Mengapa Bung Karno ”Takluk” di Wisma Yaso? Reza Indragiri Amriel  ;  Psikolog Forensik;  Penikmat Bacaan tentang Bung Karno

                                                  KORAN SINDO, 19 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

”...the mouth of a wise man is in his heart.” (Benjamin Franklin) Pada Maret 1966, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) keluar. Supersemar laksana pengabsahan bagi Soeharto untuk melakukan pengabaian terhadap sang presiden. Pada 12 Maret 1967, MPR mengadakan Sidang Istimewa yang menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Menyusul penunjukan itu, Presiden Soekarno yang akrab disapa Bung Karno sudah harus angkat kaki dari Istana Negara. Bung Karno diasingkan sesaat di Istana Bogor, dan tak lama kemudian menetap di Wisma Yaso di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Sejak turun dari singgasananya, kehidupan Bung Karno di Wisma Yaso begitu nelangsa. Sakit fisik, tekanan batin, dan terkucil dari kehidupan sosial. Pertanyaannya, mengapa Bung Karno tidak mendobrak gerbang Wisma Yaso? Mengapa ia tidak melawan rezim Soeharto yang diyakini banyak kalangan sebagai otak pengasingan Sang Proklamator itu? Persatuan Bangsa Sekian sejarawan meyakini Bung Karno sesungguhnya masih memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan. Ada kisah tentang aksi evakuasi yang dilancarkan oleh sebuah tim elite militer guna membebaskan Bung Karno, namun justru Pemimpin Besar Revolusi itu sendiri yang menolaknya. Beberapa angkatan ketentaraan juga disebut-sebut masih menunjukkan kepatuhan dan kesiapan mereka untuk mengeluarkan Bung Karno dari situasi yang menyakitkan di Wisma Yaso. Namun, Bung Karno juga tidak memberikan aba-aba untuk itu. Beberapa penulis sejarah menilai, Bung Karno memilih untuk bertahan melalui masa senjanya dengan sedemikian getir guna mencegah baku bunuh sesama anak bangsa. Asumsi tersebut masuk akal. Karena selaku orang yang sudah membubuhkan tanda tangannya selaku ”atas nama bangsa Indonesia”, tentu sangat ironis jika Bung Karno pula yang menekan tombol meletusnya senjata api dari dua kubu. Komitmen demi satu Indonesia itu juga tercermin pada penolakan Bung Karno untuk menghentikan impian utopisnya tentang penyatuan kelompok nasionalis, agama, dan komunis—terlepas apakah penolakan itu dilatari oleh alasan ideologis atau lebih untuk menyelamatkan reputasinya pribadi. Begitulah spekulasi pertama. Perlawanan dalam Diam Kemungkinan kedua, berangkat dari pemahaman akan watak Bung Karno yang pantangditantang. Bertahannya Bung Karno di Wisma Yaso dipandang mirip dengan taji yang Bung Karno pertontonkan. Antara lain, saat ia diancam oleh Sukarni dan kawan-kawan (dalam peristiwa Rengasdengklok) pada hari-hari menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Suatu malam pada Agustus 1945 para pemuda yang sudah kehilangan kesabaran mendesak Bung Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno menolak. Dua kepala mendidih. Bung Karno bersikukuh, sampai kemudian menyodorkan lehernya ke lawan bicaranya yang ia anggap mengancam membunuhnya dengan badik. Persoalannya, benarkah Bung Karno sama sekali tidak pernah menunjukkan perilaku lemah di hadapan lawan? Bung Karno bisa tetap kokoh ditodong senjata. Dipenjara pun tidak membuatnya rapuh. Tapi, Bung Karno akui ia sangat tersiksa oleh hukuman berupa pengasingan. Terdapat catatan bahwa saat diinternir di Ende misalnya, Bung Karno mengiba-iba kepada Pemerintah Belanda agar dipindah dari lokasi pembuangannya di