Embrio Suku Bunga Rendah Anton Hendranata  ;   Chief Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk

                                                         KOMPAS, 02 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tahun lalu, perdebatan suku bunga tinggi begitu menggema antara kubu pro-stabilisasi dan pro-pertumbuhan. Kedua kubu selalu merasa argumennya yang lebih logis dibanding kubu lain. Secara kasatmata, pengambil kebijakan tidak dalam rel yang sama, seolah tidak ada kesatuan hati, ke mana sebaiknya suku bunga bergerak untuk mendukung perekonomian bergerak ke arah output potensialnya. Ini sangat membingungkan pasar, kalkulasi investasi menjadi relatif lebih sulit. Menariknya pada tahun ini, perdebatan suku bunga itu sirna, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kelihatan begitu kompak, dengan arah sama: penurunan suku bunga. Meski demikian, ini tak berarti tak ada kehebohan dan kegelisahan mengenai suku bunga ini. Riak dan gemercik tentang suku bunga masih membumbui perekonomian kita. Pada Februari 2016, OJK menurunkan batas maksimum bunga deposito secara drastis, untuk bank-bank BUKU 3 (modal inti Rp 5 triliun hingga di bawah Rp 30 triliun) dan 4 (modal inti di atas Rp 30 triliun), yang pernah dilakukan sebelumnya (September 2014). Selain itu, OJK juga meminta bank-bank BUKU 3 dan 4 menurunkan suku bunga kredit secara bertahap hingga satu digit pada akhir 2016. Suku bunga satu digit Realistiskah dan mungkinkah bank-bank tersebut dalam waktu singkat memenuhi target suku bunga kredit ini? Kuncinya, siapkan dulu fundamental makroekonominya dengan baik, yaitu inflasi yang relatif stabil dan rendah serta rupiah yang terukur dan stabil. Ketika ini belum siap, saya kira terlalu dini dan ambisius suku bunga kredit akan turun signifikan dalam waktu singkat. Cikal bakal tren inflasi turun secara kontinu dan stabil sebenarnya sudah dirintis oleh pemerintahan Jokowi-JK. Reformasi migas sudah dimulai November 2014, yaitu dengan menurunkan subsidi bensin secara signifikan, di mana harga bensin naik Rp 2.000 per liter menjadi Rp 8.500 per liter. Keputusan ini sungguh berani dan melawan arus karena bertentangan dengan tren harga minyak dunia yang sedang turun. Dewi Fortuna memang selalu bersahabat dengan pemerintahan Jokowi-JK, tak lama kemudian harga minyak dunia turun drastis ke 56 dollar AS per barrel. Akhirnya per 1 Januari 2015, harga bensin turun ke Rp 7.600 per liter setelah dinaikkan. Inilah titik awal, pemerintah berhasil menghapus subsidi bensin dan hanya menyubsidi solar Rp 1.000 per liter. Suatu momen kunci di mana pemerintah berhasil terbebas dari sandera subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang selalu menjadi ganjalan berat APBN setiap tahun. Anjloknya harga minyak dunia tak bisa terlepas dari dampak negatif jangka menengah dan panjang krisis ekonomi global 2008. Pemulihan perekonomian dunia ternyata tidak seperti yang diharapkan dan relatif lambat. Satu per satu negara maju terjebak dalam kesulitan, seperti Uni Eropa, Jepang, dan Rusia. Tiongkok yang biasanya menjadi penyangga ekonomi global terancam mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Jika pertumbuhan ekonomi Tiongkok di bawah 6 persen, bukan tidak mungkin akan menarik ke bawah pertumbuhan ekonomi negara-negara lain di dunia. Lemahnya perekonomian global tecermin dari inflasi yang rendah, bahkan deflasi terjadi di Eropa dan Jepang. Suku bunga negatif, yang dulunya tabu dan terdengar aneh di dalam suatu perekonomian, sudah tak mengagetkan lagi. Hal ini untuk mendorong masyarakat mengurangi tabungannya, untuk lebih konsumtif. Itu pun belum tentu efektif untuk menstimulus perekonomian yang lagi lesu. Ketika ekspektasi perekonomian ke depan masih suram, maka masyarakat tetap saja membatasi konsumsinya, dengan lebih banyak menabung, dalam rangka berjaga-jaga di kemudian hari. Bunga acuan BI Dengan tren suku bunga rendah di dunia, seharusnya perekonomian kita bisa memanfaatkan momentum ini, sambil memperbaiki masalah struktural perekonomian domestik, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan distribusi barang. Ruang kita untuk menurunkan suku bunga makin terbuka lebar, probabilitas terjadi keluarnya modal asing dari perekonomian domestik mengecil. Dan, benar saja, sejak awal tahun, BI tiga kali berturut-turut menurunkan suku bunga acuannya menjadi 6,75 persen dari 7,50 persen. Kuatnya keinginan untuk menurunkan suku bunga kredit secara signifikan bak gayung bersambut, OJK menurunkan batas maksimum suku bunga deposito yang cukup agresif, disertai dengan target suku bunga kredit di bawah 10 persen pada akhir tahun ini. Kemudian, dalam rangka mempercepat dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. BI mereformulasi suku bunga kebijakan, dari BI Rate menjadi BI 7-Day (reverse) Repo Rate. Setelah 19 Agustus 2016, BI 7-Day Repo Rate menjadi acuan utama di pasar keuangan, bukan BI Rate lagi seperti sebelumnya. Pada saat ini, suku bunga BI 7-Day Repo Rate sebesar 5,50 persen, sedangkan BI Rate 6,75 persen yang merupakan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 12 bulan. BI 7-Day Repo Rate ini diharapkan memperbaiki kelemahan BI Rate agar: (1) lebih bersifat transaksional, (2) mempunyai hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, dan (3) lebih mendorong pendalaman pasar. Menarik disimak kebijakan BI ini, mari kita tunggu suku bunga deposito maksimum yang akan diambil oleh OJK. Begitu juga dengan suku bunga penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Akankah ini menjadi drama kebijakan moneter yang akan membuat suku bunga di pasar lebih efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan?  Semoga saja, untuk menggapai cita-cita suku bunga kredit menuju satu digit (di bawah 10 persen) tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kita tidak perlu iri berlebihan dengan negara-negara tetangga kita (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina), yang suku bunganya jauh lebih rendah daripada Indonesia. Karakteristik Indonesia jauh berbeda dari mereka, yaitu (i) inflasi masih tinggi dan fluktuatif; (ii) kredit bermasalah (NPL) relatif tinggi, 2,9 persen, sedangkan Malaysia (1,6 persen), Thailand (1,2 persen), dan Filipina (0,5 persen); (iii) likuiditas tidak merata, didominasi oleh bank-bank BUKU 4 (45 persen). Kemudian, (iv) peranan dana pihak ketiga relatif kecil (41 persen terhadap PDB), sedangkan Malaysia (157 persen), Thailand (99 persen), Filipina (53 persen), dan Singapura (143 persen); (v) kredit mikro cukup besar di Indonesia; (vi) rendahnya akses masyarakat Indonesia ke perbankan (hanya 20 persen), jauh lebih rendah dibandingkan India (35 persen). Akan tetapi, kita harus bisa seperti negara-negara tetangga, bahkan lebih baik lagi, untuk menikmati era suku bunga rendah yang kita impikan semua. Kuncinya, fokus benahi infrastruktur dasar, transportasi, dan pelabuhan, diikuti dengan cepatnya perizinan dan kepastian hukum.  ●