Pesan Suu Kyi Trias Kuncahyono  ;   Penulis Kolom “KREDENSIAL” Kompas Minggu

                                                     KOMPAS, 07 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

“Sebagai anggota parlemen, hiduplah bermartabat, disiplin, idealistik, dan jangan hanya mementingkan diri sendiri. Parlemen bukannya tempat orang yang hanya memburu kepentingan diri, tetapi tempat untuk mengabdi dan memperjuangkan nasib serta kepentingan rakyat. Partai akan mendukung apa pun yang kalian lakukan kalau semua itu untuk kepentingan rakyat." Itulah pesan Aung Sang Suu Kyi, tokoh demokrasi Myanmar, kepada para anggota parlemen baru dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dia pimpin. Sudah layak dan sepantasnya kalau penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1991 itu berpesan kepada para anggota partainya yang terpilih menjadi anggota parlemen. Suu Kyi khawatir para anggota partainya yang masih diselubungi euforia kemenangan pemilu lupa akan tugas dan kewajibannya, atau berbuat mementingkan diri sendiri. Pesan Aung San Suu Kyi, sebenarnya, biasa saja. Orang bisa bilang, "ah itu normatif". Tetapi, yang biasa saja, yang normatif itu, bukan berarti tidak penting dan tidak perlu dilaksanakan. Bahkan, yang sering terjadi, hal-hal yang normatif tidak mudah dilakukan. Dalam bahasa lain, sebenarnya Suu Kyi ingin mengingatkan bahwa berpolitik, menjadi politisi, menjadi politikus, itu tidak mudah. Demikian juga, menjadi anggota parlemen itu tidak mudah. Politik menuntut adanya kejujuran dan integritas (Socrates). Oleh Socrates, politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Politik sebagai seni mengandung keagungan dan kesantunan. Keagungan dan kesantunan politik diukur dari keutamaan dan upaya mengabdikan diri manusia (Haryatmoko: 2014). Mengabdikan diri bagi manusia. Hal itu persis seperti yang dikatakan oleh Suu Kyi: "...mengabdi dan memperjuangkan nasib serta kepentingan rakyat". Singkatnya, konsep politik itu lugas dan sederhana, hanya dua kata, yakni "kesejahteraan" dan "umum". Jadi "kesejahteraan umum" atau sering disebut sebagai bonum commune. Jadi orang berpolitik itu memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan bersama (Ign Suharyo: 2009). Tentu, untuk memperjuangkan kesejahteraan umum itu dibutuhkan kecerdikan memahami arti kekuasaan. Kekuasaan memberikan peluang bagi seseorang yang memegang kekuasaan untuk mendapatkan segala-galanya dalam kehidupannya; kehormatan, status sosial, uang, dan juga kenikmatan hidup. Mungkin karena begitu sentralnya kekuasaan dalam kehidupan masyarakat kita, muncul anggapan bahwa kekuasaan itu pulung, anugerah gaib yang datang dari langit, yang diberikan hanya kepada orang-orang tertentu, dan karena itu bersifat sakral. Sakralisasi kekuasaan berakibat bahwa kekuasaan itu cenderung tidak pernah salah sehingga kekuasaan bisa melakukan segala-galanya. Kekuasaan menjadi absolut. Ingat Raja Perancis Louis XIV (1638-1715) yang mengatakan, L'Etat c'est moi, negara adalah saya. Pernyataan Louis XIV itu menggambarkan absolutisitas kekuasaannya. Karena dengan mengatakan itu, ia tidak terikat pada hukum dan aturan, serta kekuasaannya tak ada batasnya. Meski ada yang mengatakan, sebenarnya bukan dia yang mengatakan hal itu. Tetapi, dia telanjur dianggap sebagai yang mengatakan kalimat tersebut, walaupun diceritakan sebelum meninggal Louis XIV mengatakan, "Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours," saya