Masa Depan Demokrasi Hongkong Aris Heru Utomo  ;   Pemerhati Hubungan Internasional; Staf KBRI Beijing, China

DETIKNEWS,  13 Oktober 2014

                                                                                                                       

Bom waktu bernama demokrasi warisan Inggris tahun 1997 akhirnya meletup 17 tahun kemudian ketika demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan pro demokrasi berlangsung pada akhir September 2014. Sekitar sepuluh ribu demonstran menduduki kawasan pusat keuangan Hong Kong guna menolak keterlibatan Beijing dalam nominasi calon Kepala Eksekutif Hong Kong pada pemilihan umum langsung tahun 2017 mendatang. Disebut sebagai bom waktu karena isu demokrasi sejatinya ditinggalkan Gubernur Hong Kong terakhir, Chris Patten, menjelang pelepasan Hong Kong di tahun 1990an. Oleh Beijing, isu demokrasi diadopsi dalam Basic Law pada tahun 1990 yang di antaranya memasukkan komitmen pemilihan kepala eksekutif di Hong Kong secara langsung pada tahun 2017 dan pencalonannya akan dilakukan oleh sebuah komite pemilihan. Dimasukannya isu demokrasi oleh Beijing pada saat itu merupakan suatu lompatan besar karena ketika menjadi koloni Inggris, masyarakat Hong Kong justru tidak mengenal praktik demokrasi dalam memilih pemimpinnya. Di bawah koloni Inggris, tidak sedikitpun masyarakat Hong Kong menikmati kehidupan berdemokrasi karena sebanyak 28 orang Gubernur yang pernah memimpin Hong Kong adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh London. Ketika pada tahun 1997 Hong Kong kembali ke Tiongkok, setelah selama 155 tahun berada di bawah koloni Inggris, isu demokrasi langsung diimplementasikan sehingga masyarakat Hong Kong bisa memiliki anggota parlemen yang setengahnya dipilih langsung oleh publik dan setengahnya lagi merupakan perwakilan dari apa yang disebut sebagai konsitusi fungsional. Sedangkan pemimpin Hong Kong yang disebut sebagai Kepala Eksekutif dipilih sendiri oleh masyarakat Hong Kong melalui sebuah komite yang beranggotakan 1.200 orang. Selanjutnya sesuai Basic Law, kepala eksekutif akan dipilih langsung oleh masyarakat Hong Kong pada tahun 2017 dan bukan oleh sebuah komite seperti sekarang ini. Calon-calon kepala eksekutif dinominasikan oleh sebuah komite pemilih yang anggota-anggotanya juga masyarakat Hong Kong sendiri. Karenanya aksi demonstrasi menentang keputusan Kongres Rakyat Nasional (Parlemen) Tiongkok pada Agustus 2014, yang memutuskan calon kepala eksekutif yang maju dalam pemilihan mesti mendapat persetujuan komite pemilih, dan diikuti dengan tindak kekerasan dipandang agak mengherankan karena keputusan Parlemen Tiongkok tersebut sudah sejalan dengan Basic Law. Seperti disebutkan dalam editorial harian China Daily tanggal 30 September 2014, surat kabar terbesar berbahasa Inggris di Tiongkok yang pandangannya selalu sejalan dengan Pemerintah Tiongkok, sulit untuk membayangkan bahwa kehidupan demokrasi di Hong Kong akan dapat dikembangkan melalui aksi kekerasan, melakukan penyerangan ke kantor pemerintah dan memaksakan kehendak. Sangat tidak terbayangkan bahwa tindak kekerasan akan dapat membawa masyarakat kepada kehidupan dan harmoni sosial yang lebih baik. Masih menurut editor China Daily, aksi demonstrasi di kawasan pusat keuangan pada dasarnya tidak lebih dari upaya untuk memaksakan agenda yang dimiliki para ektremis politik, sebutan bagi inisiator demonstrasi untuk menguasai Hong Kong dengan cara apapun meski tidak demokratis, seperti tercermin dari wacana pembentukan “pemimpin eksekutif bayangan” di Hong Kong melalui referendum ilegal. Pemerintah Tiongkok melihat bahwa berbagai aksi demonstrasi tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari intervensi asing untuk mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Hong Kong yang berujung pada penggoyangan stabilitas politik di Tiongkok seperti yang dilakukan kepada bekas Uni Soviet dan negara-negara di Timur Tengah. Lebih jauh Pemerintah Tiongkok juga meyakini bahwa aksi demonstrasi bukan murni disebabkan oleh isu politik menyangkut pemilihan umum langsung tetapi lebih kepada ketidakpuasan masyarakat Hong Kong terkait masalah perekonomian yang sejalan dengan berkurangnya peran ekonomi Hong Kong. Jika di tahun 90-an Hong Kong sangat berperan sebagai pusat keuangan dengan menjadi pintu masuk para investor asing ke Tiongkok, maka kini peran tersebut sudah sangat berkurang karena sudah tergantikan oleh beberapa kota lain di Tiongkok seperti Shanghai dan Shenzhen. Pada saat bersamaan, sebagai akibat dari semakin semakin membaiknya tingkat kemakmuran warga Tiongkok daratan, terjadi pula peningkatan kecemburuan sosial masyarakat Hong Kong terhadap masyarakat Tiongkok daratan. Hal ini tampak antara lain dari semakin banyaknya properti di Hong Kong dan kegiatan usaha yang dimiliki warga Tiongkok yang pada gilirannya menggeser kesempatan usaha warga Hong Kong sendiri. Melihat tidak cukupnya alasan politis para demonstran, stabilitas politik Tiongkok yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang terus menguat dan distribusi ekonomi yang merata di sebagian besar wilayah di Tiongkok, maka upaya pemaksaan kehendak yang dilakukan para demonstran jelas tidak akan berjalan efektif dalam mendesak Beijing dan mempengaruhi masyarakat Tiongkok. Terlebih berbagai pemberitaan di internet mengenai demonstrasi sudah dibatasi, khususnya di media sosial dengan antara lain melalui perang cyber dan ditutupnya penggunaan instagram sehingga hembusannya tidak bertiup kencang ke daratan Tiongkok. Karena itu pula aksi demonstrasi yang sudah berlangsung dua minggu tidak membuat Beijing mengubah kebijakannya. Kepala Eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying menolak tuntutan para demonstran dan mengatakan bahwa Tiongkok tidak akan pernah membatalkan keputusan untuk melakukan nominasi untuk jabatan kepala eksekutif seperti yang diminta demonstran. Leung juga menolak tuntutan demonstran agar ia mengundurkan diri karena gagal melaksanakan Basic Law. Dengan sikap Beijing yang tetap dengan kebijakannya maka dapat dipastikan praktik pemilihan umum langsung kepala eksekutif adalah seperti apa yang telah disebutkan dalam Basic Law dan sesuai dengan keputusan Parlemen Tiongkok. Dan sejalan dengan semakin meningkatnya peran kota-kota lain di Tiongkok sebagai pusat industri keuangan seperti Shanghai dan Shenzhen, maka nantinya Hong Kong akan menjadi seperti kota atau provinsi lainnya di Tiongkok. Dan pada saat itu terjadi, Tiongkok tidak akan lagi memiliki keistimewaan yang diakibatkan prinsip “satu negara, dua sistem” yang dianut Tiongkok dan itu berarti masa depan Hong Kong, termasuk tentunya kehidupan demokrasi, akan sangat tergantung pada Beijing. ●