Kurikulum Serbaanti, untuk Guru atau Siswa? Ahmad Baedowi  ;   Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

                                             MEDIA INDONESIA, 14 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

DI negeri ini, semua masalah selalu ber asal dari anggapan yang salah. Kesalahan terbesar selalu ditimpakan kepada aspek pendidikan. Karena diyakini merupakan akar dan sumber semua persoalan yang mengemuka di tengah masyarakat, pendidikan harus cepat memberikan respons dan solusi agar masalah itu tidak menjadi akut dan membesar serta berpengaruh buruk terhadap seluruh sektor kehidupan manusia lainnya. Itulah sebabnya banyak orang beranggapan kurikulum merupakan jawaban jitu terhadap seluruh persoalan masyarakat. Ketika potensi radikalisme yang berujung terorisme menguat di kalangan anak muda, responsnya ialah bagaimana membuat kurikulum antiteroris bagi sekolah-sekolah. Begitu juga ketika kekerasan marak terjadi, baik di sekolah maupun di tengah masyarakat, usulan pun menguat untuk membuat kurikulum antikekerasan, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga. Setelah ini, kita pasti juga akan mendengar usulan kurikulum serbaanti lainnya, seperti kurikulum antinarkoba, antiseks bebas, dan anti-LGBT. Pengelola kurikulum Joan Payne, dalam Choice at the end of compulsory schooling: A research review (2013), menemukan lumayan banyak kasus tentang kebosanan yang menghinggapi para siswa dalam belajar. Kebosanan para siswa itu kemudian berujung pada perilaku negatif siswa yang gemar dengan perilaku kekerasan, radikal, dan tercandu narkoba sehingga mereka keluar dari sekolah. Jumlah mereka cukup besar, sekitar 18% siswa di AS keluar karena terkena kasus-kasus itu. Namun, yang menarik ialah fakta bahwa penyebab mereka keluar dari sekolah ternyata mayoritas disebabkan ketidaksukaan terhadap kurikulum yang ada di sekolah serta kurang baiknya hubungan dengan para guru. Jika kita kembalikan makna kurikulum secara bahasa sebagai landasan pacu untuk sebuah proses belajar mengajar yang baik, jelas sekali posisi guru dan siswa harus memiliki hubungan emosional yang juga baik setiap saat. Dialektika hubungan emosional inilah sesungguhnya pengertian kurikulum bermula, suatu ikatan batin antara siswa dan guru. Karena itu, ketika gagasan perubahan kurikulum muncul beberapa waktu lalu, saya ialah orang menyetujui rencana perubahan itu karena berharap implementasi kurikulum di tingkat sekolah akan terjadi secara menyeluruh. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya tentang standar implementasi kurikulum, saat itu saya mengingatkan Pak Nuh agar perubahan kurikulum harus dilakukan minimal pada tiga level, yaitu guru, kelompok, dan sekolah. Sebab, selama ini perubahan kurikulum hanya tertuju pada aspek dokumen dan guru semata, tetapi lupa melihat kelompok-kelompok kritis dan peduli pendidikan dan melihat sekolah sebagai sebuah lembaga otonom. Melupakan sekolah sebagai lembaga otonom yang harus diberi kepercayaan mengelola program pengembangan kurikulum sering kali terjadi.Ketika kurikulum berubah sebagai sebuah entitas, sekolah hanya dipandang sebagai tempat para guru mengajar, tetapi peran dan fungsinya kurang dilihat sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat secara utuh. Kekhawatiran saya tentang minimnya peran sekolah dalam proses pengembangan kurikulum terlihat dari kebijakan pelatihan yang dibuat melulu untuk guru. Dengan kata lain, guru hanya dilihat secara individual dan bukan bagian dari critical mass yang sangat memiliki peran penting. Selain guru, sebenarnya masih ada orangtua, kepala sekolah, pengawas, LSM, dan dinas pendidikan yang seharusnya secara terpadu memperoleh pelatihan tentang K-13. Sebab, perubahan kurikulum secara terang-benderang memiliki implikasi teknis dan praktis bukan hanya terhadap cara dan gaya mengajar guru, melainkan juga terhadap perilaku manajemen sekolah, birokrasi pendidikan, dan cara pandang orangtua. Selama pemerintah tidak membuat skema pelatihan berbasis sekolah, sekali lagi berbasis sekolah dan bukan mencabut guru, kepala sekolah, dan pengawas satu per satu serta dikumpulkan secara homogen dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas dari sekolah lain, implementasi kurikulum baru jelas akan mengalami kegagalan. Secara historis seperti terlihat dalam sejarah pendi dikan di Indonesia dalam 30 tahun terakhir, perubahan kurikulum di Indonesia selalu bersifat top down approach dengan mengambil perubahan pada aspek kurikulum dengan menggunakan simplistic curriculum change approach, atau fokus perubahan yang menitikberatkan pada aspek kapasitas guru dengan model pendekatan teacher competence development approach. Sayangnya, agenda memasukkan perbaikan manajemen sekolah secara serius, belum dimasukkan ke skema perubahan kurikulum. Kurang nyaman Harus diakui sekolah belum menjadi tempat yang nyaman bagi sebagian anak-anak, guru, orangtua, atau bahkan secara umum sebagian kecil orangtua. Secara ekstrem masyarakat yang kontra dengan keberadaan sekolah kemudian beramai-ramai membuat home schooling sebagai penanda ketidakpuasan terhadap apa saja yang berlaku di sekolah. Maraknya kasus kekerasan, radikalisme, dan penyalahgunaan narkoba di tingkat sekolah tentu saja harus disikapi dengan bijak, baik oleh otoritas pendidikan maupun masyarakat luas. Kesadaran peran sentral sekolah untuk menumbuhkan jenis masyarakat baru yang lebih baik memang terus-menerus memperoleh tantangan seiring dengan berkembangnya tatanan dunia baru yang secara sosial, politik, bahkan tradisi dan budaya berubah dengan cepat. Apa yang dahulu dianggap baik dan sakral bagi masyarakat, misalnya, jadwal tetap siswa untuk berkunjung ke rumah guru baik di saat santai maupun karena ada momen tertentu, sekarang menjadi kurang penting karena hubungan jarak jauh melalui media sosial dianggap lebih efektif. Tak terlihat jenis hubungan emosional guru-siswa-orangtua karena proses komunikasi secara langsung seperti hilang dari kesadaran mereka. Akhirnya, sekolah menjadi tempat pertarungan kebutuhan `jarak jauh' antara orangtua dan guru serta pengambil kebijakan sehingga sekolah menjadi kurang nyaman bagi anak, guru, dan orangtua. ●