Momentum
Jiwa-Kerja Besar
Mochtar Pabottingi ; Profesor Riset LIPI
|
KOMPAS,
20 Oktober 2014
DALAM sekitar dua minggu terakhir telah terjadi pembalikan radikal pada
iklim dan dinamika politik di Tanah Air. Dari semula selama berbulan-bulan
bersifat picik-kerdil, kembali mengarah pada semangat yang lapang dan bajik.
Dari semula menyungkupkan pesimisme awan hitam, kembali memancarkan
optimisme hari-hari yang cerah. Pembalikan radikal itulah yang membuat
seluruh bangsa kita bisa menyongsong pelantikan pasangan presiden ketujuh
bangsa kita, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan penuh kegairahan. Semacam
adagium ex necessitate rei (menurut keniscayaan dialektikanya)
telah berlaku.
Ada empat pelajaran politik yang bisa ditarik dalam pengalaman selama
dua minggu terakhir. Pertama ialah bahwa tidak hanya kekuatan kubu atau
koalisi berbanding lurus dengan keluhuran visinya, tetapi juga bahwa individu
di dalam kubu/koalisi mustahil direduksi sebagai semata-mata representasi
robotik darinya.
Kedua ialah bahwa negara dalam demokrasi modern tak pernah hanya
berarti negara per se, melainkan
juga, bahkan terutama mengandaikan determinasi dan penjunjungan kepada
bangsa.
Ketiga ialah bahwa kebesaran suatu negara-bangsa atau kekuatan
prospeknya ke arah kebesaran itu tidak pernah ditentukan hanya oleh satu
orang. Ia selalu bangkit dari hadirnya simultanitas, sinergi, dan keteguhan
jiwa besar patriotisme vis-a-vis lintas kelompok politik dalam negara-bangsa,
horizontal ataupun vertikal. Terakhir adalah kenyataan bahwa individu,
partai, dan kubu/koalisi mana pun tak akan mungkin berkiprah terhormat,
apalagi memberikan warisan buah karya positif kukuh secara lintas generasi
dengan paham-paham simplistik tentang politik.
Laku
kenegarawanan
Zulkifli Hasan tak bisa direduksi sebagai semata-mata figur PAN,
apalagi melulu sebagai cetakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kita tahu lebih
merupakan ”a coalition by chance”
atau ”a coalition by convenience”. Ketika
dalam wawancaranya dengan Kompas sehari setelah terpilih menjadi Ketua MPR
lewat perubahan skenario mendadak dari KMP, Zulkifli Hasan benar-benar
mengamalkan semboyan Manuel Quezon, dia seketika telah melambungkan diri dan
reputasinya di ketinggian yang mengatasi kubu/koalisinya semula.
Tak hanya itu. Dengan kekuatan persuasinya untuk menggalang persatuan
dan memandang ke depan, dia malah melangkah jauh di depan kedua kubu koalisi
untuk mencapai keteladanan dalam kebersamaan keindonesiaan. Dia melakukan
sesuatu yang semestinya sudah dilembagakan pada awal Reformasi.
Juga Jokowi tak bisa direduksi sebagai terpatok mewakili Koalisi
Indonesia Hebat, apalagi PDI Perjuangan. Pada hari kedelapan lembaga hitung
cepat kredibel menyatakan bahwa dirinya unggul dalam penghitungan suara
pilpres, beliau langsung memperkenalkan ”salam tiga jari”—yang menekankan
persatuan Indonesia. Dan, penentu terkuat dari nominasi beliau sebagai calon
presiden bukanlah Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P, melainkan tekad
dan aktivasi seluruh rakyat pendukungnya.
Laku naif-konyol memainkan otot-otot kekuasaan pada lembaga-lembaga
negara semata-mata atas dasar keangkuhan kekuasaan jelas melanggar diktum
tentang kiat niscayanya mengindahkan kebajikan publik sebagai tiang pancang
pelestari kekuasaan.
