DPR akan Kembalikan Kepercayaan Rakyat ( Wawancara ) Setya Novanto  ;   Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019

KOMPAS,  04 Oktober 2014

SETYA Novanto, politisi senior dari Partai Golkar, akhirnya terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019. Kini, tugas berat menanti karena ia harus mengembalikan kepercayaan publik kepada DPR di tengah kebekuan politik di antara dua kubu koalisi yang berseteru pasca Pemilu Presiden 9 Juli 2014 yang sudah mengarah pada krisis politik. Sampai kini, persaingan politik akibat pilpres yang hanya diikuti dua pasang kandidat, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih terus berlanjut. Persaingan itu masih terlihat hingga pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019, Rabu lalu. Partai-partai pendukung Prabowo-Hatta yang kalah dalam pilpres lalu balas menutup kesempatan partai pengusung presiden dan wapres terpilih Jokowi-JK untuk mengajukan calon pimpinan DPR melalui peraturan tata tertib DPR yang mengharuskan pimpinan DPR diajukan secara paket oleh lima fraksi. Lalu, bagaimana Novanto menjalankan tugas beratnya sebagai Ketua DPR? Inilah petikan wawancara Kompas di tengah kesibukannya mempersiapkan strategi pemenangan pimpinan MPR bersama sejumlah pimpinan parpol di ruang kerjanya di Lantai 3, Gedung Nusantara III, DPR, Jumat (3/10). ---------------- Apa yang akan Anda lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik di tengah kegaduhan politik di parlemen? Untuk mengembalikan kepercayaan publik tentu dibutuhkan parlemen yang kuat. Selain itu, kinerja dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan tentu juga harus ditingkatkan. Khusus untuk bidang pengawasan atau kontrol pada pemerintah, sudah seharusnya semua parpol di parlemen bersatu. Selaku anggota DPR, semua harus melakukan fungsinya bersama, tidak boleh membedakan apakah ini Koalisi Indonesia Hebat atau apakah ini Koalisi Merah Putih. Apabila pemerintah sekarang baik, melaksanakan program sesuai dengan ketentuan, tentu harus didukung bersama-sama. Sebaliknya, jika pemerintah ada penyimpangan, tidak sesuai, harus juga bersama-sama diluruskan. Koalisi Merah Putih memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Apakah ini berarti DPR di bawah kepemimpinan Anda akan terus ”mengganggu” pemerintahan? Isu yang beredar selama ini, karena dari Koalisi Merah Putih, Pak Novanto akan mengadakan reaksi-reaksi yang keras (pada pemerintahan Jokowi-JK). Lalu, kalau nanti presiden dilantik akan meminta anggota DPR tidak hadir. Semua isu itu tidak benar. Kami ingin suasana politik tetap kondusif karena itulah yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi agar membaik. Kami menginginkan ada sinergi antara pemerintah dan DPR. Bagaimana cara Anda mengatasi kegaduhan politik yang diperkirakan terus berlanjut? Memang saya menyadari, bagaimanapun, di DPR ada dua (kubu), koalisi permanen Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Sebagai pimpinan DPR, saya tidak akan membeda-bedakan fraksi, apakah dari Koalisi Merah Putih atau dari Koalisi Indonesia Hebat. Soal perbedaan politik saya menghargai, tetapi dalam membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi, tentu saya tidak akan membeda-bedakan. Meski begitu, satu hal yang diperlukan agar terbangun komunikasi yang baik, parpol dari kedua koalisi harus melepaskan diri dari arogansi-arogansi. Fraksi-fraksi harus bisa mengendalikan anak buah masing-masing agar tidak melakukan perbuatan yang berlebihan sehingga dinilai negatif oleh masyarakat. Seluruh anggota fraksi sebaiknya mendahulukan perdebatan yang konseptual dalam setiap rapat, terutama rapat paripurna. Bukan menunjukkan arogansi yang justru menambah penilaian negatif pada DPR. Apakah ada pesan khusus dari Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar)? Ada. Pak Aburizal berpesan kepada saya bahwa saya sebagai pimpinan DPR berbuatlah untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Yang kedua, meskipun saya pimpinan DPR, saya juga berasal dari Koalisi Merah Putih yang permanen, tetapi jangan membeda-bedakan dengan Koalisi Indonesia Hebat. Demi kepentingan bangsa yang lebih baik, kerjakan yang terbaik. Yang ketiga, meskipun dari koalisi penyeimbang, saya harus bisa merangkul (dua kubu koalisi) untuk bekerja sama yang baik dengan pemerintah. Jadi, jangan sedikit-sedikit impeachment, sedikit-sedikit lagi apalah. Apakah Koalisi Indonesia Hebat juga akan diberi tempat memimpin alat kelengkapan DPR? Saya sudah berdiskusi dengan Pramono Anung (politikus senior PDI-P). Namun, tentunya secara bijaksana kami akan berdiskusi dengan Koalisi Merah Putih, bagaimana jalan keluarnya. Apakah kita harus sama-sama memberikan kontribusi atau bagaimana? Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan bersama. Kami juga sedang merapatkan dengan para staf ahli kami apakah komisi tetap 11 atau bisa ditambah karena sekarang ini satu komisi bisa belasan mitra kerja. Penambahan ini bisa memberikan kontribusi besar pada fraksi-fraksi yang ada. Tantangan besar juga adanya tudingan soal keterlibatan Anda dalam kasus hukum. Bagaimana menanggapi ini? Dari dulu memang saya selalu diam, tetapi setelah menjadi pimpinan DPR, tentu saya harus menjawab persoalan mendasar agar tak ada pandangan negatif. Kasus Bank Bali itu sudah 15-20 tahun lalu dan sudah di-SP3 (penyidikannya dihentikan). Putusan dari Mahkamah Agung sudah mencantumkan nama pihak-pihak tersangkanya, tetapi di situ tidak ada nama saya. Jadi, sebenarnya saya sudah bersih. Lalu, yang berkaitan dengan PON, sebagai ketua fraksi, saya memang harus menerima pihak-pihak yang datang berkunjung. Biasanya yang datang itu bupati dan gubernur. Khusus masalah PON, Gubernur Riau Rusli Zainal bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lukman Abbas memang mendatangi saya selama 10 menit. Saat itu, mereka meminta saya untuk menjadi pembicara. Saya sudah dipanggil KPK untuk mengklarifikasi kedatangan Rusli. Saya sudah jelaskan kepada KPK bersama bukti-buktinya. Lalu, soal kasus Akil Mochtar (suap Pilkada Jawa Timur), saya sedih juga karena keluarga saya sampai meminta saya berhenti dari DPR. Ternyata KPK hanya meminta penjelasan. Saya menyadari sebagai orang politik harus siap dicela. --------------- Novanto memahami bahwa dirinya kini harus memberikan contoh baik dengan posisinya sebagai Ketua DPR. Sebagai RI 6, dia pun harus merangkul dan mengayomi. Tantangan mengembalikan citra DPR sudah menanti. ●