Program yang Dinikmati Rakyat ( Wawancara ) Puan Maharani  ;  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

KOMPAS, 03 November 2014

                                                

                                                                                                                       

KETIKA nama Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani disebut sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jagat media sosial riuh. Ada yang mempertanyakan kemampuannya. Namun, Puan santai menanggapinya. Dengan nada datar Puan berujar, orang boleh bicara apa saja. Namun, dia meminta agar diberi kesempatan bekerja dan menjalankan tugas baru yang baginya merupakan sebuah tantangan. Tugasnya memang tidak mudah. Putri Megawati Soekarnoputri itu memimpin sebuah kementerian yang mengoordinasi delapan kementerian lain. Puan menjelaskan perasaan, peran, dan gagasannya setelah terpilih menjadi bagian dari Kabinet Kerja dalam wawancara dengan harian Kompas dan Kompas.com, pekan lalu, di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta. Menjadi menko perempuan pertama dan menteri termuda, apa maknanya buat Anda? Ini satu tanda perjuangan dari perempuan. Kita buktikan bahwa perempuan bisa. Niat (saya) baik, yakni membangun bangsa. Saya harus membuktikan kepada keluarga, bangsa, dan perempuan. Saat mendengar pembangunan manusia dan kebudayaan, kemudian ditunjuk menjadi menko, apa yang terlintas pertama kali dalam benak Anda? Yang ada di pikiran saya, sebagai Menko PMK, yang paling penting, ya, bangsa ini masih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) andal agar bisa bersaing dengan SDM di luar negeri. Pendidikan dan kesehatan adalah fokusnya untuk menjadi manusia yang sejahtera dan unggul. Ini PR (pekerjaan rumah) terberat Kemenko PMK dan kementerian terkait. Apa gagasan Anda mengenai kebudayaan dan bagaimana membangun manusia dalam konteks kebudayaan? Kebudayaan itu, kalau saya mengambil konkretnya, langsung saja masuk ke keluarga. Di keluarga inilah kita berasal, bagaimana kita dididik, di situlah cara berpikir kita dimulai. Bagaimana kita saling menghormati, bergotong royong, menghargai kebudayaan, dan cara kita berkehidupan. Itu semua dimulai dari keluarga. Ini yang akan dibangun, bagaimana manusia-manusia unggul itu muncul dari awal hingga berkebudayaan. Berkebudayaan seperti apa? Saya ingin sesuai dengan Nawa Cita-nya Pak Jokowi. Manusia-manusia yang unggul adalah manusia yang berkebudayaan. Dalam arti, mereka memiliki jiwa nasionalisme, sehat jiwa dan rohani, dan memiliki daya saing luas, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Meski berkompetisi dan berdaya saing hingga ke luar negeri, tidak lupa akan nasionalisme dan asal bangsanya. Ini yang disebut revolusi mental. Lantas penjabarannya dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar? Ya, itulah mengapa kemudian pendidikan dan kesehatan menjadi program prioritas. Dimulai dari pemikiran bahwa SDM harus dibangun dengan memberikan layanan gratis kesehatan dan pendidikan. Salah satu hal penting dalam kesehatan ialah perbaikan gizi ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Banyak bayi baru lahir meninggal karena kurang gizi. Kenapa ibu hamil penting? Karena ibu-ibu hamil inilah yang menghasilkan SDM di masa depan. Terkait pendidikan, sekarang program wajib belajar baru sembilan tahun. Nanti, dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), wajib belajar menjadi 12 tahun pada 2015. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia sejak SD hingga SMA bisa sekolah dengan benar. KIP secara bertahap akan dibagikan untuk meminimalkan masalah (hambatan menempuh pendidikan) di tengah masyarakat. Hidupkan Pancasila Ada yang bilang, kementerian Anda ini jantung revolusi mental. Tanggapan Anda? Ya. Saya sudah bilang kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kita punya kurikulum Pancasila. Ini harus diterapkan sejak SD kelas I hingga SMP. Pancasila itu awal bagaimana kita paham dari mana diri kita berasal, sebagai dasar negara. Pelajaran Pancasila ini beda sekali dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dulu, P4 yang kita anggap sebagai alat politik itu. Pancasila itu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Contohnya, semua daerah, sejengkal pun, tidak boleh kita berikan kepada pihak luar. Kita tidak akan tahu soal itu kalau tidak tahu Persatuan Indonesia. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab itu juga visi dari Trisakti, berdaulat secara politik dan lain-lain. Tapi, anak-anak sekarang tidak bisa tiba-tiba kita ajak revolusi mental, harus dimulai dari kecil. Jadi, harus ada kurikulum Pancasila? Sejak zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ada pelajaran Budi Pekerti. Kenapa pelajaran itu tidak diintegrasikan dengan Pancasila. Apa saran atau nasihat dari Ibu Megawati terkait dengan jabatan Menko PMK? Kebetulan cita-cita dari Ibu Megawati itu sama dengan cita-cita saya. Pemikirannya sama. Saya dan Ibu Mega yakin bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan punya sumber daya alam amat kaya. Tetapi, kenapa kita tidak bisa maju? Itu karena SDM-nya tidak mumpuni. Kalau kita sudah sehat dan berpendidikan paling tidak SMA/SMK, lebih banyak peluangnya. Dan, ini untuk mengisi perut. Apa pun masalah yang terjadi di hari ini karena kita kelaparan. Susah karena kita susah. Jadi, apa target di Kemenko PMK terkait dengan rencana jangka pendek, menengah, panjang? Sekneg (Sekretaris Negara) sedang membuat RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) yang akan diberikan kepada setiap kementerian. Sekarang, saya melanjutkan program dan anggaran yang dialokasikan. Kita harus lihat dulu RPJMN-nya dan disesuaikan dengan anggaran, lalu dilihat skala prioritasnya. Sebagai Menko PMK, tentu saja target saya tidak muluk-muluk. Saya tidak mau terlalu banyak program. Saya mau program yang memang bisa dinikmati rakyat dan tidak terlalu banyak proses birokrasi berbelit-belit. Itu saja. ●