Indonesia dan Kemerdekaan Palestina Abdul Mu’ti ;  Sekretaris Umum PP Muhammadiyah; Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

                                                  KORAN SINDO, 07 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berlangsung di Jakarta awal pekan ini. KTT dengan agenda utama masalah negara Palestina dan Al-Quds al-Syarif (Yerusalem) memiliki makna strategis. Pertama, bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyelenggaraan KTT ini merupakan kepercayaan bangsa Palestina kepada Indonesia. Selain menunjukkan kepercayaan bangsa Palestina kepada Indonesia, KTT ini merupakan langkah awal untuk memenuhi janji kampanye Presiden Jokowi. Kedua, dalam konteks perdamaian global, penyelesaian masalah Palestina akan berpengaruh terhadap perdamaian kawasan Timur Tengah dan internasional. Masalah Palestina yang sudah berlangsung selama lebih dari setengah abad belum menunjukkan titik terang. KTT ini diharapkan menjadi langkah baru dan membuka jalan perdamaian yang semakin jelas. Harapan dunia Islam tertutup di pundak Indonesia. Tiga Modal Politik Terkait dengan masalah Palestina, Indonesia memiliki tiga modal politik yang sangat menentukan. Pertama, Indonesia mendapatkan kepercayaan politik yang sangat besar dari bangsa Palestina. Atas permintaan Palestina KTT OKI yang semula direncanakan diselenggarakan di Maroko dipindahkan ke Jakarta. Indonesia memiliki hubungan politik, kesejarahan, keagamaan, dan emosional dengan bangsa Palestina. Karena faktor Palestina Indonesia sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Solidaritas bangsa Indonesia terhadap bangsa Palestina juga sangat kuat. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk bangsa Palestina teruskan mengalir, bahkan dalam beberapa hal lebih tinggi dibandingkan dengan bantuan bencana di dalam negeri. Bangsa Indonesia membentuk berbagai organisasi solidaritas seperti Indonesia-Palestine Friendship Initiative di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, Solidaritas Indonesia untuk Palestina, dsb. Kedekatan antara bangsa Indonesia dengan Palestina membuat Indonesia diterima oleh dua faksi Palestina yang saling berseteru, yaitu Fatah dan Hamas. Penerimaan ini merupakan salah satu modal bagi Indonesia untuk menjembatani bahkan menyelesaikan konflik internal negara Palestina. Kedua, Indonesia diterima oleh Iran dan Arab Saudi. Sikap Indonesia yang terbuka terhadap penganut Syiah adalah faktor penting yang membuat Indonesia dekat dengan Iran. Dengan Arab Saudi Indonesia memiliki kedekatan historis dan teologis. Persahabatan bangsa Indonesia dengan Arab tidak diragukan lagi. Netralitas Indonesia di mata Iran dan Saudi bisa menjadi kunci yang memungkinkan Indonesia mempengaruhi negara-negara anggota OKI yang lainnya. Memang, dalam konteks politik Indonesia harus bernegosiasi dengan negara lain terutama karena posisi Saudi sebagai ketua OKI. Ketiga, Indonesia memiliki kedekatan politik dengan Amerika Serikat. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Obama pada saat berpidato di Mesir di awal kepemimpinannya, Amerika Serikat adalah sahabat setia Israel. Beberapa kali resolusi PBB yang merugikan Israel batal karena veto Amerika Serikat. Ada alasan kuat bagi Amerika Serikat untuk mendengar, bahkan mungkin saja mendukung sikap dan posisi Indonesia. Perpanjangan kontrak Freeport, demokrasi, dan pemberantasan terorisme adalah sebagian alasan mengapa Amerika Serikat berada di belakang Indonesia. Jalan Keluar Masalahnya justru ada di pihak Indonesia sendiri. Pertama, bagaimana sikap Indonesia terhadap negara Palestina. Ada dua opsi negara Palestina. Pertama, opsi two states solution yang digagas Amerika Serikat era Presiden Bill Clinton. Pilihan ini berarti mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Israel dan Palestina. Kedua negara berbagi wilayah dan peran dalam pengelolaan Yerusalem. Israel di bawah Netanyahu dan Hamas jelas-jelas menolak opsi two states solution. Pertanyaannya, mampukah Indonesia meyakinkan Hamas dan pada saat yang sama meminta Amerika Serikat membujuk Netanyahu untuk menerima opsi tersebut? Rusia sudah secara terbuka mendukung negara Palestina. Tapi apa bentuk negara Palestina versi Rusia masih belum jelas. Kedua, jika Indonesia mengakui kedaulatan Israel sebagai konsekuensi opsi two states solution, apakah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Di dalam negeri sudah pasti akan ada penolakan. Kelompok garis keras di Indonesia akan berdiri tegak menghadang sikap Pemerintah Presiden Jokowi. Niat baik menyelesaikan masalah Palestina tidak perlu harus dibayar mahal dengan kontroversi di dalam rumah tangga sendiri. Ketiga, jika Indonesia tidak mengakui kedaulatan Israel, jelas Indonesia tidak bisa menjadi negosiator dan mediator Israel-Palestina. Lalu pada tingkat apa Indonesia akan membangun relasi dengan Israel? Model relasi Indonesia dengan Taiwan mungkin bisa menjadi pilihan. Dengan kebijakan satu China (One China Policy) Indonesia hanya membuka hubungan setingkat perwakilan dagang. Ini adalah tingkat hubungan Indonesia- Israel yang paling aman dan memungkinkan. Harapan kita semoga KTT Luar Biasa OKI sukses. Damailah Palestina. Damailah dunia. ●