Itulah yang diteladankan oleh Tokugawa Ieyasu di Jepang pada
pertengahan abad ke-16 dan antara lain dari situ pulalah konseptualisasi atas
laku demikian dicanangkan oleh Rousseau: ”Penguasa terkuat takkan pernah
cukup kuat mempertahankan kekuasaannya, kecuali jika dia mentransformasikan
kekuasaan itu menjadi kebajikan dan kepatuhan menjadi kewajiban.”
Senapas dengan itu, semakin suatu kubu/koalisi/kongsi politik dibentuk
sonder ideologi atau prinsip-prinsip luhur, semakin rapuh pulalah ”triple k”
itu dan semakin terbuka pulalah potensi misrepresentasi atau kesenjangan di
antara individu politisi dengannya.
Diamalkannya laku kenegarawanan oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR
memberikan boost yang sungguh berarti bagi ofensif kenegarawanan seorang
Jokowi. Itu membuat langkahnya terayun lebih ringan dan lebih tegap untuk
menemui Prabowo Subianto yang kubunya memang berkali-kali terbukti hendak
menjegal pemerintahan Jokowi-Kalla. Dalam skala lebih luas, frekuensi dan
intensitas rangkaian laku kebajikan publik Jokowi dengan pengertian penuh
seluruh anggota keluarganya dalam rentang waktu bertahun-tahun ini telah
membangkitkan simpati fenomenal dari mayoritas rakyat Indonesia kepadanya.
Sejauh berita tentangnya benar, keteladanan publik bahkan telah
dilakukan sejak dini sekali secara murni—bukan demi pencitraan—oleh Gibran
Rakabuming, putra sulung Jokowi. Anak muda teladan ini berpantang membangun
bisnis mandirinya dengan bantuan sang ayah yang karier politiknya memang
mencelat bagai meteor. Laku sang putra lagi-lagi membuktikan bahwa dalam
keluarga Jokowi sekalipun perilaku kekuasaan model Orde Baru atau model
bablasan Orde Baru selama ini pun sudah tidak berlaku. Ini bukan baru janji
seperti biasa diupacakan oleh presiden-presiden Reformasi sebelum Jokowi. Ini
sudah fakta.
Sebagian besar substansi visi-misi Jokowi-JK yang cemerlang itu pasti
bukanlah hasil kerja seorang Jokowi sendiri, melainkan hasil kerja suatu tim
pemikir yang andal-koheren secara konseptual dan paham realitas medan di
Tanah Air serta realitas sejarah mutakhir bangsa kita.
Tanpa kombinasi syarat-syarat itu, kita takkan menjumpai
pernyataan-pernyataan yang menekankan bahwa jalan perubahan adalah ”jalan
ideologis” yang bertumpu pada Pancasila dan Trisakti atau ”kepribadian” yang
bertolak dari ”realitas kebinekaan dan kemaritiman” atau ”semangat gotong
royong” yang dilihat sebagai ”alat ideologi di dalam kolektivitas bangsa”
sehingga di dalam kolektivitas ini roh (ideologi) memiliki raga (bangsa).
Degradasi
karakter bangsa
Visi-misi itu secara tajam menyatakan bahwa degradasi karakter bangsa
bersumber dari dua faktor, yaitu pada ”kebudayaan pasar yang mengomoditaskan
manusia dan kebudayaan yang bertumpu pada identitas primordial”.
Dan ”Nawa Cita” yang dicanangkannya, yaitu menghadirkan kembali negara
secara positif di dalam kehidupan nyata kita berbangsa, menciptakan
pemerintahan yang bersih dan tepercaya, membangun Indonesia dari pinggiran,
dan menolak terjerumus ke dalam status negara lemah. Juga, meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
mancanegara, mewujudkan kemandirian ekonomi, merevolusi karakter bangsa, dan
memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi aneka pranata kemasyarakatan
yang sehat dan berakar di seluruh Indonesia.
Dari Nawa Cita itu, yang paling orisinal dan paling mendesak mungkin
adalah tekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Sudah merupakan
rahasia umum bahwa di banyak wilayah perbatasan negara kita dengan
negara-negara lain, masyarakat bangsa kita masih hidup pada tingkat
subsistensi. Kesenjangan tiga kali lipat antara Jawa dan luar Jawa, antara
Indonesia timur dan Indonesia barat, serta antara perkotaan dan pedesaan.
