Kamis, 19 Mei 2016

Usai Pesta Politik Golkar

Usai Pesta Politik Golkar

Lely Arrianie ;   Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu;
Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta
                                               MEDIA INDONESIA, 18 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

PESTA politik Munaslub Golkar baru saja usai digelar. Baru saja juga terpilih seorang Setya Novanto yang keberadaannya akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena kasus ‘papa minta saham’ yang menghebohkan itu. Namun, inilah realitas panggung politik Golkar hari ini, yang setelah berlelah-lelah menghadapi konflik internal, maju mundur dalam gugatan hukum un­­tuk mengukuhkan keabsahan kelompok yang mengklaim sebagai pemimpin sah di partai itu, atau bo­lak-balik mencari mediator yang bisa menjembatani konflik dan per­­pecahan di tubuh partai, akhirnya sepakat menggelar munaslub bersama.

Polarisasi dukungan

Golkar memang berhasil mengukuhkan model demokrasi pemilihan nyaris tanpa gaduh dalam munaslub kali ini. Namun, bukan berarti lepas dari bising dan prejudice politik berbagai kalangan yang memahami benar proses perjalanan Golkar untuk sampai kepada munaslub. Di atas kertas ada delapan kandidat yang bertarung, tapi polarisasi dukungan terbaca sejak awal hanya akan menyekat dua orang saja, yakni Setya Novanto dan Ade Komarudin.

Parahnya, ada dikotomi pengelom­pokan dan polarisasi dukungan yang membelah dua figur tersebut. Novanto didukung Luhut Pandjaitan dan Ade Komarudin didukung Jusuf Kalla. Meskipun dikoto­mi yang melahirkan dukungan se­macam ini sah-sah saja dalam kon­testasi politik, yang menjadikan berbeda ialah, biasanya Istana sepakat dalam satu dukungan. Itu terjadi sejak zaman Orba saat pemerintah mendukung PDI Soerjadi ketimbang Megawati, atau saat Presiden SBY lebih mendukung Muhaimin dari­pada Ali Masykur Musa di PKB. Hanya satu kandidat untuk satu dukungan di Istana.

Akan tetapi, fenomena Golkar meng­isyaratkan suara yang berbe­da dari satu pintu Istana pemerintah­an dan itu yang menyebabkan pi­lah-pi­lih dalam proses berpolitik di te­­ngah arena munaslub ini sebenar­nya mudah dibaca ke arah mana hu­lunya. Hanya, persoalannya tidak semua sepakat secara bulat ke arah satu dukungan karena semua calon tetap berspekulasi untuk terus maju meski akhirnya tak bisa melaju.

Perolehan suara dukungan yang disyaratkan 30% untuk memenangi kontestasi atau maju pada putaran kedua dengan selisih jumlah suara yang cukup signifikan antara Novan­to yang memperoleh 277 suara dan Ade komarudin yang memperoleh 173 suara mengisyaratkan kontes­­tasi dukungan terhadap Novanto de­mikian masif. Tentu saja, apabila dibaca dengan sebar­­an perolehan suara calon lainnya yang variasinya bahkan jika diambil suara seluruh pendukung enam calon itu, lalu di­­berikan kepada Ade Komarudin pun tetap tidak mampu membuat Ade komarudin menang.

Itulah barangkali yang menyebab­kan Akom harus ‘dewasa berpolitik’ lalu memutuskan untuk tidak melaju ke putaran kedua yang cara ‘ele­gan’ itu justru menempatkan Akom bukan sebagai orang yang ‘dikalahkan’. Ini juga sebuah pembelajaran politik yang bisa dilihat sebagai model kompromi yang cukup ideal, di tengah arus persaingan perebutan kekuasaan dalam berbagai segi dan panggung politik lainnya.

Golkar dan Setya Novanto

Apa yang sebenarnya terjadi dalam Munaslub Golkar kali ini seolah dukungan suara begitu bulat pada Novanto di tengah arus persaingan kader-kader muda potensial yang se­­harusnya dilirik partai itu. Satu jawabnya, Novanto diso­kong dukung­­an maksimal kekuatan lain yang mampu mengompromikan ide dan kepentingan Golkar se­cara sim­­biosis mutualis. Niemi (1969) per­nah menemukan bahwa dalam banyak konflik di parpol, ada kesepa­katan level kedua yang tidak menghilangkan ketidaksepakatan substantif. Namun, mekanisme ag­­regasi dan campur tangan pihak lain justru bisa menghasilkan konsensus bulat.

Nah, barangkali pilihan politik ter­hadap Novanto di tengah arus kontradiktif figur Setya Novanto itu sendiri tidaklah penting dibaca kelompok elite di Golkar ter­sebut, termasuk oleh para pemilihnya yang punya hak suara untuk menentukan pilihan itu. Akan tetapi, isu politik uang barangka­li masih menjadi unsur penting tentang keterpilihan tokoh dalam sebuah parpol meski hal itu mungkin hanya terjawab ke depan oleh mereka sendiri.

Di tangan Setya Novanto perta­ruh­an politik Golkar di tengah kon­stituen dan kadernya atau calon pemilih yang akan mengapresiasikan kepentingan dan aspirasi politik tentu harus dibaca berulang oleh Golkar. Artinya, Novanto boleh me­nang dan mengendalikan sepak terjang partai itu, tapi beringinnya telanjur menjadi gersang karena fi­gur Novanto yang masih menyisakan beban politik dengan kasus yang dihadapinya, yang boleh jadi oleh Golkar dan jajarannya di­anggap selesai, tapi tidak oleh publik.

Jadi pekerjaan rumah mahabesar bagi Novanto tidak hanya re­kon­si­liasi internal partai karena komitmen ke publik jauh lebih penting. Rekonsialisasi bisa membuat mesin partai bekerja maksimal memberi dukungan atas situasi ti­dak layak terhadap segala kemungkinan panggung politik Novanto dilecehkan. Tidak kalah penting ialah bagaimana cara Novanto meyakinkan publik yang menggerus kepercayaan terhadap kedigdayaan Golkar yang nyaris hancur lebur.

Koalisi dan pilihan politik

Bagaimana cara Golkar mengembangkan isu tentang jalan politik Golkar untuk ‘mendukung’ peme­rintah, bagi masyarakat awam se­­kalipun itu dapat dibaca sebagai sebuah cara aman bagi Golkar un­tuk memasukkan melodi dan tarian politik mereka.

Lees Marshment (2005) menyatakan kebutuhan untuk berkoalisi dalam sistem multipartai yang menganut sistem pemilu proporsio­nal dapat membuat partai harus mengorbankan kepentingan partai atau paling tidak untuk menahan diri dalam membuat kebijakan yang menarik bagi pemilih. Atau sebalik­nya, jika terjadi konflik, justru peta koalisi bisa berantakan dan peserta koalisi akan saling mengecam satu sama lain. Jika teori ini dipahami Golkar dan tidak ditutupi motif ter­tentu, sebenarnya pilihan terbaik Golkar ialah membangun model politik akomodatif terhadap kepentingan pemerintah dan tidak ha­rus menyatakan diri sebagai pendukung.

Namun, itulah realitas politik ke­­­dua hari ini, sama halnya keti­ka hari-hari lalu Golkar seperti men­­­­jadi kekuatan mahabesar bagi Koa­lisi Merah Putih yang bersebe­­rang­an dengan pemerintah. Nyatanya, tidak akan pernah ada koalisi permanen dalam politik. Karena politik itu sejatinya hanya pertemuan dan pertentangan dua kepentingan, hasil akhirnya ialah kompromi. Kompromi dari apa? Kompromi yang dipertemukan dan dipertentangkan dalam kepentingan politk tadi. Akan tetapi, mari kita lihat sa­ja apakah dukungan itu pun hanya akan seumur jagung, sama halnya dukungan Golkar pada Koalisi Me­rah Putih. ●