Pembangunan Semesta Berencana Arif Budimanta  ;  Direktur Megawati Institute

KORAN SINDO, 29 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

Pembangunan semesta berencana adalah pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Istilah ini pertama kali dipergunakan pada Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/ 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969. Meski Ketetapan MPRS ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena ada peristiwa Trikora, kemudian Dwikora, dan akhirnya pemberontakan G30S/PKI, Tap MPRS ini dapat disebut tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan benar. Ketetapan yang memuat rancangan pembangunan yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) ini kemudian menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan pada masamasa sesudahnya. Human Centric Development Sebagai sebuah landasan bagi pembangunan yang menyeluruh, sudah tentu pembangunan semesta berencana ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang mencakup pembangunan mental  atau karakter bangsa. Pembangunan harus berpusat pada manusia atau lebih dikenal dengan human centric development. Setiap manusia Indonesia harus merasakan gerak dan derap pembangunan, berpartisipasi di dalamnya dan menikmati hasilnya. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mengejar perubahan yang dihela melalui pertumbuhan yang cepat dan tinggi, tetapi juga memupuk dan menumbuhkan makna kehidupan bagi kemanusiaan (Haddad, 2014). Ukuran keberhasilan pembangunan selayaknya bukan hanya pendapatan nasional, yang selama ini sering dipegang dan dijadikan patokan. Indikator keberhasilan pembangunan seharusnya melingkupi nilainilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Indikator kemanusiaan dan keadilan ini harus terukur dan dimanifestasikan dalam rencana pembangunan. Memang tidaklah mudah menentukan ukuran-ukuran sederhana yang dapat dijadikan ukuran nasional dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Tetapi, ukuran ini harus ditemukan. Sebagaimana dengan mudahnya kita menggunakan jengkal atau depa dalam ukuran panjang dan pikul atau keranjang dalam menentukan volume. Di situlah tantangan bagi perencana pembangunan untuk memasukkan unsur-unsur nonparametrik menjadi dimensi yang dapat dihitung dan diukur secara sederhana. Sasaran pembangunan semesta berencana menyiratkan kehendak rakyat Indonesia untuk maju dan menjadi bangsa yang memiliki keunggulan peradaban di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi. Rencana besar ini haruslah melingkupi pembangunan politik, budaya, dan ekonomi. Pembangunan politik diarahkan untuk mencapai kehidupan politik yang berdaulat. Negara dan bangsa Indonesia menghendaki seluruh rakyat negeri ini memiliki kedaulatan atas tanah airnya, atas tumpah darahnya, dan atas bumi Indonesia. Ini dapat dicapai dengan pembangunan kekuatan bangsa pada seluruh dimensi. Untuk membangun kekuatan bangsa, diperlukan pengerahan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang memadai sehingga diperoleh postur kekuatan nasional yang handal. Dalam bidang budaya, bangsa Indonesia telah menapaki pencapaian besar dunia dalam kebudayaan. Ada candi-candi merupakan manifestasi keunggulan atas budaya kerja keras, inovasi, dan tekun dari manusia Indonesia yang tampak dari arsitektur Indonesia masa lampau. Demikian pula dengan kekayaan intelektual seperti batik atau ragam kuliner khas merupakan warisan budaya nasional yang harus dipertahankan, diakui eksistensinya, dan dijadikan alat diplomasi kebudayaan. Pembangunan bagi Semua Di bidang ekonomi, Indonesia harus menjadi negara terkemuka dalam pembangunan ekonomi dunia. Indonesia selayaknya dapat menjadi contoh bagaimana memadukan sistem politik yang demokratis dengan sistem ekonomi yang terbuka. Indonesia tidak boleh lagi mengekor keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara lain yang menafikan dampaknya terhadap lingkungan. Pembangunan ekonomi nasional harus menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi yang mandiri. Tidak tergantung dan dikendalikan oleh gejolak harga-harga dan pasar di negara-negara maju. Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai ajang investasi pencari rente, yang keuntungannya habis direpatriasi ke negeri lain. Perekonomian nasional harus kuat. Bersandarkan pada potensi dan kekuatan ekonomi dalam negeri. Kekuatan ekonomi dalam negeri itu adalah negara kepulauan yang subur, di mana sebagian besar rakyatnya bergumul dengan lumpur, tanah, dan air laut nan asin. Kekuatan ekonomi Indonesia ada pada kemampuannya mencukupi kebutuhan pangan sendiri dan memberi sumbangsih bagi ketersediaan pangan dunia. Pembangunan ekonomi nasional adalah pembangunan bagi semua. Tak boleh ada lagi kemiskinan yang memberikan noktah merah di dahi pemimpin- pemimpin nasional. Kesenjangan dan ketimpangan mesti diperkecil. Kue ekonomi yang besar, harus dapat dinikmati bersama, melalui suatu proses distribusi yang berkeadilan dalam aras kemanusiaan. Tidak boleh ada lagi rakyat menderita kemiskinan hingga harus makan nasi aking. Atau ada anak bangsa yang harus menggali akar-akaran untuk mengganjal perut yang lapar. Dalam kerangka itulah, pembangunan semesta berencana harus berurat berakar dalam nafas budaya nasional. Pemerintah sebagai lokomotif pembangunan memberikan arah atau panduan jalannya pembangunan nasional. Pemerintah tidak boleh lagi diam dan tidak peduli terhadap apa yang dialami rakyatnya. Pemerintahan nasional adalah pemerintahan yang akan memberikan perubahan sosial buat seluruh rakyat. Program-program pembangunan yang telah dijanjikan Presiden akan menjadi acuan bagi kebijakan pembangunan nasional masa mendatang. Pemerintah akan menjadi dirijen bagi orkestra pemenuhan cita-cita kemerdekaan. ●