Semua kenyataan kelabu ini berkorelasi langsung dengan kerentanan kedaulatan
negara-bangsa kita.
Tentu itu semua barulah cita-cita. Tak terhitung penghambat ataupun
perangkap yang akan bekerja serempak untuk membatalkannya atau membuatnya
tetap hanya sebagai impian tak berdaya. Akan tetapi, kemampuan para perumus
visi-misi Jokowi-JK untuk menguraikan cita-cita pasangan kepresidenan ini
dalam kerangka konseptual secara kuat, padu, dan koheren itu sendiri sudah
merupakan suatu pertanda kekuatan niat, tekad, dan bacaan problematik yang
melandasinya.
Dibawakan kepada karakter pasangan Jokowi-JK sebagai dua putra bangsa
yang sama-sama lebih senang menghasilkan (to
deliver) daripada beretorika, bercitra-ria, atau ber-”parle-parle” tanpa moralitas dan otoritas, bangsa kita bisa
berharap bahwa sepertiga atau separuh dari target itu bisa tercapai. Jika
mayoritas komponen jiwa besar bangsa kita di dalam dan di luar pemerintahan
bisa bersinergi bersama dalam semangat gotong royong sejati, dua pertiga dari
target raksasa Nawa Cita itu insya Allah akan bisa tercapai dalam rentang
waktu yang realistis.
Paradigma
politik reformasi
Pada semua hal atau gagasan yang telah kita utarakan di atas, terutama
pada visi-misi Jokowi-JK, ”revolusi mental” sesungguhnya sudah mulai bekerja.
Sebagai penutup, premis-premis atau praktik-praktik kerdil-konyol dalam
politik hanya akan menjadi bumerang bagi para pelakunya. Semua insan politik
dan partai politik di Tanah Air haruslah tegas menolak premis-premis bahwa
dunia politik itu selalu licik dan culas. Termasuk di situ paham sesat bahwa
”dalam politik tak ada kawan abadi; yang ada hanyalah kepentingan abadi”.
Premis atau gagasan berbau Schumpeterian ini jelas bertentangan dengan
pemikir-pemikir politik yang lebih berbobot, seperti John Rawls, Giovanni
Sartori, dan John Stuart Mill (yang menekankan sentralitas the best minds of
the nation). Prinsip-prinsip luhur dan/atau ideologi-ideologi besar yang
bertumpu pada hitungan kemerdekaan/kebebasan, keadilan/kesetaraan,
keniscayaan kemajemukan, serta kehormatan, harkat, dan hak-hak asasi manusia
mau tak mau harus diindahkan. Reputasi Nelson Mandela dan Hugo Chavez
sama-sama meroket dalam cakrawala politik karena keduanya sama-sama berjuang
sepenuhnya di atas landasan-landasan politik yang luhur.
Paradigma politik reformasi yang sesungguhnya hendak kembali kepada
paradigma sejati demokrasi jelas bertentangan dengan premis-premis dan
gagasan-gagasan kerdil-konyol di atas. Jiwa-jiwa besar dalam kehidupan
politik takkan pernah lahir darinya. Jiwa-jiwa besar senantiasa berhitung
dalam kerangka ”manusia sebagai karakter utama”—manusia sebagai men of
characters: Jiwa-jiwa besar dan/atau manusia-manusia terpuji. Indonesia hanya
bisa bangkit dengan dan bersama manusia-manusia demikian, dari tingkat elite
maupun dari tingkat akar rumput.
Dari fenomena Jokowi, Zulkifli Hasan, dan para relawan pilpres yang
bangkit bergerak secara tulus, total, dan konsisten, insya Allah bangsa kita
terbukti cukup memiliki reservoir
dari manusia-manusia demikian pada kedua tingkat eksistensi tadi. Dari situ
sama sekali tidaklah salah membayangkan kebesaran bangsa kita pada masa depan
yang dekat. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar