Kamis, 26 Oktober 2017

Oh, Amerika…

Oh, Amerika…
M Subhan SD ;   Wartawan Senior Kompas
                                                      KOMPAS, 26 Oktober 2017



                                                           
Menjelang akhir rezim Orde Baru, sering terdengar sejumlah jenderal TNI ditolak masuk wilayah Amerika Serikat karena diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Bahkan, pascaperistiwa Dili, Timor Timur (kini Timor-Leste), pada 12 November 1991, militer Indonesia terkena embargo AS (1995-2005). Pada 2014, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan ada 7-8 jenderal yang pernah di-black list AS, antara lain Prabowo Subianto, Sjafrie Sjamsoeddin, Wiranto, Pramono Edhie, dan Zacky Anwar Makarim.

Sekarang di zaman demokrasi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga ditolak masuk wilayah AS. Padahal, Gatot bukanlah sembarang tokoh. Ia adalah orang nomor satu di militer Indonesia. Meskipun sudah mengantongi visa, Gatot ditolak masuk AS beberapa saat sebelum boarding di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (21/10). Padahal, Gatot berangkat ke AS memenuhi undangan Kepala Staf Gabungan Militer AS Jenderal Joseph Francis Dunford Jr dalam acara Chief’s of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs). Apakah AS cari gara-gara?

AS memang terkenal strict. Tidak mudah mendapatkan izin masuk negeri itu. Bahkan, warga negara yang negaranya menjadi sekutu AS pun tak jaminan gampang masuk AS. Khalil Eideh, anggota parlemen Negara Bagian Victoria, Australia, sudah merasakan. Meskipun sudah memegang visa, ia ditolak masuk ke AS saat penerbangan dari Vancouver, Kanada, menuju Denver, AS, 28 Juli lalu. Ia pun terpaksa berpisah dengan koleganya sesama anggota parlemen yang melakukan kunjungan kerja ke AS soal undang-undang tentang obat-obatan.

Tak ada penjelasan memuaskan. Mungkin terkait kunjungan Eideh ke Suriah dan Lebanon. Padahal, ia memang punya dwikewarganegaraan, Australia dan Suriah. “Saya punya ayah di Suriah, usianya 90 tahun, sudah tidak bisa melakukan perjalanan. Kami punya keluarga di Lebanon dan Suriah, itu normal saja,” katanya kepada News Corps seperti dikutip The Guardian Australia. Juga diduga terkait dukungan pada Bashar al-Assad, penguasa Suriah, selain dituduh ada skandal dengan kelompok kriminal. Soal dalih dan spekulasi, mungkin bisa apa saja.

Narendra Modi, pemimpin India, sejak tahun 2005 juga ditolak masuk ke AS. Modi yang Hindu-Nasionalis dianggap gagal menghentikan serangkaian kekerasan terhadap Muslim di Gujarat pada 2002 saat Modi memimpin di negara bagian itu. Rupanya, aturan di AS yang disahkan pada 1998 menyebutkan pejabat asing yang dianggap bertanggung jawab atas “pelanggaran kebebasan beragama” dinilai tidak memenuhi syarat mendapat visa. Modi baru bisa ke AS di era Donald Trump.

Lalu apa motif AS menolak Jenderal Gatot Nurmantyo? Seperti juga kasus-kasus sebelumnya, penjelasan kemungkinan tidak akan pernah memuaskan. Apakah ada kaitan Jenderal Gatot Nurmantyo yang tengah naik daun, atau dekat dengan kelompok Islam, atau juga AS tak ingin melihat militer kembali berkibar di panggung politik?

Masuk rumah orang tentu seizin pemilik rumah. Tetapi, dalam pergaulan internasional, seharusnya ada alasan dan klarifikasi. Jangankan ditolak tanpa sebab, terkena random check di imigrasi saja sudah sangat menjengkelkan. Sering soal “nama” menjadi prasangka sektarian. Apakah dunia ini akan terus dipenuhi prasangka dan ketidakadilan? Dunia ini milik bersama, bukan milik Amerika semata. Oh, Amerika….

Tidak ada komentar:

Posting Komentar