Rabu, 22 Oktober 2014

Harapan Itu Bernama Jokowi

Harapan Itu Bernama Jokowi

Refly Harun ;  Pengajar dan Praktisi Hukum Tatanegara
DETIKNEWS, 20 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Hari yang dinantikan itu pun tiba. Hari ini Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Presiden RI ke-7. Pelantikan ini terasa sangat luar biasa justru karena yang dilantik adalah orang biasa. Jokowi adalah kita. Tagline ini tidaklah salah. Ya, Jokowi adalah kebanyakan dari kita: orang biasa yang bukan berasal dari darah biru.

Jokowi melesat sebagai pemimpin dari lokus yang kita tidak kenal sebelumnya. Pengalaman politiklnya ‘hanya’ menjadi walikota Solo satu periode lebih sedikit, dan menjabar Gubernur DKI selama dua tahun. Selebihnya tidak ada catatan darah biru Jokowi, baik dari sisi keturunan maupun ‘keningratan’ politik semacam ketua umum atau ketua dewan pembina partai.

Bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Soekarno, presiden pertama, adalah pejuang kemerdekaan yang juga proklamator. Soeharto seorang jenderal angkatan darat, sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Habibie adalah orang yang sudah sangat lama berada di lingkaran kekuasaan Soeharto, pernah menjadi menteri dalam jangka waktu yang lama, sebelum akhirnya ditunjuk mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), presiden terpilih pertama di era Reformasi, adalah darah biru Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam terbesar di Tanah Air. Gus Dur adalah cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, dan putra mantan Menteri Agama Wahid Hasyim. Terakhir, Megawati adalah putri Bung Karno yang juga Ketua Umum PDIP, partai yang menang di Pemilu 1999 dan 2014. Baru Jokowi orang biasa yang jadi Presiden. ‘Orang biasa’ tersebut hari ini dilantik dan menandai sejarah baru bagi negeri ini.

Kendati ‘orang biasa’, harapan terhadap Jokowi ternyata sangat luar biasa, bahkan lebih luar biasa dibandingkan dengan presiden-presiden terdahulu. Paling tidak, ini terlihat dari antusiasme publik menyambut pelantikan Jokowi sebagai Presiden ke-7. Bandingkan dengan pelantikan SBY untuk periode kedua (2009), yang terasa biasa-biasa saja, tanpa antusiasme yang luar bisa. Majalah Time edisi terbaru memajang wajah Jokowi sebagai sampul dengan judul “A new hope” (sebuah harapan baru).

Menjaga Harapan

Persoalannya, sejauh mana Jokowi mampu menjaga harapan publik yang membuncah, dan yang lebih penting lagi mewujudkan harapan tersebut dalam karya nyata? Ekspektasi terhadap pemimpin yang dipilih rakyat selalu lebih besar dari kemampuan sang pemimpin tersebut mewujudkannya. Hal ini terjadi di mana pun di dunia. Bila tidak pandai-pandai mengkanalisasi ekspektasi tersebut dengan komunikasi dan kerja yang maksimal, bukan tidak mungkin kepercayaan akan surut, bukan tidak mungkin pula akan hilang. Sang pemimpin akan ditinggalkan rakyat yang kecewa. Inilah tantangan terbesar Jokowi.

Yang harus dipahami, Jokowi tidak bekerja sendiri, juga tidak bekerja di ruang hampa. Pemimpin di mana pun tidak hanya dikelilingi orang tulus, tapi juga berakal bulus. Tidak hanya didekati orang yang ikhlas, tapi juga yang culas.

Ada yang membantu Jokowi dengan kualitas hati malaikat, tetapi ada juga berkualitas khianat. Di sinilah kepiawaian Jokowi diperlukan. Ia harus mampu mengubah yang culas menjadi ikhlas, yang akal bulus menjadi tulus, yang laknat jadi malaikat. Tidak mudah memang, tetapi pemimpin di mana pun menghadapi tantangan tersebut.

