Senin, 16 Mei 2016

Demokrasi dan Kritik Internal Parpol

Demokrasi dan Kritik Internal Parpol

Isran Noor ;   Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
                                                    KORAN SINDO, 09 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pada saat membuka Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa waktu lalu di Asrama Haji Pondok Gede sekurangnya ada dua pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menarik digarisbawahi dan dieksplorasi lebih jauh.

Pertama, poin urgensi penguatan kelembagaan partai politik sebagai basis sosial (social base) bangunan demokrasi makro yang stabil. Seperti dikutip media, Presiden menekankan perlunya entitas institusionalisasi partai politik yang matang sebagai pilar dan infrastruktur utama demokrasi modern.

Kedua, menyangkut potret demokrasi makro kita yang makin mekar dan matang yang pada saatnya secara mikro mensyaratkan kehadiran postur partai politik penopang yang dewasa dan matang pula. Yakni, partai politik yang tidak larut dalam konflik elite berkepanjangan, apalagi menjurus konflik elite zero sum game. Konflik tak terdamaikan yang bermuara terbelahnya partai politik (dualisme kepengurusan). Lebih jauh Presiden mengharapkan agar PPP pascaislah lebih memfokuskan upaya konsolidasi internal dan resolusi konflik.

Bagi Presiden, kontestasi dan rivalitas dalam politik seharusnya terjadi periodik lima tahunan, baik dalam pilpres, pemilu, atau pilkada. Di luar itu adalah momen harmoni dan konsolidasi. Presiden lantas mencontohkan tentang hubungan pribadinya yang rukun dan harmonis dengan Prabowo Subianto pasca-Pilpres 2014. ”Saya dan mas Prabowo baik-baik saja. Saya sudah berkunjung ke rumahnya dan mas Prabowo juga sudah ke Istana,” sebut Presiden.

Pesan dan harapan Jokowi ini terasa relevan dan kongruen, bukan saja dengan situasi mutakhir konflik internal sebagian partai politik yang menjurus dualisme kepengurusan. Pesan Presiden ini juga relevan sebagai renungan pentingnya resolusi konflik politik elite. Secara simbolik seolah Presiden hendak menegur agar elite partai politik introspeksi dan lebih dewasa serta tidak emosional dalam menyikapi setiap momen kontestasi politik.

Ini tersirat ketika dirinya mencontohkan sikap harmoni pribadinya dengan Prabowo, mantan kompetitor pilpres lalu. Jokowi hendak mengajarkan bahwa rivalitas politik tidak harus berakhir dengan emosi dan putusnya silaturahmi. Kompetisi politik memang bisa berlangsung sangat keras dan menegangkan, namun itu tidak menutup upaya harmoni. Inilah konflik yang happy ending.

Jika dicemati lebih jauh, tuturan pengalaman pilpres di atas, selain menjadi kritik dan pembelajaran resolusi konflik politik elite, sekaligus juga menyiratkan ada jurang diskrepansi antara di satu pihak, potret masa depan demokrasi makro kebangsaan kita yang tengah mekar optimistik, versus demokrasi mikro internal partai politik yang kerap menimbulkan apatisme politik.

Antara keduanya terdapat perbedaan tajam. Sudah bukan rahasia lagi, potret makro demokrasi kita kini kian membuncah dan kerap diapresiasi optimistis banyak pihak. Sebagian bahkan dengan satir menyebut bangsa ini menganut ultrademokrasi, menjadi negara demokrasi baru yang paling liberal. Selain itu, sejauh ini kita juga termasuk sedikit yang diakui, jika bukan satu-satunya, bangsa muslim yang sukses mempraktikkan demokrasi.

Pandangan demikian ini memang tidak sepenuhnya keliru, terutama jika kita merujuk pada pelaksanaan event politikseperti pelaksanaan pilpres yang berlangsung relatif transparan, aman, dan terkendali, tanpa dihantui gejolak kekerasan. Demikian pula dengan pelaksanaan pilkada baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota yang berjalan relatif damai. Selain itu, indikator penting lain penilaian ultrademokrasi juga merujuk pada perkembangan institusi pers di Tanah Air yang tidak kalah liberal.

Perkembangan pers demikian terkadang memang membuat sebagian khawatir, pers yang ultrabebas telah melampaui posisinya sebagai pilar keempat demokrasi, seolah berubah menjadi bagian dari kekuatan politik itu tersendiri. Tentu ini menjadi kritik dan introspeksi bersama, bagaimana kita musti memastikan pers dan media mainstream, yang sebagian pemilik modalnya adalah elite politik, tetap menjadi kekuatan check and balance yang menyehatkan demokrasi.

Ringkasnya, dengan dua indikator ini, tak diragukan lagi, potret demokrasi bangsa semakin menumbuhkan harapan. Hal inilah yang kadang menjadikan pengamat asing sangat optimistik dengan prospek demokrasi kita. Kita bahkan kerap dijadikan sebagai salah satu rujukan terbaik (center exemplary) negara baru demokrasi.

Kritik Parpol

Secara normatif, partai politik adalah pilar dan infrastruktur utama demokrasi. Tidak ada demokrasi otentik tanpa partai politik. Dalam pada itu partai politik fungsionalitas sebagai wahana agregasi dan penyaluran politik konstituensi. Melalui partai politiklah rakyat memercayakan hak-hak politiknya kepada wakilnya di parlemen. Hal ini karena rakyat tak mungkin memerintah langsung seperti praktik demokrasi di Athena, masa-masa awal lahir demokrasi.

Kehadiran partai politik dalam tatanan demokrasi merupakan keniscayaan tak terhindarkan (sine qua non). Masalahnya, kemajuan dan prestasi demokrasi internal partai politik sejauh ini belum berbanding lurus dengan praktik demokrasi makro yang menjulang. Harus diakui perkembangan demokrasi partai politik kerap ketinggalan. Idealnya, makro demokrasi yang maju dan modern tentu kongruen dengan partai politik yang modern pula.

Akibat itu, kerap muncul gugatan terhadap partai politik. Aspek yang kerap disorot adalah praktik terbaik (best practices) demokrasi makro yang belum bisa direplikasi di internal parpol. Menyangkut aspek kandidat ketua umum dalam ajang sirkulasi elite parpol misalnya, mengapa justru yang terjadi tidak dipilih secara transparan, sebagaimana dalam agenda pilpres maupun pilkada. Akibat itu, kerap tak terhindarkan ajang sirkulasi dan pergantian elite figur puncak, bermuara konflik tak terkompromikan.

Kritik dan image terhadap partai politik yang belum seoptimistis terhadap sosok demokrasi makro kita harus disikapi dengan jujur karena ini menyiratkan kecintaan dan harapan besar terhadap partai politik.

Saatnya elite utama partai politik berbenah, membuka nalar dan hati tanpa saling menyalahkan. Mengurus dan membenahi partai politik adalah mulia sebagai investasi masa depan demokrasi yang optimistik. Wallahualam. ●