Mengelola Perbatasan Serumpun Ahmad Sahidah  ;   Dosen senior Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia

                                                       JAWA POS, 29 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

DALAM keadaan hubungan Indonesia-Malaysia yang tidak bergejolak, kaum terpelajar dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta Institute Penyelidikan Indonesia, Thailand, dan Singapura menggelar diskusi meja bundar di Universitas Utara Malaysia (26/4/2016). Di sela-sela sambutannya, Ganewati Wuryandari sebagai ketua rombongan LIPI menegaskan bahwa pertemuan itu penting untuk menyelaraskan pembangunan perbatasan di antara dua negara. Dengan kesamaan budaya, sosial, dan kekerabatan, keduanya bisa menjadikan isu perbatasan bukan lagi sebagai persaingan (contestation), tetapi kerja sama (cooperation). Setelah era Orde Baru, pemerintah memandang penting pengembangan perbatasan sebagai cara mewujudkan keamanan dengan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, pada era reformasi, pendirian badan khusus untuk menangani sempadan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), menjadi fasilitator agar pelbagai lembaga atau instansi yang terkait untuk memajukan daerah terluar itu tidak terpisah-pisah, melainkan integratif. Dengan demikian, anggaran yang dikucurkan bisa digunakan secara efisien dan efektif. Ketika pembangunan dipacu untuk memajukan Jawa dengan andaian pengaruh tetesan ke bawah (trickle down effect), ternyata daerah terluar masih tertinggal dan rawan dari pelbagai segi. Misalnya, ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Daerah yang dimaksud tersebar di 13 provinsi, 41 kabupaten, dan 187 kecamatan. Dengan pemetaan itu, diharapkan semua pihak akan lebih berfokus mempercepat rencana pengembangan perbatasan. Mengingat, pada waktu yang sama, ancaman terorisme makin kuat. Sebab, teroris memanfaatkan daerah terpencil untuk menyuburkan ideologi kekerasan. Dengan ikhtiar tersebut, warga dua negara serumpun ini tak lagi hanya menghabiskan waktu untuk bertikai terkait dengan konflik buruh migran dan klaim kebudayaan. Mengenai tenaga kerja, kedua negara telah mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan, klaim kesenian tak mempunyai dasar yang kukuh karena kekerabatan yang kental. Bayangkan, garis pemisah antara Kalimatan dan Sabah-Sarawah mengandaikan kedekatan silsilah dan etnik yang sama. Pada gilirannya, garis perbatasan yang acapkali memicu perselisihan tidak lagi diseret pada konflik. Tapi, penyelesaian persengketaan batas wilayah dan membuka lintas batas sebanyak-banyaknya. Dengan asal keturunan yang sama, hubungan perdagangan kedua warga tak hanya terkait dengan perniagaan, tetapi juga persaudaraan. Pada waktu yang sama, pihak berwenang juga memikirkan kebutuhan-kebutuhan lain seperti pendidikan dan sarana kesehatan. Lebih jauh, agar hubungan itu setara, pihak pengembang perbatasan juga membangun infrastrukur yang memungkinkan kelancaran arus transportasi untuk mobilitas penduduk dan distribusi barang-barang. Dengan demikian, usaha tersebut akan menjadikan wilayah terluar tidak lagi sebagai halaman belakang, tapi halaman depan. Dengan catatan, seluruh kebutuhan pengembangan sumber daya manusia harus setaraf dengan daerah paling maju di tanah air. Tak pelak, mengingat pentingnya pengelolaan perbatasan, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan daerah terluar berdaya saing dengan mengucurkan anggaran yang selalu naik. Dari sekitar Rp 1 triliun ketika awal BNPP dibentuk pada 2010, pada 2015 pemerintah menaikkan anggaran itu menjadi Rp 15,9 triliun. Malahan, pemerintah mengkhususkan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan Rp 2,7 triliun. Dana terakhir tersebut digunakan untuk membangun seluruh akses menuju perbatasan di Kalimantan dengan Malaysia dan Papua dengan Papua Nugini serta NTT dengan Timor Leste. Namun, semua pihak harus belajar dari laporan BNPP 2014. Lembaga tersebut telah menginventarisasi dana-dana perbatasan yang tersebar di kementerian dan lembaga. Hasil yang terkumpul mencapai Rp 14 triliun. Sayang, dengan uang sebanyak itu, dana yang efektif sampai ke daerah hanya Rp 1,6 triliun. Selain usaha perbaikan, apa yang dilakukan Tun Mahathir Mohamad perlu ditiru. Untuk mengembangkan perbatasannya dengan Negara Gajah Putih, perdana menteri terlama itu membangun Universitas Utara Malaysia seluas 1.006 hektare. Secara otomatis, jalan menuju lintas batas Semenanjung dan Thailand dibangun dengan baik. Bukan hanya itu. Daerah sekitar kampus berkembang pesat dengan dibangunnya pasar raya, perumahan, serta perkantoran. Karena itu, sudah waktunya pemerintah kita membangun kampus-kampus di perbatasan. Selain tanah masih tersedia luas, institusi itu bisa dengan mudah menarik ribuan orang untuk tinggal di kawasan tersebut. ●