Demokrasi Jokowi Teuku Kemal Fasya  ;   Mantan Aktivis Mahasiswa 1998

KOMPAS,  21 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

BAGAIMANA hendak mengistilahkan partisipasi relawan pendukung Joko Widodo, sebelum pencalonan, saat pencalonan, hingga terpilih sebagai presiden? Bagaimana relawan membela ketika ia di-bully (fitnah, disinformasi, stigmatisasi) saat kampanye lalu? Bagaimana pula menyebut ”politik blusukan” Jokowi, baik ketika Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maupun calon presiden? Ada beberapa model blusukan para pemimpin Indonesia sebelumnya dengan istilah sidak (inspeksi mendadak), turba (turun ke bawah), atau waskat (pengawasan melekat). Politik blusukan ini pula yang menarik perhatian bos Facebook, Mark Zuckerberg, sehingga ingin merasakan alam blusukan Jokowi secara langsung. Model Jokowi sangat berbeda, bahkan ketika Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mencoba menerjemahkan melalui aksi mengangkat karung beras atau Hidayat Nur Wahid ketika berenang dalam banjir pada musim pilkada lalu. Homi K Bhabha, pakar poskolonial Inggris keturunan India, menyebutnya mimikri: peniruan (Bhabha, The Location of Culture, 1994). Mereka berbeda, tidak otentik, dan tetap ”sang liyan” (the others). Bagaimana pula menganalisis konstruksi pemikiran Jokowi tentang demokrasi? Di antara semua presiden yang melafazkan demokrasi (minus Soeharto), Jokowi yang paling sedikit mengutip pemikir-pemikir asing. Paling ia hanya mengutip Bung Karno, yang di dalam pemikirannya terkandung ekstraksi pemikir-pemikir dunia. Soekarno tangkas mengutip GWF Hegel, Karl Marx, Lenin, Voltaire, Rousseau, Thomas Jefferson, Sun Yat Sen, dan lain-lain. Jokowi tidak. Juga penting dilihat langkah Jokowi mendekati pimpinan MPR setelah kekalahan Koalisi Indonesia Hebat, 8 Oktober lalu. Puncak pendekatan Jokowi adalah ketika bisa bersilaturahim dengan Prabowo Subianto, 17 Oktober, yang kemudian tercetus semangat rekonsiliasi dan mendukung pemerintahannya. Jokowi tidak pandai berpidato tentang demokrasi. Tidak seperti SBY yang fasih berceramah demokrasi, seperti di forum bentukannya, Forum Demokrasi Bali (BDF). Jokowi? Konsep demokrasi yang pernah diucapkan Jokowi yang saya ingat adalah saat debat capres-cawapres, ”demokrasi sesungguhnya memberi kegembiraan bagi rakyat”. Gaya Jokowi Apa yang terekam terkait dengan Jokowi, baik gerakan relawan, politik partisipasi, dan wacana demokrasi adalah identik miliknya. Itulah gaya Jokowi: otentik dan generik! Bagaimana dengan pola partisipasinya? Demokrasi partisipatoris Jokowi memiliki langgam berbeda dengan yang umum dikenal sebagai model Skandinavian. Begitu pula wacana demokrasi yang diproduksinya. Saya cederung mengatakan itu ”demokrasi Jokowi”. Istilah dengan tanda kutip itu jadi indeks, yang dihasilkan dari model politik dan arah perubahan Jokowi tetap merupakan kombinasi dari banyak konstruksi yang lebih dahulu dikenal dalam khazanah ilmu politik dan pembangunan, demokrasi, dan gerakan sosial. Namun, tetap menyisihkan distingsi yang bisa dinilai berbeda. Bahkan sesungguhnya analisis metafisika pun layak dimasukkan ketika menilai kesuksesan demokrasi Jokowi. Bahwa variabel kesuksesan Jokowi bukan saja dari otentisitas politik partisipasi, keikhlasan para relawan, kuatnya jaringan komunikasi di media sosial, juga campur tangan Tuhan. Syukuran politik Kembali ke konsep ”demokrasi ialah membangun kegembiraan”, Jokowi pun kembali terkenang saat pelantikan presiden. Setelah pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla di Gedung MPR/DPR/DPD, Senin (20/10), mereka diarak melalui pesta rakyat sepanjang jalan utama Jakarta. Momentum itu harus dilihat sebagai syukuran politik, titik berangkat demokrasi rakyat yang jauh dari semangat hura-hura, apalagi huru-hara. Kali terakhir saya merasakan aura kegembiraan seperti itu adalah pada 20 Mei 1998. Saat itu jutaan massa, mahasiswa bersatu padu dengan masyarakat, dari delapan arah mata angin melakukan long march menuju Alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Semua berkumpul dan mendengar titah perubahan dari tokoh-tokoh mahasiswa dan Sultan Hamengku Buwono X. Sorak-sorai revolusi damai menjadikan aksi 20 Mei 1998 masuk dalam kaleidoskop perubahan Indonesia. Saat itu jutaan orang mendapatkan makanan dan minuman gratis dari masyarakat. Itulah terakhir saya merasakan kesukarelaan begitu membuncah, terhampar sepanjang jalan. Esok harinya Soeharto berpidato menyatakan berhenti sebagai presiden. Enam belas tahun setelah Soeharto jatuh, 20 Oktober 2014, Jokowi-JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Memang ia bukanlah yang pertama dipilih rakyat, tetapi mampu menghadirkan kegembiraan begitu besar bagi rakyat. Diakui beberapa kemajuan terjadi pada masa SBY, sayangnya sebagian mengalami involusi dan regresi politik, ekonomi, dan budaya. Fase Jokowi-JK inilah diharapkan demokrasi melaju kencang dan tidak perlu lagi mundur. Akan dosa jika mengatakan Jokowi pasti mampu melakukan perubahan dengan cepat, terstruktur, dan sistematis. Mengutip Suraiya Kamaruzzaman, aktivis perempuan Aceh, ”demokrasi Jokowi” ini bisa menjadi jalan baru yang lebih egaliter. Kekuatan Jokowi terletak pada kesederhanaannya. Batin demokrasi Jokowi sebenarnya tak berbeda dengan kebanyakan masyarakat. Ia tahu bagaimana menginspirasi dan membangkitkan kegembiraan sehingga menjadi energi yang berguna bagi perubahan dan demokrasi. ●