“Roadmap” Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto  ;   Wakil Ketua Umum Kadin

SINAR HARAPAN,  29 September 2014

                                                                                                                       

Pembangunan kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan akan memasuki nuansa baru. Ini karena pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Jokowi-JK memiliki visi yang kuat dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini tercermin dari naskah visi-misi pasangan Jokowi-JK saat kampanye dan debat pasangan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hal tersebut, Kadin yang selama ini telah berperan aktif dalam pembangunan kelautan dan perikanan nasional, merasa perlu untuk memberikan masukan kepada pasangan Jokowi-JK, terkait arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang telah beberapa kali dilakukan Kadin, ada beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pasangan Jokowi-JK, dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim (Indonesia sebagai poros maritim dunia); kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan juga perikanan, perikanan sebagai sumber pangan dan devisi negara, pentingnya inovasi teknologi budidaya ikan, kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan, kelestarian ekosistem dan sumber daya kelautan, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tingginya aktivitas ilegal di laut indonesia, konektivitas antarpulau di indonesia, revitalisasi industri galangan kapal nasional, sertar evitalisasi pelayaran rakyat dan kepelabuhanan. Berdasarkan roadmap pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019 yang telah disusun Kadin, strategi yang dapat dilakukan untuk menjawab isu dan permasalahan tersebut adalah; pertama, penguatan peran masyarakat (dunia usaha dan masyarakat) dan negara dalam peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Kedua, penguatan sumber daya, logistik, transportasi laut, dan teknologi terhadap semua subsistem kelautan dan perikanan. Ketiga, penguatan regulasi, koordinasi, dan eksekusi pembangunan kelautan dan perikanan untuk menunjang daya saing pelaku usaha perikanan dan kelautan Indonesia menghadapi pasar bebas. Sasaran yang perlu dicapai dalam periode 2015-2019 adalah; pertama, pertumbuhan PDB perikanan 7 persen per tahun. Berdasarkan Data Pendapatan Domestik Bruto Harga Konstan 2000, terlihat pada periode 2005-2013, pertumbuhan ekonomi perikanan dalam periode 2005-2013 berkisar antara 5,07-6,96 persen. Berdasarkan data Nota Keuangan dan APBN 2014, terlihat pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2004-2008 rata-rata tumbuh 5,9 persen per tahun. Dengan demikian, terlihat sektor perikanan memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan hal itulah, Kadin memandang pertumbuhan ekonomi perikanan dalam periode 2015-2019 dapat mencapai di atas 7 persen per tahun. Kedua, peningkatan produksi perikanan budidaya di laut dan perairan umum 24 persen pada 2019. Dalam periode 2000-2012 pertumbuhan produksi perikanan mencapai 9,34 persen per tahun. Dalam periode tersebut, pertumbuhan perikanan budi daya tercatat mencapai 20,59 persen per tahun, dan perikanan tangkap hanya mencapai 2,93 persen per tahun. Total produksi perikanan pada 2000 mencapai 5,12 juta ton, terdiri atas 4,12 juta ton perikanan tangkap dan 882,99 ton perikanan budi daya. Namun, pada 2012 produksi perikanan meningkat tajam menjadi 15,42 juta ton per tahun, yang terdiri atas 5,822 juta ton produksi perikanan tangkap dan 9,60 juta ton produksi perikanan budi daya. Ketiga, produksi perikanan tangkap 3 persen per tahun. Produksi perikanan tangkap dalam periode 2015-2019 belum dapat dikembangkan lebh jauh lagi. Hal ini karena produksi ikan tangkap sejak 2010 (5,4 juta ton per tahun) sudah berada di atas jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), yaitu 5,22 juta ton per tahun. Hal ini sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Keempat, Produksi rumput laut 42 persen pada 2019. Rumput laut merupakan produksi unggulan perikanan budi daya. Kontribusi produksi rumput laut terhadap total produksi periknan budi daya pada 2012 mencapai 67,87 persen, yang terdiri atas jenis Eucheuma (59,78 persen) dan Gracilaria (8,09 persen). Berdasarkan hal tersebut, komoditas rumput laut sangat potensial untuk terus dikembangkan. Kelima, peningkatan produksi ikan budi daya hias 16 persen per tahun. Produksi ikan hias Indonesia selama 2009-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 16,85 persen per tahun. Produksi ikan hias pada 2009 mencapai 566,34 juta ekor dan pada 2013 meningkat tajam menjadi 1,04 miliar ekor. Peningkatan produksi ikan hias tersebut hendaknya terus dijaga dan lebih dioptimalkan guna mendukung peningkatan perdagangan ikan hias Indonesia. Keenam, pengembangan dan pembinaan promosi dan kerja sama hasil perikanan dalam negeri. Ketujuh, Pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil untuk kegiatan ekonomi, seperti wisata bahari. Kedelapan, Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (persen). Kesembilan, Wilayah distribusi bahan bakar minyak untuk nelayan dan pembudi daya ikan (persen). Kesepuluh, Wilayah perairan Indonesia bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya (persen). Kesebelas, peningkatan kawasan konservasi laut nasional. Kedua belas, peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. Ketiga belas, peningkatan IPTEK kelautan dan perikanan dan diseminasi teknologi. Keempat belas, peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Sebagai upaya mempercepat implementasi pembangunan kelautan dan perikanan, pemerintah perlu membentuk Menko Kelautan. Kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Menko Kelautan adalah: (1) Kementerian Maritim dan Logistik Laut; (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan; (3) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral; (4) Kementerian Pariwisata Bahari dan Ekonomi Kreatif; (5) Sea and Coast Guard atau Bakorkamla. Alhasil, pembangunan kelautan dan perikanan periode 2015-2019 akan tercapai baik bila dipimpin pemimpin yang memiliki visi maritim kuat, seperti pasangan Jokowi-JK. Selain itu, diperlukan kerja sama yang baik antarseluruh komponen kelautan dan perikanan. ●