Jokowi tidak boleh mentolerir para pemburu rente di sekitar madu kekuasaannya. Haram hukumnya membiarkan munculnya lingkaran korupsi baru di sekitar istana. SBY dan Partai Demokrat pernah gagal menghadapi ujian ini ketika para bintang iklan “katakan tidak pada korupsi” justru satu demi satu menginap di hotel prodeo karena ditebas pedang KPK.

Gus Dur dan Mega juga setengah gagal ketika isu-isu korupsi justru mendera hari-hari kekuasaan mereka, mulai dari isu Buloggate, Bruneigate, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), suap dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, penjualan aset berharga seperti Indosat, dan sebagainya.

Tentu fenomena-fenomena tersebut bukan mutlak kesalahan sang pemimpin, tetapi hal tersebut dapat menjadi ukuran berhasil atau tidaknya pemimpin mengatasi isu yang sudah berkarat di republik ini: korupsi. Apa boleh buat, dari track record presiden-presiden sebelumnya, jawabannya: belum bisa.

Langkah Awal: Memilih Pembantu

Kini, Jokowi, yang orang biasa, harus bisa menjawab soal berkarat tersebut. Jokowi harus mampu menunjukkan bahwa ia penjaga asa yang terus bisa diharapkan. Ujian pertama Jokowi sudah di depan mata, yaitu bagaimana ia menunjuk para menteri yang akan menjadi pembantu-pembantunya.

Indonesian Corruption Watch (ICW) sudah memperingatkan agar hendaknya Jokowi tidak memilih menteri-menteri yang bermasalah, terutama terkait isu korupsi. Jabatan-jabatan tertentu di sektor hukum seperti Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Menteri Sekretaris Negara, menurut ICW, harus bersih dari sosok-sosok yang selama ini tidak pro pada pemberantasan korupsi. Bila dia pengacara atau bekas pengacara, bukan pengacara yang selalu membela para koruptor (detik.com, 19/10/2014).

Dalam berbagai kesempatan selama prosesi kampanye Pilpres 2014, Jokowi selalu mengatakan koalisi yang ia bangun adalah koalisi tanpa syarat. Jokowi ingin mengatakan bahwa koalisi yang mereka bangun bukan koalisi bagi-bagi jabatan. Kini Jokowi harus mampu membuktikan itu dengan menunjuk menteri-menteri yang tidak bermasalah.

Jokowi harus berani menolak atau tidak menunjuk nama-nama yang disodorkan parpol pendukung bila dalam ruang imajinasi publik merupakan sosok bermasalah. Jokowi tidak boleh berlindung dalam formalisme hukum “belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah” untuk menolak orang-orang yang dianggap bermasalah dalam ruang imajinasi publik. Sebab, soal ini adalah soal persepsi, bukan soal salah benar ketukan palu hakim.

Tantangan Jokowi di hari-hari ke depan tidak akan mengecil. Tentu tidak semua harapan publik itu dapat terpenuhi, tetapi publik harus tetap diyakinkan Presiden Jokowi sedang dan terus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Rakyat harus diyakinkan bahwa Presiden Jokowi tidak sedang membangun lingkaran korupsi baru bagi keluarga, kroni, sahabat atau rekan separtai, atau bahkan relawan yang telah menyumbang tenaga bagi terpilihnya sosok sederhana tersebut.

Ketika terpilih sebagai Presdien AS pertama kali pada tahun 2008, Barrack Obama menyatakan, “The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even one term, but America - I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you - we as a people will get there."

Kalau diterjemahkan kurang lebih, “Jalan di depan akan panjang. Pendakian kita akan setapak demi setapak. Kita mungkin tidak mencapai (tujuan) dalam satu tahun atau bahkan dalam satu periode (kepresidenan saya). Tapi Amerika—saya tidak pernah memiliki lebih banyak harapan daripada yang saya rasakan malam ini, bahwa kita akan mencapai (tujuan kita). Saya berjanji kepadamu—kita bersama-sama akan mencapainya.”

Pak Jokowi, jalan kita memang panjang, tantangan akan bertambah besar, jalan pun pasti mendaki. Asal Bapak lurus dan berani terus meluruskan orang-orang yang tidak lurus, rakyat bakal berbaris lurus di belakang Bapak. Selamat bekerja bagi Indonesia yang sejahtera.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar