Gerak Cepat Pemerintah, Kekompakan, dan Kepatuhan Masyarakat Hasanudin Abdurakhman ;  Cendekiawan, penulis

DETIKNEWS, 26 Juli 2021

 

 

                                                           

Posisi Indonesia dalam jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 ada di urutan 14, naik dari sebelumnya posisi 18. Tapi dalam hal jumlah pasien baru dan kematian harian, Indonesia ada di posisi nomor 1. Posisi kita lebih tinggi dari India. Jadi, bolehlah kita katakan bahwa kita adalah yang terburuk di dunia saat ini.   Kenyataan yang kita hadapi dalam keseharian menjelaskan situasi itu. Kita kekurangan segala hal yang kita butuhkan, seperti ruang rawat inap, obat, oksigen, dan tenaga kesehatan. Bahkan peti mati pun kita sempat kekurangan. Ini betul-betul situasi yang luar biasa.   Bagaimana kita mengatasi masalah ini? Ini masalah luar bisa yang memerlukan sikap dan tindakan luar biasa pula untuk mengatasinya. Masalahnya, kita tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Benar bahwa pemerintah sudah menerapkan PPKM Darurat. Tapi seperti kita lihat, hasilnya belum tampak. Artinya, tindakan yang diambil tidak cukup efektif. Kenapa?   Kita harus mengakui bahwa sejak awal pola penanganan pandemi ini banyak bocornya. Celakanya, pandemi ini tidak memberi toleransi pada kebocoran. Begitu bocor, hasilnya tak jauh berbeda dengan tanpa pembatasan sama sekali. PPKM Darurat diterapkan, tapi tidak memutus mata rantai penularan. Artinya, masih banyak tempat yang sebenarnya tanpa pembatasan. Atau, ada terlalu banyak tempat yang memang tidak bisa dijangkau dengan pembatasan yang dilakukan melalui PPKM Darurat.   Saya lihat contoh di lingkungan saya sendiri. Di lingkungan perumahan elit, orang mengurung diri di rumah, tidak melakukan aktivitas berkerumun. Tapi di pasar, misalnya, tak tampak ada perubahan dari sebelum pandemi. Kehidupan masyarakat umum masih seperti biasa. Banyak orang yang masih bisa nongkrong berkerumun. Belum lagi tempat-tempat ibadah yang masih menyelenggarakan kegiatan tanpa perubahan berarti.   Posisi pemerintah sangat sulit saat ini. PPKM Darurat tidak efektif. Sementara itu dampak negatifnya sudah banyak dikeluhkan. Orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah karena PPKM Darurat harus diberi nafkah. Sementara itu keuangan pemerintah juga tidak tak terbatas. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah kehabisan uang.   Dalam situasi begini ada saja orang yang hendak memanfaatkannya untuk memuaskan syahwat politik. Mereka ingin menjatuhkan pemerintahan. Mereka tidak peduli bahwa kekacauan akan lebih parah kalau krisis ini masih ditambah lagi dengan krisis politik. Apa yang harus dilakukan?   Pemerintah harus bergerak cepat menambal berbagai kebocoran. Vaksinasi yang merupakan senjata penting dalam penanganan pandemi harus benar-benar dipercepat. Di Jawa seharusnya kita bisa mempercepat herd immunity melalui vaksinasi, dan vaksin untuk itu sudah tersedia. Ini harus jadi prioritas tertinggi.   Pembatasan harus dilakukan secara efektif, dengan betul-betul memahami tujuan pembatasan itu. Yang tampak, pembatasan masih terkesan sekadar berupa pemasangan pembatas jalan.   Situasinya akan berkembang menjadi lebih sulit dari hari ke hari. Gerak cepat pemerintah, kekompakan dan kepatuhan masyarakat dibutuhkan secara luar biasa. Kalau Anda merasa sudah patuh dan berkontribusi selama ini, ketahuilah yang dibutuhkan dari Anda sekarang adalah kepatuhan dan kontribusi 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah juga perlu bekerja 2-3 kali lebih keras, dan yang lebih penting adalah bekerja lebih efisien. ●