Rabu, 23 Maret 2016

Politik Hermeneutika

Politik Hermeneutika

Tulus Sudarto  ;  Rohaniwan; Sementara ini tinggal di Keuskupan Semarang
                                                       KOMPAS, 23 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Bahwa secara tekstual teori demokrasi mendapatkan terjemahan kontekstual yang begitu khas dalam kultur perpolitikan Indonesia, tendensi ini sekaligus mencirikan kekuatan tafsir personal terhadap suatu sistem. Apa yang disediakan oleh sistem tidak serta-merta diterima tanpa adanya suatu proses dialektika terlebih dahulu secara personal.

Sosiologi politik inilah yang luput dari sudut kekuasaan sehingga istilah yang dimunculkan adalah deparpolisasi. Dalam khazanah politik, istilah ini tergolong baru sekaligus otenti terkait keberadaan para relawan sebagai anti tesis terhadap keberadaan partai politik. Bahkan, eksistensi relawan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sejarah keindonesiaan yang dibangun oleh partai politik.

Dalam cara tutur Ricour, otentisitas istilah deparpolisasi mesti ditempatkan dalam konteks luas. Bahwa, deparpolisasi menunjuk pada relawanisasi sebagai terminologi politik yang tidak bisa didapati dalam alur sejarah masa lalu bangsa ini. Keunikan ini tidak akan pernah muncul kalau hanya didasarkan pada politik pencitraan. Meritokrasilah yang menjadi rahim kelahiran relawanisasi politik.

Fakta bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki kultur otoritatif dalam kehidupan politik, mengesahkan klaim tafsir personal untuk secara independen mengusahakan kehidupan berbangsa (untuk level selanjutnya kehidupan bernegara) dengan cara yang sama sekali lateral. Bahwa, kebenaran tidak lagi milik tunggal kekuasaan.

”Locus” demokrasi

Keberadaan relawanisasi politik mengacu pada jejak sosiologis temuan seorang Indonesianis asal Jepang, Saya Sasaki Shiraishi. Dalam bukunya, Young Heroes: The Indonesian Family in Politics (Cornell, 1997), Shiraishi membuktikan bahwa keluarga adalah sintaksis masyarakat bangsa Indonesia. Karakter natural inilah yang dalam perspektif penulis menegasikan kultur otoritatif dalan perpolitikan Indonesia.

Dibentuk oleh banalitas politik harian yang begitu vulgar, masyarakat Indonesia telah mampu melampaui pelbagai standar tekstual dalam kehidupan politik. Tidak hanya kekuasaan yang harus mengevaluasi secara terus-menerus artikulasi politik dalam memberi tempat pada masyarakat harian. Dalam kaitan ini, utamanya partai-partai politik sebagai mesin demokrasi pun mau tidak mau harus berkejaran dalam konsepsi politik, tidak hanya sibuk membangun persepsi politik.

Kecurigaan lama yang dimunculkan adalah soal jabatan. Adanya istilah tidak ada makan siang gratis dalam kekuasaan (no free lunch) menggempur keberadaan relawan dalam konstelasi politik. Waktulah yang membuktikan validitas konsekuensi politik ini. Tulisan ini tidak mengulas spekulasi tersebut.

Bahwa dialektika politik terjadi dalam locus demokrasi yang brutal, hal ini secara diametral menggenjot proses penyehatan demokrasi par excellence. Sesuai dengan alur sirkular karakter sosiologis masyarakat Indonesia, hanya mereka yang benar-benar kuat yang akan bertahan sebagai tesis, dan bukan sekadar catatan kaki dalam halaman sejarah perpolitikan Indonesia.

Masyarakat Indonesia memiliki DNA partikular dalam mengusahakan pelbagai cara untuk mengartikulasikan kebutuhan politik dasariah. Lemahnya pemerintah dalam menyokong kehidupan harian masyarakat politik, secara teoretis memaksa masyarakat untuk mengklaim kebebasan dalam menafsir apa pun dalam cara politik yang nonkekuasaan.

Kabar baiknya, masyarakat Indonesia sudah sedemikian cerdas dan berani mendengarkan suaranya sendiri. Tidak ada lagi cerita bahwa masyarakat gampang dikelabui oleh pelbagai macam pseudo pembaharuan politik, yang ternyata hanya reaksi bersifat spontan.

Lalu, apa gerangan kabar buruknya? Tidak ada! Kebrutalan model demokrasi ala Indonesia tidak pernah memiliki kabar buruk. Bukankah fleksibilitas natural masyarakat Indonesia sudah sedemikian berurat akar, sehingga dapat luwes dalam model demokrasi sekasar apa pun? Adagium inilah yang berlaku: siapa yang bekerja lebih keras, merekalah yang memenangi hati masyarakat politik. ●