Selasa, 22 Maret 2016

DKI dan Politik Identitas

DKI dan Politik Identitas

Yunarto Wijaya  ;  Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia
                                                       KOMPAS, 22 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Menjelang Pemilu Presiden 2009, Amien Rais pernah mendorong munculnya pemimpin alternatif dengan mengusung wacana ”Asal Bukan SBY atau Megawati”. Hal sejenis terjadi pada 2004. Sasarannya adalah ”Asal Bukan Megawati”. Gerakan ”asal bukan si X” (ABX) dianggap sebagian pihak sebagai kampanye negatif, tetapi tidak sedikit juga yang mengategorikannya sebagai kampanye hitam.

Kampanye hitam mengedepankan kabar bohong, fitnah, dan sejenisnya tentang seorang calon kandidat politik. Konten kampanye hitam tidak berbasis fakta dan umumnya juga tidak jelas pelakunya. Kampanye hitam membuat persaingan politik menjadi tercemar karena pemilih disodori informasi palsu yang menyesatkan. Kampanye hitam tumbuh subur manakala politik identitas menjadi jualan utama dalam berkampanye.

Sebaliknya, kampanye negatif bersoal tentang rekam jejak atau informasi tersembunyi tentang seorang calon kandidat politik. Termasuk di dalamnya mempertanyakan berbagai hal yang dinilai masih simpang-siur tentang latar belakang, keterlibatan pihak lain, dan atau posisi berdiri si calon kandidat politik pada berbagai isu kebijakan. Kampanye negatif bukan sesuatu yang tabu atau terlarang. Bahkan, justru bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pemilih untuk lebih mengenali karakter dan posisi berdiri pada kandidat politik yang tengah berkompetisi.

Gerakan ABX sangat kental semangat negasinya. Dari sudut pandang perilaku pemilih, gerakan ini mendorong pemilih untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana, tetapi dengan framing yang sudah ditentukan, yaitu: petahana sudah pasti buruk dan karenanya harus disingkirkan. Pertimbangan retrospeksi seperti ini menghendaki pemilih tidak usah terlalu menimbang-nimbang kualitas calon penggantinya karena tujuan pokoknya adalah menghukum petahana.

Zona nyaman

Jakarta Tanpa Ahok (JTA) yang mulai mengemuka akhir-akhir ini dapat dikatakan merupakan variasi dari ABX. Ia digulirkan dengan menempatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai sang ”sumber malapetaka” yang berbahaya bagi Jakarta, sekurang-kurang dari sudut pandang para penggagasnya.

Sebagai sebuah ekspresi politik, JTA sah adanya sebagaimana juga gerakan Teman Ahok. Eskalasi keduanya tak ayal akan mempertajam polarisasi dukungan di tengah-tengah masyarakat. Namun, sebelum mencapai itu, terutama JTA, harus terlebih dahulu mencapai titik kritis agar bisa bergulir bak bola salju jadi sikap politik mayoritas warga Jakarta. Dalam istilahnya Malcolm Gladwell, JTA belum mencapai tippingpoint-nya.

Oleh karena itu, JTA harus keluar dari zona nyamannya sendiri. Politik identitas yang menjadi penyangga utama gerakan ini memang memberikan fondasi awal berupa para pengikut yang militan. Politik identitas dengan mudah membelah antara ”kita” dengan ”mereka”. Pembelahan ini berimplikasi pada cara meresepsi pesan.

Pesan yang diutamakan adalah pesan yang konvergen dengan apa yang ingin dipercayai pengikutnya. Jika ada pesan yang berpotensi melemahkan gerakan ini, taktik komunikasi standarnya adalah menyangkal dan atau merasionalisasinya. Sebagai konsekuensinya, JTA akan sulit menjangkau lapisan pemilih yang jumlahnya jauh lebih luas dan tidak mudah terpikat dengan politik identitas.

Salah satu cara keluar dari zona nyaman ini adalah mulai mengarahkan pemilih di Jakarta untuk melakukan penilaian yang bersifat prospektif. Ini berarti menggelontorkan alternatif isu-isu kebijakan dalam pembangunan Jakarta, sekurang-kurangnya untuk lima tahun ke depan. Politik identitas, bagaimanapun, mendorong peluberan informasi yang asimetris.

Untuk memersuasi publik yang lebih luas, JTA tak terhindarkan harus mengonfrontasikan beberapa terobosan penting yang sudah dilakukan Ahok. Dengan cara itu, publik yang tak terpikat dengan politik identitas dapat melakukan revaluasi ulang terhadap para penantang Ahok. Jika tidak, para penantang Ahok ibaratnya sekadar berburu di ”kebun binatang” karena memersuasi pemilih yang memang sudah pasti tidak akan memilih Ahok.

Meski masih sporadis, para penantang Ahok, yang kerap diasosiasikan menjadi bagian dari JTA, sudah mulai menawarkan wacana tandingan tentang Jakarta ke depan. Yusril Ihza Mahendra, umpamanya, melontarkan gagasan untuk melikuidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang untuk selanjutnya menjadikan Jakarta sebagai daerah khusus yang dipimpin pejabat setingkat menteri. Sebelumnya, Marco Kusumawijaya mengasongkan gagasan pembangunan Jakarta yang lebih mengadopsi paradigma ekologis.

