Nasib Perppu SBY  Refly Harun  ;   Pengajar dan Praktisi Hukum Tatanegara

DETIKNEWS,  09 Oktober 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa jadi kaget dua kali. Kaget pertama, reaksi masyarakat terhadap kekalahan opsi pilkada langsung melawan pilkada oleh DPRD, 26 September 2014, ternyata lebih banyak tertuju kepada Presiden yang sedang berada di negeri orang sebagai muhibah terakhir kepresidenannya. Pemicunya, tidak lain, aksi walk out kapal besar Fraksi Demokrat dalam Sidang Paripurna DPR. Gara-gara aksi walk out tersebut, opsi pilkada langsung kalah dan opsi pilkada oleh DPRD menang. Untuk menambal kemarahan tersebut, dan karena SBY sendiri menurut pengakuannya pro pilkada langsung, dikeluarkanlah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 (Perppu Pilkada). SBY juga mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 yang menghapuskan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menghapus UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang lahir dari rahim paripurna DPR tanggal 26 September. Dengan lahirnya kedua perppu tersebut, rontok semua upaya untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Rekrutmen kepala daerah tetap akan dilakukan secara langsung. Dalam bagian menimbang perppu dinyatakan antara lain bahwa UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat.. Tidak Luas Setelah dikeluarkannya perppu, Presiden SBY tampaknya juga kembali terkejut. Perppu nyatanya tidak mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Beberapa komponen masyarakat terus saja menyuarakan penolakan RUU Pilkada, padahal sudah menjadi UU Pilkada (UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota). Ada juga yang menyerukan penolakan UU Pilkada, padahal sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Perppu Pilkada. Jadi, apa yang ditolak oleh masyarakat? Macam-macam jawabannya. Bisa jadi yang ditolak adalah SBY sendiri. Apa pun yang dilakukan SBY saat ini agaknya selalu menjadi serba salah karena luka besar yang disebabkan 'sandiwara' Fraksi Demokrat dalam Sidang Paripurna 26 September. Masyarakat menganggap aksi walk out tersebut atas perintah atau paling tidak sepengetahuan SBY. Penolakan berikutnya karena perppu masih harus mendapatkan persetujuan DPR. Bila ditolak, perppu akan gugur dan pilkada oleh DPRD akan hidup kembali. Untuk yang terakhir ini, saya pun awalnya berpendapat demikian. Bila Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tidak mendapatkan persetujuan DPR maka UU Nomor 22 Tahun 2014 (UU Pilkada) yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan hidup kembali. Logikanya sederhana, perppu tersebut mencabut UU Pilkada, maka ketika pencabutnya dicabut, perppu itu hidup kembali. Namun, saya membaca juga pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa bila Perppu dicabut akan terjadi kekosongan hukum aturan mengenai pilkada di tingkat undang-undang. Setelah merenung-renung, saya bisa menerima pendapat Prof. Mahfud tersebut. Alasannya, UU Pilkada sudah dicabut oleh Perppu Pilkada. Pencabutan tersebut berlaku seketika saat perppu dikeluarkan. Kalaupun perppu kemudian ditolak DPR, tidak berarti apa yang sudah dicabut itu hidup kembali. Sebab, penolakan tersebut tidak membuat semua tindakan yang terjadi saat perppu diterbitkan hingga (seandainya) ditolak DPR menjadi batal. Yang terjadi adalah perppu gagal naik kelas menjadi undang-undang sehingga daya berlaku aturan tersebut hanya ketika masih menjadi perppu. Sebagai perppu, aturan tersebut telah berlaku dan pemberlakuannya telah mencabut UU Pilkada. Mungkin bahasa yang paling gampang ilustrasi berikut ini, A dibunuh oleh B, lalu B dibunuh oleh C. Setelah B terbunuh oleh C tidak berarti A lantas hidup kembali, kecuali bila cerita tentang A, B dan C adalah dongeng tentang kesaktian seseorang yang akan menghidupkan kembali korbannya seandainya orang sakti tersebut dibasmi atau dimusnahkan. Perppu MK Dalam konteks ini penting juga dicatat putusan MK yang membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014 di awal tahun ini. UU Nomor 4 Tahun 2014 berasal dari Perppu Penyelamatan MK yang banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat setelah Ketua MK Akil Mochtar tertangkap pada tanggal 2 Oktober 2013 malam – tanggal yang sama dikeluarkannya Perppu Pilkada setahun kemudian. Perppu Penyelamatan MK mencabut beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Perppu tersebut lalu disetujui DPR meskipun harus menempuh mekanisme voting terlebih dulu. Sayangnya, setelah disetujui DPR, perppu tersebut malah dibatalkan MK ketika sekelompok pengacara mengajukan pengujian ke lembaga pengawal konstitusi tersebut. Dalam putusannya, selain membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014, MK juga menghidupkan kembali ketentuan yang telah dicabut Perppu Penyelamatan MK. Dalam konteks putusan MK, tidak terjadi kekosongan hukum karena putusan MK secara eksplisit 'menghidupkan' kembali pasal-pasal yang sudah dicabut oleh perppu. Hal ini bisa terjadi karena ada putusan pengadilan (MK) yang bersifat otonom, tidak digantungkan pada kesediaan atau kemauan lembaga lain. Namun, dalam konteks Perppu Pilkada, DPR tidak bisa serta merta menghidupkan kembali undang-undang yang dicabut karena hal tersebut harus memerlukan persetujuan Presiden terlebih dulu selain persetujuan internal DPR sendiri. Dukung Perppu (?) Dengan teori tentang kekosongan hukum tersebut, hikayat pilkada kembali dipilih oleh DPRD sesungguhnya sudah tamat. Andaipun perppu ditolak, dan memang masih besar peluangnya untuk ditolak karena koalisi penentang pilkada langsung masih lebih banyak jumlahnya di DPR periode 2014-2019, UU Pilkada tidak otomatis hidup kembali. Bisa hidup kembali andai disetujui lagi dalam rapat paripurna DPR baru. Namun, persetujuan tersebut harus mengikutkan Presiden sesuai mekanisme Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945. Caranya, materi UU Nomor 22 Tahun 2014 diberlakukan sebagai RUU Pilkada, lalu dibahas seadanya (karena pada dasarnya sudah dibahas DPR periode sebelumnya), kemudian disetujui bersama DPR baru dan Presiden Jokowi melalui menteri yang mewakilinya. Kalau mekanisme ini tercapai barulah pilkada tidak langsung itu hidup lagi. Tapi, apa iya menteri Jokowi mau ikut menyetujui pilkada melalui DPRD sebagaimana halnya Mendagri Gamawan Fauzi? Dengan penjelasan ini, saya berharap kawan-kawan yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan rakyat dalam berpilkada tidak perlu lagi menyuarakan penolakan bagi RUU Pilkada atau UU Pilkada (oleh DPRD). Sebab, cerita tentang pilkada oleh DPRD itu sudah mati sebelum berkembang. Yang sekarang perlu dilakukan adalah, membuat para wakil rakyat menerima Perppu Pilkada. Sebab, kalau tidak, akan terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia. Bagi Presiden Jokowi, kekosongan hukum tersebut tidak perlu dirisaukan karena bila kepala daerah sudah berakhir masa jabatannya bisa diisi dengan birokrat-birokrat baik di pusat maupun di daerah. Birokrat-birokrat tersebut tentu di bawah komando presiden. Jadi, Presiden Jokowi yang akan diuntungkan. Nah, mana yang mau dipilih, terima atau tolak Perppu?  ●