Pendidikan dan Aktualisasi Nawa Cita Sutrisno ;   Guru SMPN 1 Wonogiri

                                              MEDIA INDONESIA, 30 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei merupakan tonggak penting untuk melakukan sebuah refleksi kritis tentang sejauh mana proses pendidikan Indonesia dalam memberikan andil bagi tatanan kemajuan bangsa dan mengangkat peradaban Indonesia. Sosok Ki Hadjar Dewantara menjadi tokoh di balik peringatan Hardiknas itu. Ki Hadjar Dewantara, nama kecilnya Suwardi Suryaningrat (1889-1959), ialah tokoh zaman pergerakan. Ia dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya merintis dan memajukan pendidikan di Tanah Air. Kepeduliannya terhadap pendidikan tak perlu diragukan lagi. Dengan visi keindonesian, ia dirikan sekolah Taman Siswa yang kini menyebar di berbagai penjuru negeri. Ki Hadjar menyakini pendidikan tidak bisa dilepaskan dari budaya. Dengan pendidikan pula, pola pikir anak-anak akan menuju arah sebuah kemajuan. Pertalian pendidikan dengan kemajuan sebuah bangsa memang tak dapat dimungkiri. Peringatan Hardiknas 2016 ini mengusung tema Pendidikan dan kebudayaan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter pancasila. Tema ini sejalan dengan Sembilan Agenda Prioritas atau lebih dikenal Nawa Cita yang dikampanyekan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu, yaitu pada agenda ke-8, melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Aplikasi revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional itu dapat kita lihat pada gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, yaitu membatalkan pelaksanaan Kurikulum 2013 (kembali ke KTSP) bagi sekolah-sekolah yang baru menerapkannya satu semester, ujian nasional (UN) bukan sebagai alat penentu kelulusan (sebagai pemetaan), penilaian indeks integritas sekolah (IIS), dan penerapan computer based test (CBT) pada UN. Beragam kebijakan itu ada yang harus dipuji dan masih ada yang harus dikritik. Patut diakui selama ini pendidikan di Indonesia sering sekali mengalami inkonsistensi program dan kebijakan, misalnya, sering terjadi perubahan kurikulum tanpa pertimbangan yang jelas. Itu merupakan indikasi pengelolaan kurikulum yang belum didasarkan pada sebuah tuntutan zaman atau keperluan pendidikan. Dengan demikian, tidak berlebihan jika banyak pihak menuding ada kepentingan tertentu yang melatarbelakangi terjadinya perubahan itu. Pada awal pemerintahan Jokowi-JK, misalnya, Anies memutuskan sekolah yang baru satu semester menerapkan kurikulum 2013 harus kembali lagi ke KTSP dengan beragam pertimbangan. Ada beberapa pihak yang mendukung dan tidak sedikit pula yang mengkritik kebijakan ini. Kita sangat sepakat saat ini penguatan pendidikan karakter sangat dibutuhkan generasi muda untuk membentengi mereka dari beragam model, bentuk, dan tipu daya asing, seperti radikalisme, budaya Barat, dan gaya hidup konsumerisme. Namun, pertanyaannya ialah bagaimana kita memulainya? Apakah tidak cukup dengan merivisi kurikulum yang sudah ada? Semua itu bermula dari pola pikir yang telah terbentuk, yaitu perubahan kurikulum menunjukkan pemerintah sudah bekerja. Padahal, belum tentu kebijakan itu akan menghasilkan pendidikan yang lebih bermutu, menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, dan berkarakter pancasila. Semua itu hanya dapat dilakukan dengan sikap konsisten dan berkesinambungan dalam menjalankan suatu program. Selanjutnya, Kemendikbud mengeluarkan penilaian IIS sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Kebijakan penilaian IIS yang dilakukan Kemendikbud banyak menuai kritik. Itu lebih disebabkan tidak adanya detail indikator-indikator dan kurangnya transparansi, misalnya, instrumen atau komponen penilaian IIS seperti apa. Nah, ketidaktransparanan itu tentu saja melahirkan penilaian negatif dari publik karena dilakukan secara tertutup dan menimbulkan kesan subjektif dan manipulatif. Sebaliknya, penilaian yang dilakukan secara terbuka akan menimbulkan kesan objektif. Tidak transparan Penilaian IIS yang tidak transparan akan menjadikan siswa sebagai korban, khususnya siswa yang punya nilai UN tinggi, tapi nilai IIS rendah. Belum tentu siswa itu mendapatkan nilai ujian dengan cara tidak jujur. Namun, karena mendapat nilai IIS yang rendah, mereka harus menanggung akibatnya. Ini sebuah penarikan kesimpulan yang keliru dan layak dipertanyakan jika Kemendikbud hanya menilai sekolah berdasarkan kejujuran saat UN atau minimnya pelanggaran saat UN dalam menentukan nilai IIS. Ini tentu tidak adil dan belum tentu semua siswa sekolah itu tidak jujur sehingga wajar rasanya jika kita mengkritik penilaian IIS ini. Jadi, bagaimana bisa mencerdaskan generasi muda dan berkarakter Pancasila jika sistem dan pemegang kebijakan sendiri menunjukkan sikap tertutup dan tidak membuka instrumen dan komponen dalam penilaian IIS kepada publik. Dengan kata lain, ada ketidakjujuran dalam melakukan penilaian IIS itu. Semestinya, sebagai wujud pengamalan Pancasila yang tecermin dari sikap dan tindak tanduk, Kemendikbud sudah seharusnya jujur dan terbuka dengan segala kebijakan. Itulah cerminan revolusi mental dan karakter Pancasila yang sesungguhnya. Ini juga akan menghindari adanya prasangka buruk dari publik terhadap kebijakan seperti IIS ini. Kejujuran dan sifat terbuka itu akan menjadi model dan melahirkan kepercayaan yang tinggi dari publik dan siswa di sekolah karena mereka ikut dan bisa mengamati serta dapat melihat langsung bahwa benar penilaian dilakukan secara objektif. Akhir kata, betapa pun bagusnya tema yang diusung dalam peringatan Hari Pendidikan kali ini, jika hanya sebatas retoris dan wacana, itu tentu tidak akan berpengaruh besar pada peningkatan dan kemajuan pendidikan. Sekali lagi, kita inginkan aksi nyata yang sesungguhnya. Semoga! ●