Mencetak ”Kiai Global” Zacky Khairul Umam ;   Koordinator NU Jerman

                                                         KOMPAS, 17 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ada apa dengan International Summit of the Moderate Islamic Leaders yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama di Jakarta, 9-11 Mei lalu? Dua hal penting perlu digarisbawahi. Tujuan konferensi ini selain mengundang pemimpin ’Muslim moderat’ dunia untuk semakin memperkenalkan Islam Indonesia, sekaligus ingin ’menyuarakan Islam damai dan toleran ke tingkat global’ (Kompas, 9/5). Akan tetapi, dua apostrof ini perlu ditunda pemaknaannya. Dalam tradisi fenomenologi, perlu sekali memberikan epochÉ atau Einklammerung. Islam dipandang sebagai anti kekerasan dan terorisme. Islam seperti mendarah daging dalam tubuh kebudayaan warga Muslim di Indonesia, memiliki dimensi yang lembut. Anggapan semacam ini adalah benar adanya. Tidak dinafikan pula bahwa hal ini menjadi dasar yang kuat bagi politik peristilahan dari ”Islam Nusantara”. Dalam pandangan Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), istilah ini adalah bentuk pengkhususan yang dalam semantika Arab disebut sebagai mumayyizat. Hingga di sini kita bisa mengaitkan antara hubungan nuansa Islam Nusantara dan Islam yang moderat: damai dan toleran. Akan tetapi, siapakah ’Muslim moderat’ itu? Setelah Peristiwa 11 September, wacana tentang jenis pengkhususan ini menjadi semakin sempit. Beberapa sarjana memberikan oposisi biner: Islam moderat versus puritan, misalnya Khaled Abou el-Fadl, yang pernah menjadi penasihat George W Bush. Gagasan ini masih banyak dianut, termasuk di negeri kita, dan memberikan senjata intelektual yang siap pakai untuk menyerang segala sesuatu yang terkait dengan gejala kekerasan. Nalar keadilan Jika tidak ada politik imperial Amerika pasca-11 September, kita tidak keberatan dengan penitikberatan pada sifat moderat pada jenis keislaman kita. Hal ini memang bagus sesuai dengan ajaran keislaman itu sendiri yang menjadi pendulum penting bagi gerak sejarah NU, yakni wasatiyyah alias kemoderatan. Yang perlu ditegaskan ialah mendudukkan kemoderatan dalam situasi yang sepantasnya. Patokan besarnya ialah tetap pada kemaslahatan umum dan perjuangan pada keadilan. Ini yang kerap hilang dari pemaknaan Islam moderat. Konsekuensinya, apabila ada kritik internal dalam diri umat Islam, atau lebih spesifik dalam tradisi Sunni, adalah sesuatu yang wajar. Politik Sunni masa lalu yang sering mendukung pemerintahan imperial perlu dimuseumkan sebagai taktik politik yang brilian pada masanya. Situasi saat ini membutuhkan pemikiran lain yang segar dan cemerlang. Tidak berlebihan, karena itu, jika umat Islam minimal harus bersimpati pada krisis di Suriah dan Mesir, misalnya, dengan tetap kritis pada pemerintahan Asad dan Sisi. Kecenderungan untuk membela Asad dan Sisi yang beberapa kali melancarkan kezaliman kepada ”Muslim puritan” dan/atau ”Muslim teroris” merupakan kegagalan dalam mendudukkan nalar keadilan. Kesediaan untuk membela Asad dan Sisi, disertai dukungan internasional atasnya, minimal dari pendapat atau fatwa kolektif, cenderung memperkeruh keterbelahan umat Islam yang memiliki beban sosial abad ke-21 yang sudah menggunung. Inilah mengapa NU secara pelan tapi pasti sebaiknya berfokus untuk memperdalam lagi mengenai prinsip tasamuh, tawasut, dan iktidal yang menjadi landasan penting bagi pembentukan Islam moderat di Indonesia. Baik itu melalui forum bahsul masail yang sudah menjadi tradisi berkala maupun melalui konferensi internasional di atas. Tidak hanya selalu berkutat pada teks kanonik yang disebut sebagai ”kitab kuning”, tetapi juga diperkaya dengan keilmuan mutakhir yang banyak dimiliki para sarjana NU—yang kerap tidak menyalurkan aspirasi yang cukup. Tujuan dari Einklammerung itu memiliki aspek emansipasi dan progresivitas, yakni upaya yang strategis untuk membentuk generasi ”kiai global”. Ini sebetulnya bukan evolusi atau bahkan pertentangan lebih lanjut dari politik peristilahan Gus Dur untuk ”kiai khos” dan ”kiai kampung”, yakni para pemimpin muda NU yang berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban mutakhir dewasa ini dalam berbagai bidang, yang tidak saja tetap berlandaskan pada persoalan lokal, tetapi juga mampu membaca persoalan-persoalan global dan menjadikannya haluan penting bagi gerakan ke-NU-an. Tugas berat Dengan begitu, upaya semacam konferensi internasional itu tidak hanya berakhir pada berbagai macam deklarasi yang repetitif. Hanya dengan mendudukkan keadilan di atas berbagai tindak kezaliman, dalam ruang lokal dan global, yang mampu menjadikan ”Islam moderat” menjadi timbangan yang penuh berarti. Inilah tugas yang cukup berat bagi generasi muda Muslim, khususnya dalam ruang gerak NU, untuk meminjam istilah intelektual Usmani abad ke-17, Katip Çelebi, untuk menimbang kebenaran dalam memilih mana yang paling benar (mizan al-haqq fikhtiyar al-ahaqq). Dengan bertunasnya generasi ”kiai global ini”, misi NU untuk membumikan tridimensi ukhuwah keagamaan (Islamiyah), kebangsaan (wataniyah), dan kemanusiaan (basyariyah) benar-benar mengglobal, dengan tetap bertumpu pada poros keislaman yang madani dari garis khatulistiwa. ●