akan pergi, tetapi negara akan tetap ada. Tentang pembenaran kekuasaannya yang tak terbatas itu, ia mengatakan sebagai la grâce de Dieu, berkat Tuhan. Dalam masyarakat yang percaya adanya pulung, apa yang dikatakan Louis XIV, bahwa kekuasaan adalah la grâce de Dieu, mendapat pembenaran. Tetapi, apakah kekuasaan itu akan abadi dalam diri seseorang? Tidak! Kekuasaan itu akan jatuh pada saatnya, melalui suatu krisis politik yang destruktif yang mengacaukan kehidupan masyarakat. Dan pada saat itulah si pulung dari langit itu terlepas, dan akan jatuh pada seseorang yang ditunjuk secara gaib untuk mendapatkannya, dan begitu seterusnya. Terjadi perputaran jatuh bangun kekuasaan, yang semuanya tak terlepas dari campur tangan gaib, tangan ilahi. Tanda-tanda memudarnya kekuasaan dari langit yang ada pada diri seseorang yang sedang berkuasa biasanya adalah jatuhnya wibawa penguasa. Wibawa penguasa jatuh kalau penguasa meninggalkan rakyatnya dan hanya mementingkan diri sendiri, keluarga, dan juga kelompoknya. Banyak contoh tentang hal ini. Revolusi Musim Semi di Arab dan Afrika Utara-yang ditandai dengan jatuhnya Ben Ali dari puncak kekuasaan di Tunisia; Hosni Mubarak dari kursi tertinggi di Mesir; Moammar Khadafy dari takhta kekuasaannya; juga Ali Abdullah Saleh dari pucuk kekuasaan di Yaman-menjelaskan tentang hal itu: pemimpin, pemegang kekuasaan lupa daratan, mementingkan diri sendiri. Padahal, kekuasaan pertama-tama bukan represi, juga bukan pertarungan kekuatan, bukan pula dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau ideologi. Tetapi, pertama-tama, kekuasaan itu adalah peduli, perhatian pada orang lain, melayani orang lain. Bagi rakyat pegangannya sangat jelas: yang setia dalam urusan kecil akan setia pada urusan besar! Dalam bahasa lain Khalil Gibran mengatakan, berbuat baik sekecil apa pun lebih berharga daripada niat besar tanpa perbuatan. Mengapa demikian? Sebab, politik adalah bentuk usaha yang paling baik untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan itu membutuhkan tindakan nyata, tidak cukup hanya pidato, omong, dan janji. Tidak cukup retorika meskipun politik tidak bisa dilepaskan dari retorika, seni membujuk rakyat. Dengan demikian, seperti dikatakan oleh Aung San Suu Kyi, "jadilah anggota parlemen (sebagai orang yang memegang kekuasaan) yang bermartabat". Kalau anggota parlemen, atau siapa saja yang berpolitik, tidak memiliki martabat, maka akan mendorong pada terjadinya pembusukan politik. Mengapa? Karena kerja politik tidak lagi untuk kesejahteraan bersama, bahkan kerja politik tidak lagi ada kaitannya dengan usaha pencapaian kesejahteraan bersama. Apabila para pekerja politik-termasuk anggota parlemen-tidak bermartabat, politik seperti berada di hutan rimba, yang akan mengikuti hukum siapa kuat akan menang, Survival of the fittest (Herbert Spencer). Hukum rimba politik adalah kehidupan politik yang telah menjadi busuk. Karena para pemegang kekuasaan, para pekerja politik, para pelaku politik yang semestinya penuh bermartabat telah menjadi koruptor, pembual, pelaku tindak kekerasan, pencari aman, penjilat, dan pemuas diri sendiri. Semua keburukan, kebusukan itu tidak diinginkan oleh Aung San Suu Kyi menjangkiti orang-orang partainya di parlemen. Karena itu, ia mewanti-wanti semua anggota NLD untuk menjadi orang politik yang "bermartabat". Dengan demikian, akan tumbuh budaya politik yang manusiawi. Karena hidup seperti politik. ●