintir orang yang memang menolak berdialog dengan realitas kompleks.

Indonesia dinilai memiliki capaian mengagumkan dalam memerangi terorisme, seperti diakui banyak negara lain. Namun, kita tidak bisa berpuas diri dan bersikap taken for granted. Langkah semena-mena pasukan anti teror Densus 88 dalam memperlakukan para tersangka teroris telah mengundang banyak pertanyaan bahkan kecaman. Sikap semacam ini akan menyulitkan kelompok-kelompok sipil yang justru memiliki komitmen memerangi intoleransi dan terorisme. Pemerintah jangan sampai terjebak memperagakan politik ketakutan atas nama keamanan dan stabilitas pertumbuhan. Negara harus lebih maju memproduksi narasi- narasi kontra ekstremisme yang merangkul kelompok-kelompok sipil sehaluan, bukan memfasilitasi intimidasi dan teror yang dilakukan sekelompok orang yang justru berbeda garis.

Kemenangan kaum ekstremis bisa bermula dari pembiaran negara terhadap tekanan kelompok intoleran untuk membubarkan diskusi, pementasan teater hingga melarang kegiatan keagamaan kelompok tertentu. Amnesti Internasional sudah menyalakan peringatan, kinerja penegakan HAM di Indonesia memburuk dalam setahun terakhir. Yang masih membesarkan optimisme, Indeks Negara Gagal terbaru memperlihatkan Indonesia memiliki kapasitas memadai mengelola turbulensi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, kita akan mudah terperosok pada zona merah jika tidak sungguh-sungguh mengatasi propaganda kebencian etnisitas, sentimen sektarianisme, dan ekstremisme mengingat kini berada pada zona oranye-kuning (waspada). Wallhu'alam. ●