Hari
Habitat 2014
Tommy Firman ; Guru Besar ITB;
Senior Research Fellow pada Ash Center for Democratic Governance
and Innovation, Harvard Kennedy School of Government, Cambridge, Massachusetts
|
KOMPAS,
11 Oktober 2014
PADA
1985 Sidang Umum PBB menetapkan Hari Habitat sedunia tiap Senin pertama
Oktober. Tujuan peringatan Hari Habitat adalah mengingatkan dunia akan
kondisi serta masalah perkotaan terakhir dan hak untuk memperoleh permukiman
yang layak bagi semua orang.
Hari
Habitat 2014 bertema ”Voices from Slums” untuk memahami dan
menyadari sekaligus meningkatkan kondisi kehidupan pada permukiman kumuh di
perkotaan.
Sejak
Hari Habitat diperingati pada 1986, sudah banyak tema mengenai perkotaan,
khususnya untuk negara sedang berkembang, seperti perumahan, transportasi,
dan energi yang terjangkau, anak-anak, wanita, manula, penyandang cacat,
hingga lingkungan permukiman yang sehat dan aman.
Secara
spesifik peringatan Hari Habitat 2014 dengan tema ”Voice from Slums” adalah
untuk mengembangkan mekanisme ketahanan masyarakat yang tinggal di permukiman
kumuh, perbaikan lingkungan, pertukaran pengalaman antarnegara untuk
perbaikan kualitas kehidupan di permukiman kumuh, dialog antar-pemangku
kepentingan, serta merumuskan kebijakan untuk peningkatan kualitas kehidupan
di permukiman kumuh.
Tema
”Voice from Slums” memang sangat relevan dengan upaya meningkatkan kualitas
permukiman di perkotaan. Dari perspektif lokal, sesungguhnya pertanyaan yang
mendasar adalah sejauh mana tema-tema tersebut telah berdampak luas dan
signifikan pada perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan di perkotaan
serta pengaruhnya pada pola pikir dan pola tindak pihak-pihak terkait dengan
pembangunan dan pengelolaan kota.
Kepemimpinan
Belajar
dari pengalaman Indonesia, khususnya pada era otonomi daerah dan
desentralisasi, faktor sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan kota
dan perkotaan adalah kepemimpinan wali kota, bupati, dan jajarannya secara
kolektif.
Banyak
kota dan kabupaten di Indonesia dipandang berhasil
karena
wali kota, bupati, atau gubernurnya memiliki kepemimpinan yang baik, visi dan
misi yang jelas tentang pembangunan kota, serta keterbukaan dan
tanggung
jawab kepada masyarakat.
Semula
dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah, diperkirakan pemerintah daerah yang memiliki sumber daya
finansial tinggi, seperti minyak, tambang, hutan, dan sumber daya lain
termasuk pajak properti, dapat membangun kotanya dengan lebih baik. Ternyata
hal itu tidak otomatis.
Memang
sumber daya finansial yang lebih besar yang disalurkan melalui dana bagi
hasil (DBH) maupun dana alokasi khusus (DAK) adalah potensi yang sangat
signifikan dalam pembangunan kota di samping potensi pendapatan lain,
khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Namun, tanpa kepemimpinan yang baik
secara kolektif dari pengelola kota dan kabupaten, potensi ini belum tentu
dapat diaktualkan.
Kenyataannya
banyak pemerintah kota atau kabupaten tidak memiliki sumber daya finansial
besar, tetapi berhasil memberikan pelayanan dasar kepada masyarakatnya karena
ada unsur kepemimpinan yang baik.
Bagaimana
memilih pemimpin daerah yang baik? Ini memang tantangannya. Sebenarnya
pemilihan umum kepala daerah (pilkada) langsung adalah mekanisme yang
relevan, sayang sistem yang baik ini dibatalkan oleh para elite politik di
DPR.
Perlu implementasi
Kesimpulannya,
tema Hari Habitat 2014, yaitu ”Voices
from Slums” seperti juga tema-tema Hari Habitat tahun-tahun sebelumnya
sangat relevan dengan kondisi kota dan perkotaan saat ini, khususnya untuk
negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Meski demikian, tanpa
implementasi konkret, tema tersebut hanya menjadi slogan-slogan yang utopis.
Agar tema-tema seperti yang diperingati pada Hari Habitat terwujud,
perlu ada kepemimpinan kolektif yang baik dari pemimpin pemerintah kota dan
kabupaten, bukan hanya kebutuhan sumber finansial semata. Jika pada masa lalu
pembangunan dan pengelolaan perkotaan terkendala kelangkaan kemampuan teknis,
dewasa ini kendala itu mulai bergeser pada perlu kehadiran kepemimpinan dan
kapasitas kelembagaan pengelolaan kota. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar