Jualan Kecap M Subhan SD ;   Wartawan Senior KOMPAS

                                                         KOMPAS, 12 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Presiden Joko Widodo marah lagi. Lagi-lagi soal pencatutan nama presiden. Nama Presiden Jokowi dicatut untuk dukung-mendukung calon Ketua Umum Partai Golkar. Meskipun tidak semarah seperti pencatutan nama pada kasus "papa minta saham" PT Freeport Indonesia pada akhir 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (10/5), menggambarkan, "Presiden sangat marah akibat dikatakan begitu." Ada dua alasan mengapa Jokowi marah. Pertama, Jokowi bukan anggota Partai Golkar. Kedua, tidak ingin mengembalikan lagi cara-cara Orde Baru dalam dukung-mendukung seseorang. Seperti pencatutan nama kasus "papa minta saham", nama-nama yang muncul itu-itu juga. Ada kabar Setya Novanto yang kini bertarung merebut kursi nomor satu Partai Golkar mendapat dukungan dari Istana. Nama Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) muncul juga. Luhut diisukan sebagai orang yang menyebut dukungan Istana itu. Namun, Luhut sudah membantah soal dukungan pemerintah terhadap salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar itu. Dukung-mendukung adalah tradisi lama, warisan politik era Orde Baru. Memang dalam setiap munas Golkar, Presiden Soeharto selalu memberi restu karena ia adalah Ketua Dewan Pembina Golkar. Meskipun di dalam terminologi politik kita tidak dikenal the ruling party, faktanya selama 32 tahun Golkar menjadi "partai pemerintah". Lalu apa benar pemerintah (Istana) tidak memberi sinyal dukungan kepada kandidat tertentu? Pemerintah, sih, menyatakan bersikap netral. Secara spekulatif, kalau dikatakan pemerintah tak punya kepentingan dengan partai politik, rasanya mustahil. Sebab, parpol adalah instrumen terpenting dalam politik modern yang demokratis. Biasanya begini, pemerintah mengirim sinyal dukungan kepada kandidat tertentu. Bisa jadi kandidat itu dianggap memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah. Atau, jika pemerintah berniat menunjukkan kuasanya, justru akan condong ke kandidat "bermasalah". Itulah nantinya menjadi "kartu truf". Jadi, kalau ada parpol macam-macam, kartu truf bisa dimainkan. Dan, Golkar walaupun bukan pemenang Pemilu 2014, sangat diperhitungkan. Kisah Golkar memang selalu panas, tidak seperti fungsi pohon beringin yang seyogianya menghadirkan keteduhan dan suasana dingin. Pertarungan antarkandidat makin menarik dicermati dalam berebut kursi yang ditinggalkan Aburizal Bakrie pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 13-17 Mei 2016. Ada delapan kandidat, yaitu Ade Komaruddin (nomor urut 1), Setya Novanto (2), Airlangga Hartarto (3), Mahyudin (4), Priyo Budi Santoso (5), Aziz Syamsuddin (6), Indra Bambang Utoyo (7), dan Syahrul Yasin Limpo (8). Menariknya, ada semacam "tanda jadi" untuk bisa meraih tiket pencalonan. Semula sekitar Rp 10 miliar, tetapi kemudian turun menjadi Rp 1 miliar. Padahal KPK sudah mengingatkan tidak boleh ada uang dalam munaslub. Belakangan disebutkan, bukan sebagai sumbangan wajib. Dua kandidat terakhir menolak memberi sumbangan itu. Karena ingin menang, barangkali wajar saja jika para kandidat bergerilya, klaim dukungan, atau manuver laten. Namanya juga "jualan kecap". Kecap selalu nomor satu. Merasa paling acceptable untuk mem-fait accompli saat pemilihan. Ketika ada larangan, tetap saja ada tim kandidat yang bertemu pemilik hak suara di hotel. Begitulah berpolitik, realitasnya lebih banyak menampakkan perilaku Machiavellis yang menghalalkan segala cara. Jika merebut kekuasaan tidak bisa bersikap jantan, ia akan bertindak seperti binatang: singa yang buas atau rubah yang licik. ●