Senin, 14 Maret 2016

Humanisme Politik Ahok

Humanisme Politik Ahok

RD Silvian M Mongko ;   Pengamat Politik
                                             MEDIA INDONESIA, 11 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

BASUKI Tjahaja Purnama (Ahok) tengah mencuri perhatian publik.
Di tengah keruh tak keruan pemandangan politik dan melorotnya peran sejumlah partai politik, Ahok hadir dengan energi politik tertentu. Energi politik menciptakan medan magnet tersendiri sampai-sampai mengguncang elektabilitas partai. Daya tawar Ahok pun kian melejit di bursa menuju Gubernur DKI pada 2017 mendatang. Lantas, amunisi politik apa yang dipakai Ahok sehingga ia begitu fenomenal secara politik untuk konteks Ibu Kota?

'Musuh' politik

Ahok menjadi begitu fenomenal karena ia berani menghadirkan 'musuh' secara politik. Menegaskan disposisi tertentu di tengah kekaburan, secara politis dapat berarti menciptakan 'musuh'. Bagi Ahok, pilihan itu berisiko karena apa yang sekarang dianggap 'musuh' secara politik dapat menjadi 'sahabat' bagi sekawanan elite yang ingin menikmati kemurahan politik.
Untuk sejumlah parasit politik, korupsi, dengan segala variannya dapat menjadi 'sahabat' yang selalu mendatangkan 'berkah'. Maka, mekanisme kerja konspiratif, pragmatis-berumur pendek, serta manipulatif ialah beberapa jurus dari mekanisme 'persahabatan' politik. Ahok menjadikan itu semua sebagai 'musuh' dalam visi politiknya. Berpolitik berarti menciptakan perdebatan antagonistis.

Komitmen disposisi politik Ahok tak banyak unsur tawar-menawarnya.
Itulah sebabnya, ia menghadapi banyak resistensi dari pihak yang ingin melestarikan pragmatisme politik. Tampaknya, Ahok menyadari hal itu sehingga ia tak pernah surut selangkah pun. Hal itu tentu tak mungkin terjadi jika Ahok tak memiliki sejumlah kekuatan yang menggumpal dalam spirit politiknya.

Pada hemat saya, visi politik Ahok berakar pada cara pandang terhadap manusia dan segala segi kemanusiaan (humanisme). Tentu, humanisme bukan dalam pengertian ilmiah diskursif, melainkan sebuah filosofi keberpihakan spontan pada kemanusiaan dengan sejumlah nilai yang menyertainya. Kemanusiaan itulah yang harus selalu diperjuangkan.

Bagi Ahok, kemanusiaan yang penuh hanya mungkin terwujud dalam wadah sosial-politik yang adil dan makmur. Politik adalah operasionalisasi kesejahteraan manusia secara politis. Sejumlah persoalan yang berpotensi mengurung kemanusiaan mesti segera ditangani. Itulah yang membuat Ahok berani untuk menabrak sejumlah mekanisme birokrasi yang bisa menghambat humanisasi dan sivilisasi melalui gebrakan-gebrakan politiknya.

Menghadapi sejumlah ironi sosial-politik Ibu Kota memerlukan amunisi dan energi politik yang besar pula. Hal itu mesti datang dari seorang pemimpin yang memiliki komitmen kuat pada kemanusiaan dan keberanian untuk melawan arus konspirasi politik. Opsi pada kemanusiaan mendorong Ahok untuk berani menghadapi risiko apa saja.
Semua mekanisme dan tata kelola politik yang kontraproduktif dengan upaya perwujudan kemanusiaan secara penuh, satu per satu dilabraknya dengan langkah dan kebijakan terukur dan transparan. Integritas politik Ahok justru terukur dalam keberanian dan komitmennya pada kebijakan-kebijakan politik yang prorakyat.

