Golkar, Kembali ke Paradigma Baru? M Alfan Alfian ;   Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

                                                        JAWA POS, 14 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

MUNASLUB Golkar akhirnya digelar di Bali. Pembukaannya dipercepat. Menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni hari ini, 14 Mei 2016. Perubahan jadwal untuk beberapa kali itu menunjukkan betapa pentingnya faktor pemerintah. Jalan ke arah munaslub (musyawarah nasional luar biasa) pun tak lepas dari pemerintah. Wajar kalau kemudian muncul pertanyaan: Siapa sebenarnya di antara delapan kandidat yang didukung pemerintah? Berbagai spekulasi muncul. Rumor yang beredar, Setya Novanto didukung Luhut Pandjaitan. Ade Komarudin didukung Jusuf Kalla. Jokowi mendukung siapa? Tidak begitu jelas. Jokowi selalu menampilkan sikap netral dan menyimpan misteri. Kendati demikian, siapa pun yang menjadi ketua umum (Ketum), pemerintah akan diuntungkan oleh dukungan Golkar. Dibimbing Uang? Terlepas dari spekulasi seperti itu, faktor internal, persisnya pemilik suaralah, yang bakal menentukan hadirnya ketua umum baru. Karakter pemilik suara Golkar sering dibaca sekadar menegaskan pragmatisme. Selama ini, terutama sejak pelaksanaan konvensi yang disusul munas Partai Golkar di Bali pada 2004, mereka dikritik sebagai para aktor penentu "demokrasi yang dibimbing uang". Atau meminjam Nurcholish Madjid tempo dulu, "gizi". Kalau kritik itu benar, faktor uang (money) tak terelakkan, di samping "kekuasaan" (power). Namun, yang menarik dari munaslub kali ini, isu politik uang mendapat respons kelembagaan dari steering committee (SC) yang membentuk dewan etik. Isu antipolitik uang pun sudah dilancarkan jauh hari. Bahkan hendak melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa isu pelanggaran etis juga ditunjukkan untuk diproses secara formal. Jelas itu menunjukkan adanya kemajuan, kendati barangkali masih sekadar formalitas. Munaslub kali ini dilakukan saat Golkar berupaya bangkit dari keterpurukan konflik internalnya. Para pemilik suara dihadapkan pada situasi yang tampaknya dilematis. Di satu sisi, mereka "sangat rasional", kalau bukan "sangat pragmatis" untuk menentukan pilihan. Di sisi lain, tentu idealisme politik tidak sepenuhnya dapat ditinggalkan. Mereka menggenggam jalannya sejarah masa depan partai lewat keputusan politik masing-masing. Sesungguhnya kultur pragmatis itu bukan saja monopoli Partai Golkar. Tapi juga nyaris terjadi di semua parpol. Sebab, kemandirian parpol sudah diwujudkan oleh sistem yang kurang mendukung. Sistem keuangan parpol selama ini dianggap sebagai biang kerok yang membuat kualitas demokrasi internal parpol-parpol mengalami kemerosotan. Secara simplistis, biasanya hal itu dikaitkan dengan "sangat sedikitnya" bantuan negara kepada parpol-parpol. Perundang-undangan memberikan kesempatan kepada parpol untuk bisa dibantu oleh sponsor perorangan dan perusahaan dengan batasan jumlah tertentu. Kenyataannya, justru hal itu memberikan peluang bagi para "cukong politik" untuk membiayai parpol. Tanpa Kepala Apa pun keterbatasannya, munaslub Golkar kali ini merupakan resultan politik internal dan eksternal Golkar, yang sesungguhnya pula menggambarkan sebagian wajah politik Indonesia. Tak ada "orang kuat" di Golkar yang mampu bertahan dalam durasi politik yang lama. Sebab, terutama pada era reformasi, Golkar bukan lagi parpol "kepemilikan". Tidak ada tokoh yang bisa mengklaim sebagai "pemilik". Dengan begitu, bisa dipahami seloroh sementara kalangan yang menyebut Golkar ibarat "manusia tanpa kepala". Sebab, "kepalanya" bisa diganti-ganti kapan pun. Itulah yang membedakan Golkar dengan "catch-all parties" lainnya seperti PDIP (Megawati), Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono), Gerindra (Prabowo Subianto), Hanura (Wiranto), Partai Nasdem (Surya Paloh), atau PKPI (Sutiyoso). Apakah, manakala isu menghidupkan lagi dewan pembina, sebagaimana bentuk dan kewenangannya yang nyaris sama dengan masa Orde Baru, terlaksana, Golkar lantas akan "punya kepala"? Belum tentu juga. Sebab, lembaga demikian bisa dihapuskan lagi dalam munas berikutnya. Sesungguhnya yang menarik dari Golkar masa reformasi justru adanya tawaran paradigma baru. Hal itu dinyatakan pada munaslub 1998 de¬ngan Akbar Tandjung sebagai ketua umum. Paradigma baru membuat Golkar ingin keluar dari tradisi lama ke alam tradisi politik baru sebagai partai modern yang demokratis. Paradigma baru mengemban misi pencerahan dan demokratisasi politik. Kesadaran kualitatif demikian itulah yang hendak ditanamkan. Tetapi sayang, cenderung gagal pada praktiknya. Paradigma baru terkesan mudah terlibas oleh kembali membuncahnya kultur pragmatis-transaksional ketika uang dan kekuasaan menjadi faktor penentu berbagai proses kepolitikan internal. Kondisi demikian sesungguhnya kurang baik bagi Golkar yang tengah terjebak di labirin politik yang terlampau pragmatis. "Kembali ke demokrasi" dalam arti yang sebenar-benarnya, yang sejatinya telah dicoba dirumuskan dalam paradigma baru Golkar, tampaknya tetap menjadi rumus baku yang bisa menyelamatkan sejarah masa depan Golkar sebagai kekuatan politik. Peluang untuk itu masih tetap terbuka. Dengan catatan, pemimpin partai tersebut mampu memosisikan diri sebagai transformational leader alias pemimpin transformatif yang mampu mengubah kultur. Kalau tidak, dalam beberapa fase politiknya ke depan, Golkar akan dikendalikan oleh pemimpin yang, meminjam James MacGregor Burns, mediocrity. Yang biasa-biasa saja. ●