Selasa, 22 Maret 2016

Kesenjangan Kompetensi dan Pembangunan Nasional

Kesenjangan Kompetensi dan Pembangunan Nasional

Firmanzah  ;  Rektor Universitas Paramadina;  Guru Besar FEUI
                                                  KORAN SINDO, 14 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kesenjangan (inequality) yang ekstrem dianggap sebagai salah satu faktor penghambat tidak optimalnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Persoalan melebarnya kesenjangan dan ketimpangan menjadi tantangan tidak hanya di negara miskin dan berkembang, melainkan juga menjadi persoalan pelik di sejumlah negara maju. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendokumentasikan ekonomi sejumlah negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Italia akan memiliki akumulasi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi apabila melebarnya kesenjangan pendapatan (income inequality) dapat dikurangi secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Deininger dan Squire (1998) serta Birdsall dan Londono (1997) menunjukkan kesenjangan kepemilikan aset (asset inequality) mengurangi secara signifikan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kesenjangan akses (access inequality) di berbagai penelitian empiris juga membuat pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan secara baik.

Deretan dampak negatif kesenjangan akan semakin banyak apabila kita tambahkan risikorisiko lain seperti persoalan sosial, keamanan, ketertiban, dan bahkan instabilitas politik sebagai akibat tinggi dan beragamnya jenis kesenjangan. Selain bentuk-bentuk kesenjangan di atas, menurut saya Indonesia saat ini sedang menghadapi bentuk kesenjangan lain yang berpotensi membuat pembangunan ekonomi nasional tidak berjalan secara optimal.

Kesenjangan tersebut adalah kesenjangan kompetensi (competence inequality) di berbagai aspek kehidupan. Semisal tidak meratanya distribusi kemampuan manajerial vertikal berdasarkan ukuran perusahaan dari level mikro, kecil, menengah, besar, dan multinasional. Meningkatkan kompetensi manajerial level mikro, kecil, dan menengah perlu dilakukan di saat pemerintah meningkatkan akses permodalan melalui penurunan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi single digit.

Hal ini menjadi kontekstual bagi Indonesia mengingat 99% bentuk badan usaha adalah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Kompetensi marketing, produksi, pengelolaan keuangan, dan jalur distribusi di sektor UMKM perlu ditingkatkan untuk membuat sektor ini lebih produktif dan efisien.

Selain itu, kesenjangan kompetensi juga dapat kita deteksi melalui tingginya ketimpangan distribusi pengetahuan (knowldege), skill, kompetensi, dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) antarwilayah di Indonesia yang belum merata. Hal ini tecermin dari masih terkonsentrasinya the best people di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Yogyakarta, Palembang, dan Makassar.

Sementara itu kota-kota lain terutama kawasan timur Indonesia (KTI) tidak memiliki kompetensi sumber daya manusia yang secara rata-rata sama baiknya dengan yang dimiliki kota-kota besar di kawasan barat dan tengah Indonesia. Hal inilah, menurut hemat saya, menjadi kendala terbesar mengapa pembangunan di KTI tertinggal dari dua kawasan lain di Indonesia.

Padahal kawasan timur memiliki sumber daya alam (perikanan, pariwisata, kelautan, mineral dan tambang, serta sektor jasa) yang luar biasa untuk dikembangkan. Kualitas SDM merupakan kunci utama berdenyutnya aktivitas perekonomian. Ketika suatu wilayah atau negara memiliki SDM yang berkualitas, inovasi dan kreativitas pemanfaatan potensi ekonomi dapat bernilai lebih tinggi.

Pengembangan teknologi tepat guna dalam aktivitas perekonomian juga akan menjadi lebih baik. Begitu pun sebaliknya, meski suatu wilayah memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, tetapi bila tidak memiliki SDM yang memadai, pemanfaatannya akan terbatas. Sumber daya alam dan potensi ekonomi akan menjadi idle dan tidak termanfaatkan.

Kebijakan nasional yang mempercepat peningkatan kompetensi, knowledge, skill dan kapabilitas tenaga kerja di KTI menjadi faktor penting apabila kita ingin pembangunan di daerah ini bisa mengatasi ketertinggalannya dari kawasan lain di Indonesia. Persoalan berikutnya adalah bagaimana jumlah manusia atau tenaga kerja yang memiliki kompetensi memadai di KTI semakin banyak jumlahnya?

Salah satu solusi kebijakan affirmative-action yang dapat ditempuh adalah program nasional untuk perluasan akses pendidikan ke jenjang vokasi, sarjana, atau lebih tinggi bagi putra-putri di KTI dilakukan. Alokasi beasiswa ke sejumlah perguruan tinggi terbaik di Indonesia bagi putra-putri di KTI perlu diperbesar. Selain itu beasiswa ke luar negeri bagi putra-putri di KTI perlu terus diperbesar agar nantinya memperluas cakrawala dan pengetahuan baru bagi daerahnya.

Selain itu, program kerja sama pengampuan universitas dan perguruan tinggi terbaik di Indonesia ke sejumlah institusi pendidikan di KTI juga perlu dilakukan. UI, ITB, UGM, IPB, ITS dan perguruan tinggi lain yang memiliki keunggulan spesifik suatu keilmuwan dan teknologi terapan dapat dimobilisasi untuk mengampu dan membantu baik pengelolaan maupun pendirian program studi yang dibutuhkan di sejumlah daerah.

Tanpa adanya program nasional seperti ini, dikhawatirkan kesenjangan kompetensi di KTI Indonesia akan semakin tertinggal dan pembangunan ekonomi sulit untuk dikembangkan. Selain program intervensi pemerintah yang bersifat jangka pendek, dalam jangka menengah dan jangka panjang sejumlah aspek lain juga perlu diperhatikan.

Hal ini mengingat secara alamiah dan natural konsentrasi mengapa terpusatnya the best people di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera merupakan fungsi dari beberapa faktor. The best people secara alamiah akan mengikuti ketersediaan lapangan kerja dan industri, universitas atau perguruan tinggi yang berkualitas sebagai center of excellence, serta fasilitas umum lain seperti kesehatan, rekreasi, kualitas ICT (information communication and telecommunication), dan ketersediaan moda transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas manusia.

Harus kita akui halhal tersebut menjadi kendala terbesar mengapa the best people enggan untuk ke daerah utamanya daerah pelosok di Indonesia. Kondisi ini membuat program nasional yang bertujuan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa perlu menjadi salah satu prioritas nasional saat ini.

Memang selama ini sudah muncul banyak gerakan dari civil-society dan inisiatif individu yang luar biasa untuk melakukan pengabdian di daerahdaerah terpencil baik di bidang pendidikan, kesehatan, social entrepreneurship, maupun bidang-bidang lainnya. Namun untuk bisa memiliki dampak yang lebih besar, perlu ada rancangan nasional untuk membuat lebih banyak orang yang berkualifikasi baik kembali ke daerah.

Atau paling tidak membuat tenaga kerja di desa dan derah terpencil tetap tinggal di daerahnya dan tidak pergi ke kota mencari kerja (urbanisasi). Indonesia saat ini memiliki sejumlah kebijakan nasional seperti komitmen nasional membangun dari pinggiran, anggaran pembangunan dalam bentuk dana desa, dan skemaskema lainnya seperti pembangunan infrastruktur dasar di sektor pertanian dan kelautan.

Program-program ini sekali lagi juga perlu disertai dengan peningkatan kualitas tidak hanya SDM desa tetapi juga aparatur dan perangkat desa. Intensifikasi dan perluasan program nasional di bidang pelatihan, workshop dan training birokrat daerah penting dilakukan agar terjadi pemerataan kemampuan pengelolaan anggaran yang berkualitas dan memiliki dampak pengganda (multiplier effect) besar bagi kemajuan ekonomi di daerah.

Dengan demikian, antara infrastruktur dan aktivitas ekonomi untuk mengisinya dapat berjalan secara paralel. Tentunya tugas untuk mengurangi tingginya kesenjangan kompetensi tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kompetensi SDM daerah.

Koordinasi yang baik antara pusatdaerah misalnya dalam pendirian dan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dapat menjadi entry-point bagi peningkatan skill dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, universitas dan perguruan tinggi terbaik di Indonesia juga memiliki peran untuk membantu institusi pendidikan di daerah. Bestpractice sharing perlu menjadi gerakan nasional dan semangat baru untuk lebih memeratakan kompetensi di Indonesia.

Sementara itu, elemen- elemen masyarakat di daerah juga perlu memiliki kesadaran dan tekad kuat untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Ketika hal-hal initerjadi, kita bisa lebih optimistis pembangunan ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih baik, merata, adil, dan makmur. ●