pedalaman Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Inggit, istri kedua Bung Karno, menolak mentah-mentah kemungkinan bahwa Bung Karno pernah memosisikan diri sedemikian rendah di depan pemerintah kolonial. ”Pamali!” tegas Inggit. Apabila catatan di atas benar adanya, masuk akal untuk menduga bahwa pengisolasian yang diberlakukan rezim Orde Baru juga memunculkan penderitaan tak terperi pada diri Bung Karno. Dikurung di paviliun Istana Bogor pun sesungguhnya sudah membuat Bung Karno teraniaya. Bung Karno memang diam menerima perlakuan penguasa. Tetapi, saat itu ada Rahmawati, salah satu putri Bung Karno, yang menemui Pejabat Presiden Soeharto agar ayahnya dipindah ke Jakarta. Permintaan itu diajukan dengan harapan bahwa kondisi fisik dan sosial Bung Karno akan lebih terawat di Ibu Kota. Masih tanda tanya apakah lobi yang dilakukan Rahmawati ke Pejabat Presiden itu diketahui oleh Bung Karno. Kalau Bung Karno tetap dipandang sebagai sosok yang pantang mengharap belas iba dari lawan, ada dasar kuat untuk menduga bahwa langkah Rahmawati itu jauh dari pengetahuan Bung Karno. Jika reaksi Bung Karno terhadap para pemuda menjelang Proklamasi Kemerdekaan dianggap sebagai purwarupa watak aslinya, keputusan Bung Karno untuk tidak melakukan perlawanan sesungguhnya bisa disimpulkan sebagai bentuk perlawanannya terhadap penguasa Orde Baru. Perlawanan paling realistis yang bisa dilakukan oleh seseorang berusia lanjut dengan sakit kronis sangat parah. Tahu Diri Salah satu tokoh kemerdekaan, Sutan Sjahrir, wafat pada 9 April 1966. Bisa dibilang tidak diketahui banyak orang. Walau bergelar Pahlawan Nasional, mantan Perdana Menteri Sjahrir wafat dalam kondisi sangat memprihatinkan. Sjahrir mengembuskan napas terakhirnya di Zurich, Swiss, setelah mengalami pendarahan berat di otak. Namun, yang membuat kematian Sjahrir menjadi sangat memilukan adalah ia pergi selamanya dalam status sebagai tahanan politik. Selama tiga tahun (sejak 1962), Sjahrir dijebloskan ke penjara tanpa didahului proses peradilan. Siapa lagi yang mengeluarkan kebijakan ekstrayudisial tersebut kalau bukan rival politik Sjahrir: Bung Karno! Sesungguhnya Sjahrir bukan satu-satunya nama besar dalam sejarah Indonesia yang pernah mengalami perlakuan keras dari Sang Presiden Seumur Hidup. Kendati sudah menjadi rekan seperjuangan sejak era prakemerdekaan, Bung Karno tidak ragu menjebloskan Sjahrir dan sederet tokoh lainnya ke balik jeruji besi. Bung Karno bahkan kian gamblang menunjukkan keakuannya, tidak ikut melepas sahabat sekaligus pengkritik nomor wahidnya itu ke pemakaman. Betapa pun demikian, Bung Karno tetap menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Ketua Partai Sosialis Indonesia itu. Apabila Bung Karno beranggapan bahwa menghukum lawan politik tanpa proses pengadilan merupakan tindakan wajar, Bung Karno tidak memiliki justifikasi untuk melawan pengisolasian dirinya di Wisma Yaso, dan diterimanya tanpa proses hukum. Memobilisasi dukungan guna melepaskan diri dari tahanan rumah akan menjadi manuver yang tidak lucu, bahkan memalukan, ketika Bung Karno sendiri nyatanyata pernah mengangkangi hukum demi supremasi politik. Atas dasar itu, juga tidak tertolak kemungkinan bahwa sikap diam Bung Karno di Wisma Yaso—paling tidak—bukan semata- mata akibat oleh kebijakan penguasa Orde Baru. Bung Karno sendiri, suka tidak suka, memang harus berpasrah diri dalam kepahitan masa tua sebagai wujud sikap konsekuen atas kebijakan politik yang pernah ia ambil pada waktu-waktu sebelumnya. Wallahualam. ●