Kamis, 12 Mei 2016

Alegori Munaslub Partai Golkar

Alegori Munaslub Partai Golkar

J Kristiadi ;   Peneliti Senior CSIS
                                                         KOMPAS, 10 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kisah metamorfosis Golkar sebagai mesin penggilas kedaulatan rakyat yang efektif hingga bertransformasi menjadi Partai Golkar atau PG, sebagai pilar demokrasi di era Reformasi, meninggalkan jejak yang akan memberi arah PG pasca musyawarah luar biasa. Penanda kedigdayaan PG yang paling fenomenal adalah kemampuan melakukan transformasi institusi dari mesin politik rezim tiran menjadi perangkat demokrasi. PG tidak hanya dapat mempertahankan eksistensinya, bahkan mampu mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain politik yang dominan. Padahal, pada era itu; parpol yang menjadi alat penguasa pemerintahan tiran di Eropa Timur, Amerika Latin, serta Asia; amat sulit untuk bangkit lagi setelah terjadi reformasi politik.

Namun, sangat disayangkan kedigdayaan tersebut berumur sangat pendek. PG semakin kedodoran dan lunglai, dari sisi organisasi, wawasan, terlebih ideologi. Proses dekonsolidasi ketiga dimensi tersebut terus terjadi hingga sepuluh tahun berikutnya. Penyebab utamanya, proses transformasi dilumpuhkan oleh toksin politik uang dan transaksi kepentingan yang didorong hasrat menikmati kekuasaan. PG semakin loyo karena dicengkeram pemilik kapital, sekadar dijadikan sarana membangun imperium korporasi. Proses institusionalisasi macet. Ibaratnya, PG keluar dari mulut singa (penguasa Orde Baru) masuk ke mulut buaya (pemilik modal). Eksistensi PG sekadar bayang-bayang dari pantulan kinerja praktik politik uang yang sistemik. Institusi tersebut jauh dari realitas sebagai lembaga penopang demokrasi.

Deskripsi tersebut oleh Plato, sekitar 400 tahun sebelum Masehi, disebut fenomena Goa Alegori (Allegory of the Cave). Alegori sebagai metafor yang lebih elaboratif, mengisahkan serombongan tawanan yang ditempatkan dalam goa tertutup yang gelap. Sinar hanya berasal dari api di dasar goa yang memantulkan bayang-bayang para penjaga yang setiap hari dapat disaksikan di dinding goa. Para tawanan seumur-umur hanya dapat melihat bayang-bayang tersebut sehingga mereka menyimpulkan bayang-bayang adalah realitas. Tragisnya, mereka tidak mau keluar dari goa terkutuk. Setelah dipaksa dengan kekerasan, para tawanan mau keluar dari goa yang menyiksa mereka (A Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi, Mendidik Pemimpin dan Negarawan: Dialektika Filsafat Pendidikan Politik Platon dari Yunani Antik Hingga Indonesia, 2014).

Kisah ribuan tahun lalu itu menjadi aktual dalam Munaslub PG. Para elitenya seakan tersandera dalam goa alegori yang gelap-gulita sehingga melihat PG sebatas instrumen kepentingan pemilik kapital, bukan lembaga politik yang menjadi saka guru demokrasi. Karena itu, dianggap wajar para calon ketua umum PG wajib menyetor miliaran rupiah. Persyaratan yang oleh banyak kalangan hampir dapat dipastikan jadi pemicu merebaknya politik uang dalam munaslub.

Namun, berkat perlawanan gigih kalangan elite PG, kritik tajam publik, serta peringatan KPK, menjelang akhir masa pendaftaran setoran turun menjadi Rp 1 miliar. Dalam perspektif ini, munaslub telah kehilangan momentum untuk membuktikan bahwa ia bukan parpol yang telah ”mati rasa”. Perhelatan akbar itu mubazir karena tidak disertai munculnya wacana publik tentang gagasan brilian yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa PG sedang berjuang keras mewujudkan diri sebagai institusi politik bermartabat. Sebaliknya, PG menelanjangi diri dan memamerkan urat malu politiknya.

Akibatnya, kegaduhan menjelang munaslub hanya berputar-putar sekitar duit. Sementara beberapa calon ketua umum hanya disibukkan dengan mencoba meyakinkan pemerintah, apabila menang mereka siap mendukung pemerintah. Sebenarnya niat tersebut bukan pilihan yang sesat, tetapi seharusnya bukan merupakan tujuan utama. Komitmen tersebut semestinya sekadar sarana bagi PG mewujudkan agenda spesifik, yang dalam perspektif PG sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, tampaknya siapa pun yang akan menjadi ketua umum PG diragukan mempunyai hasrat melakukan terobosan yang lebih dari sekadar kepentingan subyektif para elitenya. Tidak terlalu sulit menebak siapa yang akan menjadi pemenang. Mengingat medan pertarungan didominasi oleh pengaruh Aburizal Bakrie (ARB), hampir dapat dipastikan pemenangnya adalah kerabat tepercayanya. Dominasi ARB makin kuat kalau ada unsur pemerintah yang menjadi karibnya. Atas nama pemerintah, dia akan menggerakkan mesin negara memenangkan kerabat ARB. Kenyataan itu, dalam bahasa Plato, PG tetap merupakan tawanan yang meyakini bayang-bayang sebagai realitas.

Namun, harus dihargai kemauan mulia beberapa elite PG yang berusaha keras agar munaslub tidak sekadar ajang pertarungan pemilik modal. Kemajuan itu, antara lain, munaslub lebih terbuka, dibentuk komisi etik, serta serangkaian kampanye yang diharapkan dapat menggelorakan gagasan mulia. Publik yakin masih banyak terdapat tokoh PG yang mendambakan PG menjadi institusi penyangga demokrasi. Semoga alegori Munaslub PG dapat menjadikan PG keluar dari kegelapan goa dan menjadi obor yang menerangi jagat politik Indonesia.