Membumikan Pancasila dalam Pembangunan

Membumikan Pancasila dalam Pembangunan Abdullah Azwar Anas  ;   Bupati Banyuwangi

                                                    JAWA POS, 14 Oktober 2017

                                                           

Sebagaimana pernah ditegaskan Bung Karno, kemerdekaan tidak menyudahi permasalahan. Kemerdekaan malah membangunkan soal-soal. Kemerdekaan memberi jalan terhadap soal-soal. Hanya ketidakmerdekaan yang tidak member terang kepada soal-soal. Pandangan Bung Karno memberikan pesan bahwa kemerdekaan tidak menjadikan masalah bisa beres dalam waktu semalam. Namun, dengan kemerdekaan, republik ini beroleh ruang untuk menyelesaikan beragam persoalan dengan gotong royong dan cara kita sendiri. Kemerdekaan yang diperluas dalam relasi antara pusat dan daerah maupun relasi antarwilayah juga memberikan ruang bagi kehidupan di tingkat lokal untuk mendonasikan pengalaman-pengalaman terbaiknya guna saling melengkapi antarwilayah demi terwujudnya pembangunan nasional semesta berencana. Di tengah kompleksitas masalah, kita bersyukur Indonesia tetap tegak sebagai bangsa dengan posisi politik yang berdaulat, kekuatan ekonomi menuju kemandirian, dan basis budaya yang kian menjadi kepribadian bangsa. Dengan konsep dan praktik pembangunan nasional semesta berencana, Indonesia bergegas menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Kinerja dan ekspektasi positif tersebut perlu diperkuat dengan pilar-pilar pembangunan daerah yang kuat dan sinergis dengan pemerintah pusat. Melalui tulisan ini, kami hendak berbagi pengalaman apa yang dijalankan di Banyuwangi, tentu dengan segala kekurangan yang masih ada. Setidaknya ada tiga sifat pembangunan yang dijalankan, yaitu inovatif, kerakyatan, dan gotong royong. Inovasi diperlukan untuk mencari terobosan di tengah keterbatasan. Kerakyatan menjadi napas berbagai program yang dijalankan. Gotong royong adalah cara pelaksanaan program yang melibatkan kerja bersama banyak pihak. Sifat-sifat itulah yang kemudian mengiringi program-program daerah yang mengacu pada Pancasila, Trisakti Bung Karno, dan mendukung kesuksesan agenda Nawacita Presiden Joko Widodo. Terkait dengan Pancasila, yang kita khawatirkan makin terkikis dalam sendi kehidupan bangsa, perlu terus dibumikan lewat serangkaian program pembangunan daerah. Di sini kita bagi bidang pembangunan dalam tiga garis besar, yaitu paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, serta pelayanan publik. Dalam hal ini, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan yang bersifat fisik semata, tapi juga mental. Paradigma Pancasila mengelaborasikan pembangunan fisik, cara berpikir, pengembangan kebudayaan, dan adaptasi terhadap tantangan zaman. Ekonomi Pembangunan bidang ekonomi yang dijalankan bermuara pada upaya mewujudkan keadilan sosial. Beberapa program yang dijalankan, antara lain, proteksi pasar para pedagang kecil; memberi ruang yang luas bagi produk pertanian lokal; inovasi-inovasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (society based tourism). Kerja selaras program ekonomi kerakyatan di bidang pertanian, UMKM, dan pariwisata itu berhasil meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp 20,8 juta per orang per tahun (2010) menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun (2016) atau melonjak 99 persen. Angka kemiskinan pun cukup pesat menjadi 8,79 persen (2016). Berdasar data BPS, inflasi Banyuwangi tetap yang terendah di Jatim. Artinya, meski ekonomi dan pendapatan tumbuh, daya beli warga tetap terlindungi. Sosial-Budaya Di bidang sosial-budaya, pembangunan bermuara pada masyarakat yang inklusif, berdaya saing, dan berpegang teguh pada moral Pancasila. Misalnya untuk pendidikan, peningkatan akses menjadi fokus. Beasiswa Banyuwangi Cerdas digelontorkan untuk membiayai 700 anak muda berkuliah di berbagai kampus di Indonesia. Program Garda Ampuh menjaring 3.000 anak atau warga yang sempat putus sekolah untuk dikembalikan ke sekolah, baik formal maupun nonformal. Ada pula program Siswa Asuh Sebaya yang menanamkan prinsip gotong royong dan solidaritas sosial sejak usia pelajar. Pemkab Banyuwangi tiap tahun juga menggelar Kursus Bahasa Asing Berbasis Desa gratis yang diikuti ribuan warga, terutama anak muda desa. Untuk mentransformasi pendidikan di perdesaan yang secara geografis sulit dijangkau, beberapa tahun terakhir telah rutin dikirim sarjana baru untuk tinggal di sana selama dua tahun dengan honor khusus. Mereka bertugas mendidik di sekolah dan perkampungan-perkampungan. Di Banyuwangi kini juga berdiri tiga kampus negeri baru. Salah satunya Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi yang kini telah punya sekitar 1.000 mahasiswa dari 19 provinsi se-Indonesia. Banyuwangi juga mengembangkan 210 sekolah inklusif untuk memastikan para penyandang disabilitas mendapatkan hak mereka terhadap pendidikan yang baik. Di bidang kesehatan, inklusivitas diwujudkan lewat program Jemput Bola Rawat Warga yang telah melayani lebih dari 1.600 warga, yakni dokter dan tim perawat mendatangi warga miskin di rumahnya. Dalam waktu dekat, ada program santunan bagi para pendamping pasien miskin di rumah sakit. Jadi, warga miskin yang harus meninggalkan pekerjaannya karena menunggui keluarga yang sakit diberi kompensasi harian. Dalam hal seni-budaya, program Banyuwangi Festival mampu menjadi kanal tumbuh kembangnya seni-budaya generasi muda. Banyuwangi Festival merangkum kebinekaan dengan menampilkan berbagai seni-budaya, mulai ritual adat, seni tradisi, seni kontemporer, hingga berbasis religi. Komitmen pada kebinekaan di Banyuwangi teruji dengan diraihnya gelar Compassionate City dan Harmony Award dari Kementerian Agama. Pelayanan Publik Di bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi, Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Mal Pelayanan Publik juga telah didirikan untuk mengintegrasikan pengurusan dokumen, surat, atau perizinan di dalam satu gedung sehingga memudahkan warga. Inovasi-inovasi lain seperti e-village budgeting dan e-monitoring system membuat tata kelola pembangunan semakin transparan serta kredibel. Ada pula program Lahir Procot Pulang Bawa Akta yang memudahkan warga dalam mendapatkan hak akta kelahiran secara cepat. Dengan berbagai inovasi dan inisiatif yang saling menyatukan pemerintah dan warganya, Indonesia bukanlah negeri tanpa pengharapan. Kita adalah negeri dengan harapan cerah pada masa depan. Apabila kita mau bergotong royong, berinovasi, dan memberi bersama-sama. ●