Gerakan untuk Akhiri Perbudakan

Gerakan untuk Akhiri Perbudakan Julie Bishop  ;   Menteri Luar Negeri Australia

                                                      KOMPAS, 12 Oktober 2017

                                                           

Anda mungkin menganggap perbudakan adalah relik peninggalan masa lalu, satu jenis perdagangan yang tidak dapat diampuni dan telah selesai ditangani dan diatasi oleh peradaban modern. Anda salah. Perbudakan modern masih merajalela. Taksiran Indeks Perbudakan Global terdapat 45,8 juta orang yang masih berada dalam kondisi menyerupai perbudakan, dengan lebih dari setengahnya berada di kawasan kita. Tidak ada negara di dunia yang kebal terhadap praktik-praktik ini. Yayasan Walk Free bahkan memperkirakan ada 4.300 orang yang mungkin masih mengalami perbudakan di Australia.  Ada sesuatu yang sangat menyakitkan tentang ide perbudakan modern—sebuah gagasan bahwa di zaman sekarang seseorang bisa menerapkan hak kepemilikan atas manusia lain dalam bentuk perbudakan, kerja paksa, jeratan utang, atau pernikahan paksa. Perbudakan menyentuh kita semua. Masalah ini terdapat dalam rantai pasokan komoditas kita yang paling sering kita konsumsi: mulai dari pakaian, barang-barang elektronik, hingga makanan dalam kemasan dan masih banyak lagi. Sebagai konsumen produk-produk ini, kita semua mungkin tanpa sadar dan secara tidak langsung terlibat dalam kejahatan ini. Bisnis skala raksasa Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan praktik-praktik kerja paksa telah menghasilkan keuntungan tahunan sebesar 150 miliar dollar AS—jumlah yang sangat besar dengan mengorbankan manusia. Hal ini termasuk yang memperkuat desakan moral untuk mengakhiri praktik perbudakan dan menegaskan bahwa hanya dalam kemitraan dengan bisnis, pemerintah dapat membatasi perdagangan yang menjijikkan ini. Ada peningkatan kesadaran akan risiko komersial dan reputasi bagi bisnis yang mendapatkan keuntungan dari praktik eksploitasi. Perusahaan yang telah menangani masalah ini sudah mengakui adanya keuntungan komersial dari penerapan etika standar kerja. Bisnis-bisnis di Australia menginginkan keterlibatan yang lebih dalam mengenai isu-isu ini, seperti yang terlihat nyata dari pengajuan pendapat yang disampaikan kepada parlemen untuk segera menetapkan Undang-Undang Anti Perbudakan Modern (Modern Slavery Act). Pemerintah Australia, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, merencanakan peraturan perundangan yang akan memberikan persyaratan bagi bisnis besar untuk menyerahkan laporan tahunan mengenai tindakan mereka dalam menangani perbudakan. Proses konsultasi yang ekstensif akan memberikan kesempatan kepada komunitas bisnis untuk membantu merancang persyaratan pelaporan yang sederhana, masuk akal, dan efektif. Ini juga akan memastikan bahwa pelaporan ini memenuhi harapan masyarakat. Upaya regional Australia tidak dapat mengatasi masalah ini sendiri; aksi regional sangat penting. Di Perth, bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, saya meluncurkan kemitraan bisnis-pemerintah (business-government partnership) yang pertama di dunia untuk menangani perbudakan modern. Forum Pemerintah dan Bisnis Bali Proses menyatukan menteri dan pemimpin bisnis dari 45 negara anggota. Delegasi bisnis tersebut akan diketuai bersama-sama oleh Andrew Forrest, Direktur Utama Fortescue Metals Group, dan Eddy Sariaatmadja, pendiri dan Direktur Utama Emtek Indonesia. Pemimpin bisnis dari kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya akan hadir, termasuk Wesfarmers, JD.com dari China, Walmart, Thai Union, Mitsui dari Jepang, dan Icebreaker dari Selandia Baru. Mereka menunjukkan komitmen untuk memberantas perbudakan modern dalam rantai pasokan mereka.  Forrest dan Sariaatmadja akan membawa rencana kerja untuk sektor bisnis ke forum tersebut dengan usulan untuk penanganan isu-isu termasuk eksploitasi pekerja migran, integritas rantai pasokan, dan mekanisme pengaduan serta pemulihan. Bisnis-bisnis juga akan mengembangkan usulan tersebut menjadi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah tahun depan. Forum ini merupakan perpanjangan praktis dari sejarah kepemimpinan Australia yang panjang dan membanggakan di tingkat kawasan dan global terkait isu-isu perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara terkait. Selama lebih dari satu dekade, Australia telah bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk memerangi perdagangan manusia, menyumbang dana dan juga keahlian. Sangat penting bagi wilayah kita untuk bekerja bersama dalam mengembangkan sebuah rencana untuk membuang momok perbudakan ke dalam buku-buku sejarah. ●