Jumat, 11 Maret 2016

Kabinet Gaduh untuk Siapa?

Kabinet Gaduh untuk Siapa?

Gun Gun Heryanto ;  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute;
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
                                                  KORAN SINDO, 10 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK kembali gaduh. Silang sengketa dan agresivitas verbal antarmenteri terjadi di media massa dan media sosial. Bahkan, kini menteri yang terlibat silang sengketa tak hanya antara Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said. Di antara para menteri yang terlibat silang sengketa adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong soal impor beras, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno soal kereta cepat, serta saling sindir di media sosial antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Komunikasi Relasional

Problem mendasar dari kegaduhan Kabinet Kerja adalah komunikasi politik, terutama terkait koordinasi dan tata kelola hubungan (political relationship) antarmenteri. Kabinet Jokowi, seperti juga kabinet era SBY dan Megawati, merupakan hasil kompromi beragam kekuatan yang menyokong kekuasaan. Tak mudah melebur ego sektoral, politik patron-client, afiliasi mazhab ekonomi, maupun kepentingan politik perseorangan.

Meminjam istilah Barbara Montgomery, dalam Communication as the Interface Between Couple dan Culture (1992), akan muncul komunikasi relasional. Asumsi dasarnya, relationship itu selalu terhubung dengan komunikasi. Kealamiahan hubungan akan sangat ditentukan komunikasi di antara para anggotanya. Biasanya, apa yang implisit jauh lebih dominan dari yang eksplisit dan sangat biasa hubungan berkembang melalui proses negosiasi.

Dari asumsi tersebut, jika konteksnya mengulas Kabinet Kerja, sangat jelas sedang ada masalah komunikasi relasional di antara para menteri Jokowi. Kegaduhan yang mengemuka di media massa dan kesengajaan menumpahkan silang sengketa lewat media sosial menandakan kanal formal untuk membangun kesepahaman lewat sidang kabinet tak lagi memadai.

Negosiasi ide, gagasan, dan pemahaman tak tuntas difasilitasi rapat-rapat internal dan secara sadar membawa beragam isu yang harusnya cukup di sidang kabinet itu ke ruang publik dan menjadi bahan polemik. Di mana posisi Jokowi? Menarik memosisikan Jokowi dalam masalah komunikasi relasional ini. Bacaan linear dan artifisial, akan menghubungkan jawaban dengan pernyataan Jokowi yang terkesan tidak happy dan memperingatkan para menteri untuk menghentikan silang pendapat.

Posisi ini mengesankan Jokowi bukan bagian dari manajemen konflik dan menteri-menteri yang melakukan ”pertempuran opini publik” merupakan inisiatif masing-masing pihak. Hal ini, tentu punya risiko, yakni soal kehormatan dan kewibawaan Presiden sebagai kepala pemerintahan di muka publik. Jokowi harusnya berada di puncak hierarki otoritas Kabinet Kerja. Karena itu, harus memastikan seluruh menterinya punya loyalitas kepada Presiden.

Pernyataan Jokowi harus otoritatif, resmi, dan memberi arahan. Jika silang sengketa terus berulang dan pernyataan Jokowi tak diindahkan, bisa memunculkan pertanyaan seberapa otoritatif Jokowi dalam memimpin Kabinet Kerja? Dari mana pun asal partai para menteri atau siapa pun yang mendorong dia untuk masuk ke dalam kabinet, seusai dilantik menjadi menteri, dia sejak saat itu pula harusnya menjadi orang Presiden.

Jika masalahnya sekadar loyal dan tidak loyal, bisa dikendalikan atau tidak, sesungguhnya lebih mudah karena Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle terbatas kepada satu atau beberapa menteri yang tidak lagi segaris dengan kebijakannya.

Political Game

Benarkah sesederhana itu komunikasi relasionalnya? Bacaan bahwa Jokowi tidak berperan dalam political game kegaduhan antarmenteri bisa jadi tak memuaskan banyak pihak. Ada masalah lain yang sesungguhnya berpotensi menjadi variabel utama kegaduhan Kabinet Kerja ini yakni soal ekonomi politik dalam kekuasaan. Adakah proses relasi kuasa antaraktor dalam pertarungan di lingkar utama kuasaan yang bersumber dari perebutan akses-akses ekonomi?

Kalau ini masalahnya, tak lagi sesederhana problematika komunikasi relasional. Silang sengketa antara Rizal Ramli dan Sudirman Said pada Agustus 2015 soal proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, Oktober 2015 tentang perpanjangan kontrak Freeport, dan Februari 2016 soal Blok Masela menjadi contoh kentalnya aroma masalah ekonomi politik yang menyebabkan meriangnya komunikasi relasional menteri-menteri bersangkutan.

Sangat mungkin masalah membentang panjang mulai dari perbedaan mazhab ekonomi yang diyakini, pertarungan para raksasa (clash of the titans) di belakang layar, tapi kerap menjadi invisible hand dalam setiap kebijakan pemerintah, hingga faktor strategi manajemen konflik Jokowi di tengah tekanan yang datang bertubi-tubi.

Sangat wajar jika banyak yang menghubungkankegaduhan dan keberanian Rizal Ramli menyerang terbuka beberapa proyek besar tersebut sebagai bagian dari manajemen konflik Jokowi juga. Dengan membawa ke publik dan menjadi diskursus, bisa menjadi tekanan (public pressure) ke beberapa pihak yang sesungguhnya menjadi kekuatan dominan di panggung belakang (backstage).

Kita tak menutup mata memang beberapa kritik Rizal Ramli itu sesungguhnya menarik dan substantif jika diletakkan dalam konteks kebijakan pemerintah. Jika pun benar kegaduhan ini bagian dari skenario manajemen konflik, bukan tanpa risiko. Pertama, sangat berisiko pada kohesi politik dan sosial Kabinet Kerja dan tentu akan memengaruhi produktivitas kinerja pada tahun akselerasi.

Tahun kedua dan ketiga merupakan fase sangat menentukan bagi percepatan capaian program. Akhir tahun keempat dan sepanjang tahun kelima, pemerintah akan diramaikan lagi dengan pertarungan elektoral pada 2019. Jika konflik dibiarkan terlalu lama dan ke mana-mana, energi kreatif Kabinet Kerja akan tersedot ke pusaran konflik elite. Kedua, manajemen konflik yang tidak matang bisa menjadi bola liar tak terkendali. Seberapa kuat dan intens Jokowi mengendalikan manajemen konflik level elite ini.

Jangan sampai bola panas justru akan menerjang Jokowi jika permainan terbuka tak membuahkan hasil yang menggembirakan publik. Ketiga, punya risiko terhadap persepsi publik. Gaduh di Kabinet Kerja ini untuk siapa? Perang terbuka di media massa kerap elitis dan hanya menjadi gelembung politik. Komunikasi deliberatif yang disuguhkan sering tak tuntas, setengah-setengah, dan isu yang digulirkan tak mampu membentuk opini publik yang menguntungkan rakyat.

Dampaknya, publik menjadi mayoritas diam yang hanya melihat serta memosisikan kegaduhan sebagai permainan elite belaka. Bahkan, sangat mungkin menumbuhkan persepsi negatif jika tak ada rembesan program nyata yang dirasakan dalam realitas keseharian rakyat banyak.

Kabinet Kerja jangan terus-menerus gaduh di media dan media sosial karena hakikatnya kegaduhan yang tak berdampak perubahan adalah tradisi para pembual!