Minggu, 13 Maret 2016

Independen

Independen

Putu Setia ;   Pengarang; Wartawan Senior Tempo
                                                 KORAN TEMPO, 11 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

AKHIRNYA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbulat tekad maju sebagai calon gubernur lewat jalur independen. Ia pun sudah menunjuk calon wakil gubernur, yakni Heru Budi Hartono yang kini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Ahok memuji Heru sebagai pegawai negeri sipil yang bersih.

Berita dan ulasan tentang Ahok yang nekat ini mengalahkan berbagai isu. Kasus Labora Sitorus yang digerebek ratusan polisi dengan kendaraan barakuda, yang ternyata juga gagal menangkapnya, kalah oleh "Ahok yang independen". Gerhana matahari total yang langka itu pun beritanya hanya bertahan beberapa jam, dan malah candaan gerhana menyerempet ke politik, seolah-olah politik sudah jadi candaan yang sah di negeri ini.

Lalu, apa lagi yang ditulis soal Ahok? Semua sisi sudah dikupas habis. Maka, inilah cerita tentang seorang bakal calon bupati yang mendapat dukungan besar dari rakyat tapi gagal menjadi calon.

Ia seorang pegawai negeri sipil, istilah yang dipakai masyarakat "kader bukan partai". Karena antusiasnya masyarakat menginginkan dia menjadi bupati, maka digadanglah dia untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Partai mana yang mengusung? Tidak ada. Maka, jalan yang terbuka hanya jalur independen.

Para relawan pun mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP). Spanduk dan baliho bertebaran di jalan-jalan. Tiba-tiba pimpinan cabang partai besar mendekati bakal calon bupati independen ini dan menawarinya untuk diusung partai. Bahkan siap memasangkan "kader partai" sebagai calon wakil bupati, pertanda serius. Pengumpulan KTP pun berhenti. Hanya bikin capek, toh partai besar sudah mendukungnya.

Pilkada semakin dekat. Partai sebelah sudah punya calon yang pasti, tinggal mendaftar. Tapi sang mantan calon independen belum mendapat rekomendasi, yang ternyata harus diteken ketua umum partai di Jakarta. Pimpinan cabang partai yakin rekomendasi akan turun, tapi "semuanya tergantung Ibu Ketua Umum". (Kalau menyebut Ibu Ketua Umum, sudah ketebak partai apa ini, biarlah).

Apa yang terjadi? Dua hari menjelang berakhirnya pendaftaran peserta pilkada, rekomendasi dari ketua umum partai ternyata jatuh kepada pasangan lain yang disebut "murni kader partai". Sempat heboh sesaat. 

Namun jawaban pimpinan cabang partai enteng saja: "Keputusan memang hanya ada di tangan Ibu Ketua Umum." Kalaupun ada kata-kata tambahan, seperti ini: "Politik itu dinamis, apa pun bisa terjadi" atau "Kita harus amankan keputusan partai" atau ini lagi "Mekanisme pengajuan dari bawah sudah benar, tapi keputusan memang dari Jakarta". Begitulah nasib "kader bukan partai" yang sial, meskipun "masyarakat akar rumput" sudah mendukungnya. Kembali menjadi calon lewat jalur independen tak mungkin lagi, selain kekurangan KTP dukungan, juga tak memenuhi syarat karena tahapan verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum sudah lewat.

Sudah pasti orang sehebat Ahok tahu kisah seperti ini, setidaknya bisa mencium baunya. Ahok meminta PDI Perjuangan tegas apakah tetap akan mendukung Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur Jakarta pada pilkada 2017, yang berarti juga mendukung dirinya. Jawaban tak kunjung datang, dan Ahok pun tak mau "dijatuhkan" menjelang pendaftaran.

Sederhana sekali sesungguhnya, Ahok hanya membutuhkan kepastian dengan maju sebagai calon independen. Warga Jakarta pun membutuhkan kepastian apakah Ahok betul-betul maju. Adapun soal deparpolisasi dan "hal-hal yang bikin gaduh", itu hanya bumbu pilkada. Maklum, Jakarta milik Indonesia. ●