Merupakan hadiah yang berharga bagi warga Jakarta jika kampanye politik terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang semakin diwarnai pertukaran gagasan tentang bagaimana Jakarta ke depan. Pemilih akan mempunyai bekal keberagaman informasi dalam menilai kandidat yang pantas mengemban amanah mengelola Jakarta ke depan. Dengan kata lain, pemilih terdorong untuk tidak sekadar melakukan evaluasi, tetapi juga melakukan proyeksi. Salah satu proyeksi yang penting adalah mempertimbangkan keberlanjutan pencapaian sementara Ahok.

Pencapaian Ahok

Dalam masa kepemimpinannya yang masih kurang dari tiga tahun ini, berbagai terobosan kebijakan yang sudah digulirkannya harus diakui memberikan warna yang berbeda, tetapi sekaligus juga menghadirkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Sebagian kebijakan yang dijalankannya saat ini, seperti MRT dan normalisasi sungai, merupakan warisan dari gubernur terdahulu baik Jokowi maupun Fauzi Bowo. Gaya kepemimpinannya yang berbeda memberikan warna tersendiri pada program-program warisan ini.

Pencapaian sementara yang khas Ahok harus diakui juga ada. Meminjam judul lagu Iwan Fals, pencapaian itu terwakili dengan kata: ”bongkar!”. Bongkar di sini bukan dalam artian fisik, tetapi dalam pengertian mendobrak yang selama ini nyaris dianggap normal atau tidak tersentuh. Ada beberapa jejak yang dapat menjadi contoh seperti berikut ini.

Pertama, Ahok membongkar zona nyaman di kalangan birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Dengan beragam manuvernya, para birokrat dipaksa mengubah diri dan lebih berorientasi melayani warga. Perbaikan pelayanan ini mulai dirasakan warga di tingkatan akar rumput meski harus diakui masih jauh dari sempurna.

Terkait itu, kedua, pada saat yang bersamaan Ahok mulai berhasil menanamkan benih-benih warga yang berdaya yang tak lagi mau berdiam diri jika diperdaya birokrasi. Warga mempunyai senjata andalan melapor langsung ke Ahok via saluran pesan pendek (SMS). Bagi birokrasi, pelaporan warga menjadi momok tersendiri karena ancaman mutasi dan bahkan yang lebih berat segera menanti. Meski masih terdengar adanya aparat birokrasi yang bersikap tercela, kini warga merasa lebih berdaya, dan karenanya dorongan partisipasi mulai mengalir.

Ketiga, pengembangan e-budgeting dalam proses penyusunan dan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta niscaya menjadi terobosan penting lainnya yang perlu dicermati dan sekaligus diapresiasi. Implementasi ini tidak saja membuat birokrasi dan rekanan di pemprov menjadi blingsatan, tetapi juga konon membuat oknum di DPRD jadi uring-uringan. E-budgeting ini tak sekadar bisa mengamankan uang pajak yang dipungut dari rakyat, tetapi juga meningkatkan kebermanfaatan program. Salah satunya, terkait terungkapnya manipulasi banyaknya nama-nama fiktif sebagai orang yang dipekerjakan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani urusan kebersihan selama ini.

Keempat, Ahok memiliki keberanian tersendiri untuk berhadapan dengan warga. Meski caranya dikritik kurang persuasif, Ahok boleh dibilang berhasil melakukan penataan terhadap kawasan-kawasan yang tak sesuai peruntukan, tetapi sekaligus menawarkan solusi bagi warga yang terkena dampak. Ketidakpuasan jelas ada, tetapi tak bisa dimungkiri di tangan Ahok-lah hal yang dulunya dianggap mustahil seperti ini bisa dilakukan.

Penerimaan publik

Jika kembali terpilih, Ahok dipastikan melanjutkan pembenahan yang sudah dilakukannya. Namun, tanpa Ahok bukan berarti Jakarta bakal menjadi kota mati. Jakarta terlalu besar untuk menggantungkan asanya hanya kepada seorang tokoh.

Tantangan bagi penantang Ahok adalah memberikan kepastian bahwa di bawah kepemimpinan mereka ”pembongkaran” terhadap birokrasi dan perlawanan tanpa kompromi terhadap praktik korupsi yang sudah menahun tidak bakal berhenti. Dengan demikian, transformasi pelayanan publik semakin bergulir dengan cepat. Pencapaian Ahok ini menjadi khas untuk dirinya justru karena pendekatannya yang konfrontatif dan tanpa tedeng aling-aling. Ahok menolak berkompromi meski menyadari hal itu merugikannya secara politis.

Sejauh ini, publik masih memberikan afirmasi terhadap pilihan sikap dan kebijakan Ahok dalam mengelola Jakarta. Ini terlihat dari paparan sejumlah survei yang menunjukkan masih tingginya political approval terhadap Ahok di tengah-tengah makin gencarnya kampanye negatif terhadap dirinya. Jelas sudah, butuh dari sekadar taktik politik identitas jika ingin dalam lima tahun ke depan Jakarta tak lagi dipimpin Ahok. Sanggup? ●