New York 1848 Trias Kuncahyono ;   Penulis Kolom “KREDENSIAL” Kompas Minggu

                                                         KOMPAS, 12 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Suatu hari, seratus enam puluh delapan tahun silam, Juli 1848. Di sebuah tempat di New York, berkumpullah 240 laki-laki dan perempuan. Mereka ”mendiskusikan kondisi sosial, sipil, dan agama serta hak-hak kaum perempuan”. Dalam pertemuan itu, seratus delegasi yang datang—68 perempuan dan 32 laki-laki—menandatangani Deklarasi Sentimen, sebuah deklarasi semacam Deklarasi Independen, yang menyatakan bahwa kaum perempuan, seperti laki-laki, adalah warga negara dengan ”hak untuk memilih yang tidak dapat dicabut”. Peristiwa itu menandai awal kampanye hak pilih perempuan Amerika Serikat. Wilayah Wyoming menjadi yang pertama memberikan hak memilih kepada kaum perempuan, yakni pada 1869. ”Setiap perempuan yang berusia dua puluh satu tahun, bertempat tinggal di wilayah ini, pada setiap pemilu... boleh memberikan haknya.” Demikian bunyi deklarasi tentang pemberian hak suara, hak pilih kepada perempuan pada waktu itu. Dan, ketika Selasa lalu Hillary Rodham Clinton memperoleh dukungan suara cukup untuk dapat mengklaim sebagai yang berhak membawa tiket dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden AS mendatang, tidak berlebihan kalau dikatakan sebagai buah dari pertemuan di New York pada abad sembilan belas silam. Sebuah perjalanan yang panjang, bahkan dapat dikatakan sangat panjang. Perjalanan sangat panjang jika dibandingkan dengan perjalanan kaum perempuan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Di Indonesia, gerakan emansipasi wanita (perempuan), yang digelorakan oleh RA Kartini (21 April 1879, atau lahir 30 tahun setelah pernyataan Deklarasi Sentimen) ketika masih berusia kira-kira 20 tahun, sudah membuahkan hasil dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden (2001). Di Inggris, Margaret Thatcher menjadi perdana menteri pada tahun 1979. Isabel Martinez de Perón menjadi Presiden Argentina pada tahun 1974. Vigdis Finnbogadóttir menjadi Presiden Eslandia pada tahun 1980. Rakyat Malta pada tahun 1982 memilih Agatha Barbara sebagai presiden. Didahului sebuah revolusi rakyat, Corazon Aquino pada tahun 1986 dipilih menjadi Presiden Filipina. Violeta Chamorro menjadi Presiden Nikaragua pada tahun 1990. Chandrika Kumaratunga pada tahun 1994 dipilih menjadi Presiden Sri Lanka. Masih banyak lagi perempuan dari negara lain yang lebih dahulu merasakan, menikmati kesetaraan politik. Golda Meir menjadi Perdana Menteri Israel pada tahun 1969. Bahkan, Pakistan pada tahun 1993 memilih Benazir Bhutto sebagai perdana menteri. Padahal, dalam banyak hal dan dari berbagai alasan, AS jauh lebih demokratis dibandingkan dengan Pakistan. Angela Merkel, Kanselir Jerman, bahkan dicatat sekarang ini sebagai perempuan paling berkuasa. Kalau dilihat dari sebutan yang ditempelkan atau yang diberikan kepada AS, yakni sebagai negara di garda depan dalam membela dan memperjuangkan demokrasi, tentu AS sangat tertinggal. Istilah ”garda depan” berasal dari bahasa Perancis, avant-garde, yang merujuk pada bagian tertentu dari tentara yang dikirim terlebih dahulu ke garis depan untuk menjalankan misi khusus. Dalam teori estetika, istilah ini kemudian diadopsi sebagai sebuah metafor untuk merujuk pada gerakan seni eksperimental, khususnya gerakan modernis di awal abad ke-20. Ide yang terkandung dalam konsep ”garda depan” adalah kepemimpinan budaya dan kemajuan. Dalam konteks demokrasi tentu artinya adalah kepemimpinan budaya demokrasi dan kemajuan demokrasi. Dengan dalih untuk memajukan demokrasi, untuk menumbuhkan budaya demokrasi inilah, antara lain, AS mengirim pasukannya ke Irak untuk menumbangkan Presiden Saddam Hussein. AS bermimpi bahwa dari Irak-lah, setelah Saddam jatuh, akan menyebar demokrasi ke seluruh Timur Tengah. Demokrasi Irak bagaikan dian yang diletakkan di atas bukit, yang sinarnya menerangi seluruh kawasan Teluk dan Timur Tengah. Tetapi, apa yang terjadi sekarang ini? Irak tercabik-cabik, bahkan mimpi demokratisasi di Timur Tengah pun jauh dari kenyataan. Tetapi, demokrasi selalu bermacam-macam makna sekalipun prinsip dasarnya adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dari apa yang terjadi di AS sekarang ini, dapat dikatakan demokrasi adalah kesepakatan bersama: ada yang bersepakat untuk mencalonkan Donald Trump, meski banyak yang menyebutnya akan menjadi tragedi bagi AS; ada yang memilih Bernie Sanders yang sudah tua (74); ada pula yang memilih Hillary Clinton yang perempuan. Dengan kata lain, dalam konteks AS, demokrasi yang dilandasi falsafah hidup individualisme-liberalisme adalah kecocokan, kesamaan pandangan, kesamaan prinsip hidup, bahkan barangkali demokrasi diartikan sebagai keselamatan bersama. Yang nanti memilih Donald Trump yakin Trump akan memberikan keselamatan. Yang memilih Hillary merasa nyaman dan aman dengan perempuan yang dianggap lebih manusiawi dibandingkan Trump itu. Tetapi, apa pun, demokrasi—juga di AS—adalah kekuatan yang membebaskan. Sekarang ini, membebaskan perempuan. ●