Denuklirisasi dan DeAhokisasi Muhammad Kunta Biddinika  ;   Doctoral Student Takahashi Laboratory Department of Environmental Science and Technology Tokyo Institute of Technology

                                             MEDIA INDONESIA, 17 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

HARI-HARI ini, lima tahun lalu, Jepang dikejutkan dengan gempa 8,5 skala Richter yang diikuti tsunami yang menyapu pantai timur Jepang bagian utara. Tsunami juga menyebabkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima mengalami kecelakaan parah setingkat kecelakaan Chernobyl di Ukraina, bekas Uni Soviet, April 1986. Pascakecelakaan itu, publik Jepang menolak keras diteruskannya kebijakan nuklirnya yang sudah berjalan sekitar 50 tahun lamanya. Hampir setiap hari ada demonstrasi antinuklir. Bahkan, hingga setahun pascakecelakaan itu, tiap Jumat sore ada demonstrasi di kantor pusat Tokyo Electric Power Plant (TEPCO), PLN-nya Tokyo yang memiliki PLTN Fukushima. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari kantor-kantor pemerintahan, termasuk kantor Perdana Menteri sehingga para pedemo kerap berbaris rapi meneriakkan yel-yel dan membawa spanduk antinuklir di sekitaran kantor Perdana Menteri melewati kantor-kantor pemerintahan lainnya hingga ke kantor TEPCO. Melihat publik yang mungkin belum puas karena belum ditetapkannya kebijakan zero nuclear, politisi mengambil inisiatif untuk mengangkat isu denuklirisasi ini dalam pemilihan Gubernur Tokyo, Februari 2014. Tidak tanggung-tanggung, dua mantan Perdana Menteri bergabung dalam satu tim. Perdana Menteri 1993 hingga 1994, Morihiro Hosokawa, dicalonkan menjadi Gubernur Tokyo dengan dukungan penuh Perdana Menteri 2001 hingga 2006, Junichiro Koizumi, dalam tim suksesnya. Posisi Gubernur Tokyo dianggap strategis dari sisi denuklirisasi mengingat Pemerintah Metropolitan Tokyo ialah salah satu pemegang saham utama di TEPCO. Pesaingnya, Yoichi Masuzoe, mantan Menteri Kesehatan, menganggap isu energi nuklir bukanlah hal krusial dalam pemilihan Gubernur Tokyo. Soalnya, energi nuklir bukan hanya masalah orang Tokyo saja, melainkan juga menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas. Akhir cerita, Hosokawa tidak terpilih menjadi Gubernur Tokyo. Dia tidak berhasil membawa isu denuklirisasi untuk membuatnya terpilih sebagai Gubernur Tokyo. Gaung penolakan masyarakat yang meluas terhadap kebijakan nuklir Jepang pasca-Fukushima ternyata tidak serta-merta membuat publik Jepang memilih calon gubernur yang membawa isu denuklirisasi. Publik Jepang berpikir sederhana saja. Jika selama kurang lebih 50 tahun ini Jepang tergantung dengan PLTN, kemudian dihilangkan secara tiba-tiba oleh kebijakan politisi, bagaimana mereka nanti mendapatkan listrik yang murah dan tidak pernah biarpet? Meski pasca-Fukushima nuklir menjadi momok kebanyakan masyarakat Jepang, mereka tetap realistis. Yang penting listrik tetap murah, tidak pernah mati, dan ekonomi berbasis industrinya tidak terganggu. Demikianlah jalan berpikir masyarakat selalu sama di mana-mana, sederhana saja, tapi bukan berarti menganggap remeh. Hal yang sama sepertinya akan terjadi di pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017 mendatang. Sepintas, petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di ujung tanduk setelah memutuskan diusung secara independen di pilgub mendatang. Sebelumnya, Ahok telah dikenal kontroversial karena sikapnya yang tidak seperti politisi kebanyakan. Bicaranya ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling, dan tidak takut untuk ribut dengan siapa pun jika menyangkut amanah yang diembannya. Ahok tercatat pernah bersitegang dengan DPRD DKI yang oknum-oknumnya diduga bermain dalam pembahasan Raperda. Pernah juga dengan oknum-oknum birokrat dari tingkat daerah hingga pusat yang dianggapnya menghalangi terlaksananya sumpah jabatan secara amanah. Tak terkecuali, kalangan partai politik di mana para anggota DPRD tadi berasal. Pencalonannya lewat jalur independen berusaha dihalang-halangi lawan-lawan politiknya. Paling tidak dengan mendemotivasi kelompok relawan yang bekerja keras mengumpulkan syarat KPUD untuk pengajuan calon gubernur independen. Mulai dari hal yang sifatnya teknis seperti pengumpulan berkas dan proses verifikasi oleh KPUD hingga hal yang sifatnya filosofis dalam tata negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Pencalonan Ahok lewat jalur independen dianggap mengecilkan arti partai politik (parpol) yang dikhawatirkan akan mengganggu tata kelola pemerintahan daerah yang semestinya terdiri dari pemda dan DPRD. Padahal pencalonan secara independen telah diatur oleh undang-undang sebagai proses politik yang sah. Muncul kemudian istilah deparpolisasi. Padahal, pintu parpol untuk mendukung Ahok dalam pilgub mendatang masih terbuka lebar meskipun untuk mengusungnya sudah tertutup. Mengusung berarti mendaftarkan sebagai bakal calon gubernur ke KPUD. Lawan-lawan Ahok lupa bahwa masyarakat tidak bodoh. Sebagaimana di Tokyo, masyarakat Jakarta berpikir sederhana saja. Apakah selama ini masyarakat menghubungi wakil rakyat atau parpol-parpol saat terjadi banjir? Apakah selama ini masyarakat menyampaikan protes pada parpol saat bus Trans-Jakarta tidak kunjung diganti yang baru? Demikian pula apakah selama ini masyarakat mengadukan oknum di kelurahan dan kecamatan saat mereka dimintai pungli? Jadi, kalau masyarakat Tokyo saja melawan rasa takutnya pada radiasi nuklir akibat kecelakaan Fukushima dengan bersikap realistis memilih calon gubernur yang pronuklir, apakah kira-kira saat ada calon gubernur yang dalam waktu relatif singkat telah memperlihatkan kinerja nyata dalam mengatasi banjir, transportasi publik, dan reformasi birokrasi, masyarakat Jakarta membiarkannya tidak terpilih lagi dengan berbagai alasan? Sepertinya masyarakat Jakarta tidak kalah cerdas dengan masyarakat Tokyo dalam hal ini. ●