Jumat, 13 Mei 2016

ASEAN 2+3 Tidak Komprehensif

ASEAN 2+3 Tidak Komprehensif

Rene L Pattiradjawane ;   Wartawan Senior KOMPAS
                                                         KOMPAS, 11 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ketegangan akibat penyanderaan warga Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf memicu pertemuan dan mekanisme baru di lingkungan ASEAN sebagai 2+3 (menlu dan panglima tentara tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina) di Yogyakarta, pekan lalu. Pertemuan ASEAN 2+3 ini tidak memiliki preseden dan terkesan merupakan reaksi sesaat terhadap penyanderaan WNI dan warga asing lain.

Sejak lama, kawasan Asia Tenggara terkenal memiliki beberapa choke points strategis alur laut komunikasi yang rawan dengan perompak. Dari jalur pelayaran strategis ini, semuanya berada di wilayah Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar.

Tingkat kerawanan akibat gangguan para perompak di kawasan Asia Tenggara ini, berdasarkan beberapa catatan statistik, termasuk Organisasi Maritim Internasional, sudah lebih tinggi ketimbang gangguan perompak Somalia.

Tidak ada yang baru dari ASEAN 2+3, karena peristiwa penculikan dan perompakan di Laut Sulu di sekitar Kepulauan Sulu, Filipina bagian selatan, sudah lama terjadi setidaknya selama satu dekade terakhir ini. Melakukan patroli bersama di wilayah perairan tersebut serta meningkatkan koordinasi dalam keadaan darurat pun bukan sesuatu yang baru.

Pertemuan ASEAN 2+3 bisa dikatakan belum berhasil melakukan identifikasi persoalan keamanan di kawasan Laut Sulu. Kawasan yang selama ini digunakan sebagai jalur kapal barang (trunk seaway) melalui Selat Makassar ke utara menuju ke Jepang atau Korea Selatan. Pertama, apakah aktivitas kelompok Abu Sayyaf dikategorikan terorisme sehingga perlu ditangani dalam lingkup pertahanan atau teroris yang berubah menjadi bandit brutal setelah memenggal warga asing seenaknya?

Kedua, persoalan perompak di Asia Tenggara bukan peristiwa yang baru saja terjadi, tetapi sudah ratusan tahun menjadi bagian dari kehidupan politik dan ekonomi di kawasan ini. Karena itu, apakah insiden Laut Sulu cukup diatasi dalam mekanisme ASEAN 2+3, sekaligus berusaha menggunakan protokol kerangka kerja BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia and the Philippines-East ASEAN Growth Area) yang dibentuk untuk memfasilitasi perdagangan, investasi, dan turisme?

Kolom ini berpendapat, persoalan terorisme yang berubah menjadi bandit keji harus dicermati sebagai persoalan luas dalam rangka kerja sama menyeluruh ASEAN guna menyediakan kawasan aman, damai, dan stabil. Ada beberapa faktor, pertama, persoalan terorisme kelompok Abu Sayyaf terletak pada keamanan Filipina yang tidak bisa menyelesaikan persoalan domestik secara holistik dan komprehensif, menyebabkan meluasnya aktivitas yang tidak termonitor sama sekali.

Faktor kedua, selama beberapa tahun angkatan bersenjata Filipina menghadapi ancaman berbasis daratan, apakah itu kelompok separatis maupun terorisme. Karena itu, pendanaan angkatan daratnya jauh lebih besar ketimbang dana operasional angkatan lautnya maupun kekuatan penjaga pantainya (PCG). Minimnya dana menyebabkan jalur-jalur laut di sekitar kepulauan Filipina tidak memperoleh perlindungan menyeluruh dari ancaman keamanan yang terjadi.

Kolom ini ingin mengingatkan, mekanisme kerja sama dalam ASEAN 2+3 tidak efektif kalau tidak belajar pada pengalaman Malacca Straits Coordinated Patrol menjaga keamanan di Selat Malaka. Inisiatif The Eyes-in-the-Sky (EiS) di Selat Malaka, misalnya, tidak bisa bergerak banyak karena persoalan dana terbatas untuk mengawasi kawasan strategis tersebut.

ASEAN 2+3 adalah pengulangan atas upaya yang sudah dilakukan di tempat lain (Selat Malaka) dan tidak memberikan manfaat ketika terjadi insiden lagi. Dalam konteks keamanan Asia Tenggara, perlu terobosan strategi lain dalam menghadapi gangguan keamanan yang meningkat setiap tahun.