Politik Ahok itu fenomenal serentak kontroversial justru karena keberaniannya menjadi semacam 'martir' politik. Untuk politisi kebanyakan, keberaniannya boleh jadi sebuah langkah 'bunuh diri'.
Kita masih ingat bagaimana Ahok secara berani dan terang-terangan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra atas alasan tertentu yang menurutnya bisa merusak masa depan politiknya, juga ada keraguan besar terhadap masa depan politik Ahok, ketika ia secara berani melontarkan kritik pedas terhadap DPRD DKI beberapa waktu lalu.
Ahok berani melabrak aturan yang mengurung perwujudan kemanusiaan.
Saya kira itulah yang membuat elektabilitasnya terus melambung. Dukungan independen dan relawan 'Teman Ahok' terus mengalir. Sebuah penegasan atas daya tawar politiknya yang kian tak terbendung walau ia sendiri menyadari sejumlah perlawanan berat dari beberapa calon lain.

Kekuatan politik Ahok juga terlihat dari independensi sikap politik. Ia tak mudah terkooptasi oleh kepentingan pragmatis-sektarian, juga tidak mudah terjebak dalam arus politik kumuh. Ia selalu punya sikap dan pendirian sendiri menghadapi arus umum yang berlawanan dengan kepentingan bersama. Independensi perihal komitmen politik membuatnya tetap berdiri tegak di tengah badai korupsi dan konspirasi politik. Ahok tak mudah terjebak dalam arus kawanan parasit politik. Hal itu berpijak pada karakter ketokohan Ahok yang tak mudah terseret arus bersama.

Kekuatan mental dan karakter diri ini menegaskan satu sifat penting perihal kepemimpinan publik. Itulah ketegasan atau keberanian. Integritas dan segala komitmen ikutannya tak mungkin terlahir dari sosok pengecut atau hanya sekadar mencari titik keseimbangan semu. Stabilitas politik dimaknainya dalam sebuah keberanian untuk menciptakan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu serentak mencaplok kemakmuran bersama. Kejujuran saja tidak cukup. Ia perlu ditopang volume keberanian dan ketegasan sikap. Hal-hal itu tidak selalu lahir dari partai politik. Ahok sekaligus ingin memberi koreksi terhadap peran partai politik.

Daya tarik partai?

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, peran partai politik tidak menorehkan catatan menggembirakan sebagai agen pembaruan dan perubahan. Revolusi politik dan sejumlah pembaruan politik justru lahir dari organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok akademisi-cendekiawan, mahasiswa, dan lain-lain. Sosiolog Ignas Kleden malah menyebut inteligensia untuk menunjuk kaum terpelajar dan terdidik yang berperan sebagai ujung tombak perubahan dan pembaruan dalam masyarakat (Harian Kompas, 19/2/2016). Reformasi atau bahkan revolusi politik 1998, misalnya justru dipelopori aliansi mahasiswa, bukan dari partai politik. Partai belum berhasil menjadi agen perubahan sosial dan politik.

Sejauh ini, sejumlah partai masih sibuk menyelesaikan pertengkaran internal antarelite yang terlibat dalam 'perang posisi'. Partai tak lebih dari kendaraan politik untuk meraup kekuasaan. Praktik-praktik kepartaian masih sarat aroma kepentingan jangka pendek. Tak jarang kita mendengar praktik jual-beli partai atau mahar politik jelang pemilu. Bersamaan itu, peran edukasi dan kaderisasi kian terjungkal. Partai lebih sibuk pada cara-cara kerja pragmatis.

Di tengah kondisi partai demikian, Ahok memakai pendekatannya sendiri.
Ia bahkan berani mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen pascaketidakjelasan sikap politik PDIP untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Sebuah terobosan penuh risiko bagi masa depan politiknya, tetapi sekaligus 'ancaman' dan ujian bagi elektabilitas partai ke depan.

Dengan ini, Ahok mau mengatakan partai itu tidak selalu harus 'disembah' jelang pemilu. Ahok ingin mengoreksi mekanisme pragmatis yang selama ini mewarnai komunikasi partai politik. Eksistensi partai bakal terancam jika mengabaikan peran politis untuk menyiapkan calon andal.

Buat Ahok, apa yang disebut integritas, keberanian dan komitmen pada kemanusiaan dapat menjadi amunisi politik tak terkalahkan. Saya boleh menyebut semua itu sebagai 'personalisasi' makna 'yang politik' (the political) yang bakal menjadi kekuatan baru demokrasi ke depan guna melawan arus konspirasi dan pragmatisme. Kekuatan figur independen Ahok bakal menguji kebenaran itu. ●