Kamis, 05 Mei 2016

Struktur Pendidikan Tinggi Kita

Struktur Pendidikan Tinggi Kita

Ahmad Baedowi ;   Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
                                               MEDIA INDONESIA, 02 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

SEMOGA, kata awal ini menandakan adanya kekhawatiran sekaligus doa bagi anak-anak sekolah menengah atas agar bisa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Mengapa semoga? Karena dengan fakta bahwa angka partisipasi kasar (APK) sekitar 18%, jelas posisi perguruan tinggi di Indonesia masih merupakan barang mewah bagi sebagian besar lulusan SMA saat ini.

Kesempatan anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi masih terbilang rendah, apalagi jika kondisi tersebut dibarengi kondisi sosial-ekonomi garis kemiskinan masyarakat sejak 2002 hingga saat ini masih berada di kisaran 19%. Dengan gambaran situasi seperti itu, jelas posisi perguruan tinggi kita seperti berada di ujung jurang yang mungkin tak memiliki tepi karena biasanya tuntutan terhadap kualitas dan rendahnya biaya pendidikan merupakan persoalan teramat penting bagi posisi perguruan tinggi.

Dari sisi kualitas, posisi dan status perguruan tinggi kita sangat amat beragam. Beberapa perguruan tinggi dapat 'berbicara' di tingkat global, tetapi secara jujur harus diakui, sebagian besarnya sulit bersuara bahkan untuk tingkat regional sekalipun. Keadaan itu diperparah respons yang salah dari perguruan tinggi, terutama dalam menyikapi problem survival.
Perguruan tinggi kini sedang menghadapi situasi yang sangat tidak mudah, di satu sisi tuntutan stakeholders terhadap kualitas perguruan tinggi sangat tinggi, pada sisi lain kekuatan pembiayaan pengelolaan perguruan merosot tajam. Terdapat semacam dilema, apakah perguruan tinggi harus memenuhi tuntutan kualitas dengan biaya tinggi atau mengikuti kekuatan ekonomi pasar yang sedang tidak menggembirakan.

Sebagai akibatnya, tidak sedikit perguruan tinggi yang cenderung mengambil jalan pintas dalam merespons tantangan yang demikian rumit itu. Ada asumsi pragmatis, kalau konsumen kuatnya hanya membeli 'tempe', jangan sediakan 'fried chicken'. Mereka kemudian beramai-ramai membuat perguruan tinggi ecek-ecek alias murahan. Dalam jangka panjang, pemilihan strategi pragmatis sebenarnya dapat berarti menggali lubang kuburnya sendiri meski dalam jangka pendek tampak seolah dapat menyelesaikan masalah. Dengan 'mengabaikan' kualitas, disadari atau tidak, terjadi pembusukan di tubuh perguruan tinggi bersangkutan.

Tujuh prinsip

Salah satu penyebab munculnya universitas 'tempe' sesungguhnya merupakan tamparan bagi daya saing yang menjadi roh bagi perkembangan sebuah perguruan tinggi. Salah satu inti dari daya saing ialah keinginan universitas untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya keuangannya dengan prinsip yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan SDM, Michael Shattock (2003) dalam bukunya, Managing Successful Universities, menyarankan agar pimpinan universitas benar-benar harus memperhatikan tujuh prinsip dasar, yaitu 1) the need to monitor earned income streams closely and individually, 2) the need for investment and reinvestment, 3) the need to develop pricing policies as part of an institutional 'business' strategy, 4) the need to consider a vertical integration of 'commercial' activities rather than outsourcing them, 5) the need to share earned income and surpluses between the university and its departments, 6) the need to maintain academic trust in the prosess, dan 7) the need to develop professionalism and managerial capability.

Kemampuan universitas dalam menyikapi tantangan dan tren yang dibawa zaman akan sangat menentukan apakah sebuah universitas dapat tetap kompetitif atau kehilangan pasar. Tantangan dan tren itulah yang memaksa dan mengharuskan universitas untuk menerapkan logika korporasi, dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi pembiayaan, memperhitungkan setiap risiko (calculability), dan kemampuan memprediksi tantangan dan tren ke depan (predictability). Dalam bahasa Kezar (2000), peran seorang rektor akan semakin menyerupai manajer perusahaan, dan manajemen universitas makin menitikberatkan pada akuntabilitas.

Salah satu dampak dari perubahan ini ialah bergesernya fokus pendidikan dari sasaran utamanya, yaitu mahasiswa. Tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan tinggi yang bermutu dan murah pasti akan menyulitkan universitas dalam mendesain, baik program maupun kepastian lulusannya agar dapat diterima pasar kerja (Kovel-Jarboe, 2000).

Setiap universitas dapat dipastikan memiliki problem sosialnya sendiri.
Pada saat bersamaan, dalam setiap masyarakat juga memiliki masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan dunia universitas. Strategi yang mungkin akurat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sangat bergantung pada kondisi struktur dan kepemimpinan pada tingkat lokal dan latar belakang kesejarahan masyarakat itu sendiri. Segenap potensi sumber daya universitas seyogianya digunakan untuk memperbaharui, memvalidasi, dan memperluas wilayah keilmuan yang bersifat humanis dengan menggunakan metode-metode pengetahuan standar. Dalam rangka menarik minat pasar, pendidikan tinggi di Indonesia, mau tidak mau dan suka atau tidak suka, harus membuka program-program pelatihan, sertifikasi, serta kuliah jarak jauh yang dikelola dengan logika kolaboratif, yaitu ketersambungan dunia bisnis dan pendidikan. Networking atau jejaring ialah kata kunci yang harus dikembangkan secara terus-menerus oleh setiap universitas dalam rangka mencari pola kemitraan yang tepat antara universitas dan lembaga keuangan (bisnis, entertainer) dan lembaga riset.

Selain itu, universitas diharapkan jeli dalam menjalin kolaborasi dengan sekolah menengah umum tertentu sebagai basis input-nya dan universitas lain terutama dalam rangka pemanfaatan sumber daya dan teknologi.
Jika strategi kolaborasi itu berjalan, perencanaan pendidikan menjadi lebih mudah disosialisasikan ke tingkat masyarakat. Dengan demikian, pembukaan program-program baru yang berorientasi pada pasar atau kebutuhan masyarakat perlu dijajaki.