Menangkal Lampu Kuning Laju Kemiskinan Enny Sri Hartati  ;   Direktur Institute for Development of Economics and Finance

                                                         KOMPAS, 02 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 rata-rata sekitar 6,94 persen. Sementara tahun 2015 ditargetkan mampu mencapai 5,5 persen dan pada 2016 mencapai 6,5 persen. Nyatanya, pada 2015 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,8 persen dan pada 2016 asumsi APBN 2016 hanya 5,2 persen. Artinya, pada 2016 saja terdapat selisih target pertumbuhan sekitar 1,3 persen. Itu pun jika target pertumbuhan 5,2 persen pada 2016 mampu dicapai. Apalagi, target pertumbuhan 8 persen pada 2019 rasanya akan hanya menjadi target pada dokumen RPJM. Berdasarkan realisasi angka pertumbuhan 2015-2016 itu, akhirnya pemerintah merevisi target angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka pada 2017. Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2016, target angka kemiskinan pada 2017 diturunkan menjadi 9,5-10,5 persen. Sebelumnya, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, target angka kemiskinan pada 2017 adalah 8,5-9,5 persen. Sementara target tingkat pengangguran terbuka 2017 ditetapkan 5,3-5,6 persen. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan target RPJM yang sebelumnya dipatok 5,0-5,3 persen. Penurunan target kemiskinan pada 2017 memang dapat dikatakan lebih realistis. Bahkan, sekalipun targetnya sudah diturunkan, belum tentu serta-merta dapat mencapainya. Pasalnya, pada September 2015, angka kemiskinan masih bertengger di angka 11,13 persen. Artinya, pada tahun 2016 untuk menurunkan di kisaran angka 10 persen pun masih perlu kerja ekstra keras. Demikian juga target penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2015 yang masih mencapai 6,18 persen. Sektor yang mampu menyediakan lapangan kerja terbesar adalah sektor industri pengolahan. Pada triwulan IV-2015, industri pengolahan hanya mampu tumbuh 4,35 persen. Artinya, untuk tahun 2016 dapat memulihkan korban gelombang pemutusan hubungan kerja selama 2015 pun sudah bersyukur. Dengan stagnannya realisasi target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tersebut, hal ini mesti menjadi evaluasi pemerintah. Angka kemiskinan dan pengangguran merupakan indikator paling dasar untuk mengukur efektivitas kerja pemerintah. Sekaligus untuk menilai apakah kebijakan ekonomi sudah berada pada jalur yang tepat karena pengangguran akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan kontribusinya terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Di samping berkaitan langsung dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat, indikator ini juga menjadi modal sosial untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sekaligus mencerminkan ada tidaknya kehadiran negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Paket kebijakan stimulus fiskal harus lebih fokus menyasar pada sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja. Jika dilihat dari data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama 2015 sekalipun terjadi peningkatan investasi hampir di sektor prioritas, investasi pada sektor padat karya justru turun 12 persen atau hanya mencapai Rp 55,5 triliun. Tren ini belum berubah sampai dengan triwulan I-2016.  Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada triwulan I-2016 hanya tumbuh 3,7 persen (yoy). Padahal, terjadi kenaikan investasi Rp 146,5 triliun atau naik 17,6 persen. Bahkan, ironisnya penyerapan tenaga kerja dari investasi penanaman modal asing justru turun sekitar 5,5 persen. Hanya penanaman modal dalam negeri yang penyerapan tenaga kerjanya tumbuh 20,4 persen. Sebenarnya, sekalipun target pertumbuhan ekonomi di bawah target RPJM, jika ada reorientasi untuk mendorong investasi sektor padat karya, target penurunan pengangguran masih dapat tercapai. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus menyelesaikan problem dan kendala yang dihadapi industri-industri padat karya. Rendahnya minat investasi pada sektor padat karya tentu bukan tanpa alasan. Artinya, beberapa persoalan krusial masih dihadapi para investor. Pemerintah harus segera menyelesaikan beberapa problem krusial itu, antara lain segera ada terobosan regulasi untuk penyelesaian berbagai masalah perburuhan, peningkatan ketersediaan tenaga kerja terampil sesuai kualifikasi kebutuhan industri, dan insentif yang konkret untuk industri padat karya. Di samping investasi industri skala besar, hal yang sering terlupakan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini paling berkontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja. Kemudahan pembiayaan dan perlindungan akses pemasaran produk UMKM menjadi kunci berkembangnya sektor ini. Program Kredit Usaha Rakyat harus lebih efektif membiayai usaha-usaha produktif yang memperluas lapangan kerja. Demikian juga dana desa yang cukup besar dapat mendorong usaha-usaha produktif di pedesaan. Keberhasilan instrumen perluasan kesempatan kerja ini sekaligus akan jadi kunci paling fundamental pengentasan warga miskin di Indonesia. ●