Seratus Hari Tanpa Bulan Madu Thomas Koten ;  Direktur Social Development Center

MEDIA INDONESIA, 21 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

SETELAH pelantikan presiden, kemarin, pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK) memasuki program kerja 100 hari pertama. Program 100 hari pertama seorang presiden baru sejak lama sudah menjadi program wajib dan mendapat perhatian publik. Karena itu, program 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK ini sangat menarik untuk dicermati dan layak disambut. Hanya, perlu digarisbawahi, program 100 hari ini memiliki waktu yang sangat singkat sehingga tidak bisa diharapkan banyak dari hasil kerja pemerintahan baru. Program 100 hari pertama pemerintahan baru ini, hakikat dasarnya, lebih pada pematangan konsep atau program kerja lima tahunan presiden setelah memenangi pilpres. Dalam 100 hari pertama itulah dapat diketahui prioritas-prioritas apa saja yang harus dilakukan pada tahun pertama kepresidenan yang kemudian diikuti dengan program tahun kedua, ketiga, dan keempat, hingga tahun kelima. Artinya, diharapkan dalam 100 hari pertama ini muncul sejumlah langkah konkret-strategis atau lahir sebuah visi yang jelas dengan grand design untuk mengurai benang kusut persoalan bangsa, atau sebuah action plan yang operasional dengan solusi-solusi yang memberikan keyakinan, harapan, bahkan kepastian. Jadi, program 100 hari pertama bukan konsep perubahan ibarat membalikkan tangan atau magic game. Yang dipertaruhkan ialah program konkret dan menyentuh langsung berbagai perubahan yang telah diagendakan presiden. Karena itu, menagih janji setelah 100 hari bekerjanya pemerintahan baru jelas sesuatu yang mustahil. Persoalannya ialah hanya karena publik terkadang kurang sabar melihat keberhasilan dari kerja pemimpin baru sejak 100 hari pertama masa pemerintahannya. Meskipun demikian, program 100 hari pertama memiliki makna yang sangat penting bagi jalannya sebuah pemerintahan dan menjadi jelas bagi rakyat untuk bisa menakar keber hasilan awal sebuah pemerintahan lima tahun ke depan. Dalam hal mana, kemampuan memimpin, kecerdasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara, serta kedewasaan dan kematangan jiwa seorang pemimpin dapat tecermin dari kesanggupannya dalam menjalankan pro gram 100 hari pertama. Inspirasi dari Roosevelt Program 100 hari bermula dari tradisi Amerika Serikat (AS) yang mulai diperkenalkan Presiden Franklin Delano Roosevelt saat memim pin AS yang ketika itu mengalami depresi berat dalam kasus perbankan. Maka, ia mengungkapkan sejumlah langkah pasti untuk menangani perbankan dalam 100 hari pertama. Adalah sebuah program pembaruan ekonomi, TIYOK an economic recovery, yang terkenal dengan sebutan The New Deal. Dalam pemerintahan Roosevelt itu, terbangun fondasi kebangkitan ekonomi AS dengan berbagai regulasi pemerintah yang sangat ketat dan subsidi yang digulirkan dari kas federal. Keberhasilan Roosevelt tersebut ditingkatkannya pada periode kedua masa pemerintahannya pada awal Perang Dunia II. Dari keberhasilannya itu pula dia dipilih lagi untuk memimpin AS untuk ketiga kalinya. Program Roosevelt memang seperti mimpi dan terus menjelma menjadi cerita yang melegenda yang sulit terhapus hingga saat ini dan belum tertandingi oleh presiden AS mana pun. Program 100 hari pertama itu menjadi sempurna dalam mimpi AS tatkala Ibu Negara Eleanor Roosevelt menyampaikan kalimat-kalimat impiannya yang terkenal, The future belongs to those who believers in the beauty of their dream. Masa depan ialah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpinya. Kalimat itu bukan sekadar lahir dari seonggokan utopia yang terpampang di dinding kosong tanpa makna, melainkan berhasil memback-up program suaminya yang terkenal tersebut. Menjadi sebuah catatan penting dalam menjalankan program 100 hari pertama ini dan sudah mentradisi di AS hingga kini bahwa dalam 100 hari pertama pascapelantikan, pasangan presiden dan wakil presiden diberi kesempatan ‘berbulan madu’. Artinya, dalam jangka waktu 100 hari itu, segala langkah dan kebijakan politik mereka bebas dari kontrol dan kritik publik AS. Dalam jangka waktu itu, pasangan pemimpin terpilih memanfaatkannya untuk merenung lebih ke dalam tentang segala persoalan bangsa sehingga dapat melahirkan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat. Dengan demikian, mereka dengan leluasa melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi politik dengan berbagai kekuatan politik yang lain baik kawan maupun lawan politik. Di samping itu, segala urusan keluarga pun dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari pertama. Jabatan presiden dan wakil presiden ialah jabatan politik yang menuntut perhatian penuh. Tugas kenegaraan ialah tugas yang sangat berat dan menuntut kerja keras sehingga mereka tidak lagi terlalu memikirkan segala urusan keluarga pasca-100 hari pertama sebagai pemimpin negara. Tatkala seseorang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, ia telah menjadi milik negara, bukan lagi milik keluarga. Pertanyaan, apakah tradisi 100 hari pertama pemerintahan di AS bisa dipraktikkan di Indonesia secara penuh? Perjalanan politik kekuasaan ala Indonesia juga yang akan menjawabnya. Rakyat yang telah memilihnya atas dasar kepercayaan tentu terus merajut harapan untuk mencicipi keberhasilannya sejak 100 hari pertama. Harapan Secara garis besar, roda kekuasaan yang berjalan dalam 100 hari pertama pemerintahan Republik Indonesia memang tidak terlalu berbeda dengan yang berjalan di AS. Ini merupakan kesempatan bagi sang pemimpin terpilih supaya bisa mengatur langkah konkret-strategis untuk lima tahun ke depan agar publik sudah bisa mengetahui secara pasti prioritas apa saja yang dikerjakan pasca-100 hari pertama. Karena itu, yang diharapkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Jokowi ini ialah langsung terciptanya sebuah tim organisatoris, yang berintikan personalia kabinet yang sudah terbentuk dengan fleksibilitas tinggi dengan memiliki kematangan berpikir dan kemampuan pengendalian tinggi untuk langsung bekerja from the day one, alias tidak ada bulan madu bagi mereka. Dalam hal ini, Jokowi harus segera menerapkan kepemimpinan partisipatoris dan delegasi secara tepat ke semua lini kehidupan birokrasi negara, yang sesekali diikuti dengan cara-cara blusukan ala Jokowi yang sangat populer itu. Setelah dilantik, Jokowi harus langsung menakhodai kapal pemerintahannya dengan seluruh jajaran kabinetnya dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian dalam tugas bagi para menterinya untuk bekerja, dengan melakukan self-fulfi ling untuk dengan sendirinya memenuhi harapan rakyat. Perlu secara langsung diciptakan pula suasana yang kondusif dengan dasar-dasar perilaku organisasi yang objektif. Dalam hal ini, Presiden Jokowi pun dapat memberikan isyarat dan rencana kerja kepada jajaran kabinetnya dengan terukur dan kepastian waktu secara teknis dan operasional. Dengan demikian, para menteri pun dapat dengan tenang mengatur langkah-langkah konkret-strategis untuk lima tahun masa kerjanya di kementerian masing-masing. Selamat bekerja sepenuhnya untuk rakyat. ●