Hardiknas dan Reklamasi Iman Sugema ;   Ekonom IPB

                                                      REPUBLIKA, 02 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Mumpung hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, kita akan membahas mengenai betapa pentingnya para pemimpin untuk menunjukkan kecerdasan dan keterdidikannya dalam proses pembangunan. Pembangunan di Jakarta pada umumnya dan reklamasi 17 pulau pada khususnya, akhir-akhir ini menyita ruang publik dengan berbagai kegaduhannya. Ada beberapa catatan yang akan ditunjukkan dalam tulisan ini tentang betapa pejabat publik terlalu sering mempermalukan diri mereka sendiri sebagai insan yang kurang terdidik. Berikut adalah catatannya. Pertama, Hardiknas tentunya tidak memiliki kaitan kosakata dengan hardik, caci maki, atau sumpah serapah. Kita memperingati Hardiknas setiap 2 Mei karena kita sadar bahwa pendidikan sangat mengedepankan akal sehat. Bahkan, pendidikan merupakan sumber kewarasan berpikir dan berlogika. Pendidikan membuat kita lebih cerdas dan beradab. Kita memaknai pendidikan tidak hanya sebagai pendidikan formal di sekolah, tetapi juga lebih luas lagi, yaitu dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya insani. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan di lingkungan terkecil, yaitu keluarga.  Termasuk juga, proses pembentukan karakter bangsa dan proses kristalisasi nilai-nilai luhur kebangsaan. Di sisi lain, proses pembangunan di Jakarta terlalu sering dinodai dengan hardik, pemaksaan kehendak, dan ketidakberadaban. Teman-teman saya yang ahli sejarah pernah bilang bahwa kegaduhan di Jakarta barang kali merupakan reinkarnasi ketidakberadaban Genghis Khan, yaitu pendekatan tangan besi merupakan instrumen yang dikedepankan. Dalam konteks seperti ini adalah berbahaya bagi iklim demokrasi untuk memberi ruang bagi pemimpin seperti ini. Hardik yang terungkap juga terlalu sering mempermalukan akal sehat. Bagaimana mungkin kekuasaan gubernur mampu melangkahi kekuatan hukum dan undang-undang. Dalam kasus reklamasi, pada akhirnya terbukti keputusan gubernur tanpa dilandasi tertib administrasi atau good public governance karena tidak disesuaikan dengan undang-undang yang terbaru.  Dalam kasus Bidara Cina, bagaimana mungkin seorang gubernur memutuskan untuk meneruskan penggusuran yang menentang keputusan pengadilan. Dalam kasus serapan anggaran, bagaimana mungkin seorang gubernur mengatakan ada kesalahan teknis di Kemendagri, padahal kesimpulan analisis oleh kementerian tersebut sepenuhnya dilandasi oleh data yang dikirim Pemda DKI.  Kedua, pendidikan merupakan upaya jangka panjang yang sistematis untuk menaikkan "kelas" dari mereka yang tertindas.  Golongan terpinggirkan hanya bisa diangkat derajatnya melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas mereka sendiri.  Tanpa pendidikan, mereka akan selalu terpinggirkan. Jadi, pendidikan akan memungkinkan mereka untuk tidak lagi berada di pinggiran. Tidak lagi hanya menjadi penonton dari kemajuan pembangunan. Reklamasi dan penggusuran kalau tidak dilakukan secara hati-hati, bisa diartikan sebagai proses pemaksaan kehendak dan peminggiran kaum marginal atas nama pembangunan. Kalau cara-cara yang dilakukan adalah seperti yang terjadi di Luar Batang dan reklamasi di Pulau G, dalam 10 tahun ke depan hampir bisa dipastikan daerah Muara akan kehilangan kampung nelayan. Pertanyaannya, apakah Jakarta yang maju dan indah harus diciptakan dengan cara mencerabut hak hidup para nelayan dan pengusaha ikan di pantai utara Jakarta?   Salah seorang konglomerat pernah mengungkapkan keheranannya atas langkah yang dilakukan Pemda DKI dengan proyek reklamasi. Dia mengatakan, kalau saja salah satu pulau itu dijadikan kawasan terpadu perikanan yang modern dan bersih, resistensi masyarakat akan nihil. Kita bangun rumah susun untuk nelayan, pasar ikan yang modern, dan dilengkapi cold storage, pusat pengolahan ikan, dan pusat wisata kuliner seafood yang higienis. Keluarga nelayan akan mendapat tambahan pendapatan dari aktivitas pengolahan ikan dan pariwisata. Bukan hanya itu, Jakarta akan menjelma kembali sebagai salah satu pusat distribusi ikan yang melayani ekspor dan provinsi di sekitarnya. Kapal-kapal nelayan yang datang ke situ pun akan berasal dari wilayah lainnya, tidak hanya Jakarta. Kata dia, itu harus dilakukan dengan secepat mungkin sebelum gedung-gedung tinggi dan rumah mewah didirikan di pulau reklamasi lainnya. Uangnya dari mana? APBN dan APBD yang nanti akan balik dari hasil kontribusi para pengembang di 16 pulau lainnya. Wow, saya angkat topi untuk sang pengusaha terdidik dan punya hati yang bening.  Memang semuanya kembali pada kesehatan nalar dan hati. Kalau seperti itu, pembangunan tidaklah harus berarti penggusuran dan pengusiran. Pembangunan pada esensinya adalah peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kaum marginal yang terpinggirkan. Meletakkan yang di pinggir menjadi ke tengah, menjadi pusat perhatian intervensi pembangunan.  Bukankah itu esensi nawacita Pak Jokowi? ●