Perjuangan
perempuan Indonesia untuk mencapai kesetaraan politik dengan perempuan
selalu saja mendapat tentangan politik patriarki.
Hal tersebut terindikasi keengganan mayoritas partai politik pemilu 2014
untuk memenuhi Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 Pasal 24 ayat 1 tentang
Persyaratan Keterwakilan 30% perempuan untuk setiap daerah pemilihan
dalam daftar caleg sementara pada 9–22 April 2013. Keengganan para partai
politik untuk memenuhi peraturan itu lantaran banyak didominasi paradigma
domestifikasi perempuan yang selalu bekerja di rumah maupun tingkat
kepopuleran caleg perempuan yang dinilai masih kurang sehingga
dikhawatirkan akan mengurangi angka elektabilitas partai tersebut maupun
berkurangnya proporsi bilangan pembagi pemilih (BPP).
Padahal, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 itu sudah mengacu kepada
Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, khususnya dalam Pasal 55
dinyatakan pengajuan caleg harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan
perempuan. Selanjutnya, dalam Pasal 56 ayat 2 disebutkan dalam daftar
caleg yang diajukan, setiap tiga calon harus memuat satu calon perempuan.
Bilamana partai politik tidak mau memenuhi persyaratan tersebut maka
dalam Pasal 27 ayat 1 diatur jika ketentuan itu tidak terpenuhi maka
parpol tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal
caleg di dapil bersangkutan, parpol bersangkutan tidak bisa ditetapkan
sebagai salah satu peserta untuk dapil tersebut.
Namun demikian, sepertinya akan banyak partai politik yang tidak akan
mengindahkan peraturan KPU tersebut, kendati bila melanggar akan dikenai
sanksi pembatalan keikutsertaan partai politik dalam dapil tersebut.
Mayoritas parpol masih menilai bahwa kuota 30% hanya berlaku secara
nasional dan tidak dalam bentuk kepengurusan maupun caleg per dapil dalam
daftar calog sementara ini. Kalaupun parpol akhirnya memenuhi ketentuan
tersebut, justru yang terjadi adalah unsur “ keterpaksaan” maupun hanya
memenuhi syarat administratif saja kepada KPU, namun pada saat finalisasi
daftar calon tetap (DCT) nanti proporsi caleg perempuan akan
“disesuaikan” sesuai kepentingan strategis.
Tercatat, baru terdapat tiga orang perempuan yang berhasil menembus
bilangan pembagi pemilih, yakni Puan Maharani dari PDI-P yang memperoleh
suara di daerah pemilihan Jawa Tengah V dengan memperoleh 242.054 suara
atau 25,60% BPP, Karolin Margret Natasa dengan 222.021 suara atau sekitar
20,91% BPP maupun Rusminiati dari Partai Demokrat yang memperoleh 182.083
atau sekitar 19,71% BPP. Dari ketiga caleg perempuan yang diposisikan
sebagai caleg perempuan dengan pemerolehan suara tertinggi pada Pemilu
2009, tidak ada yang memenuhi angka 30% keterwakilan perempuan secara
utuh.
Selain itu, data Puskapol UI Tahun 2010 menunjukkan dari total suara
pemilih untuk caleg DPR, sebanyak 16 juta suara atau 22,45% diberikan
kepada caleg perempuan. Dilihat dari data 463 kabupaten/kota, terdapat
206 kabupaten/kota atau 44% yang memberikan suara pada caleg perempuan
mencapai 11–20%. Sebanyak 29% kabupaten/-kota memberikan suara pada caleg
perempuan hingga 30%. Dengan melihat bilangan pemilih tersebut, angka
elektabilitas caleg perempuan sendiri secara general masih kurang dari
angka 30% sebagai bentuk affirmative
action kepada perempuan.
Hal ini tentu saja menjadi ironi, sejak Mahkamah Konstitusi (MK)
menetapkan bahwa sistem proporsional terbuka menjadi dasar pemenangan
pemilu dengan pemerolehan suara terbanyak pada pemilu 2009. Maka yang
terjadi justru kuota 30% menjadi tidak berarti lagi karena terjadi
penyamarataan antara politisi perempuan maupun laki-laki dalam berebut kursi
caleg, baik di parlemen lokal maupun nasional. Namun demikian, apa pun
sistemnya yang digunakan Pemilu 2014 yakni apakah proporsional terbuka
maupun proporsional tertutup. Keduanya memiliki tendensi untuk
memarjinalkan peta persaingan politik perempuan.
Jika proporsional tertutup sendiri berdasarkan sistem nomor urut daftar,
kecenderungan yang muncul adalah caleg perempuan berada di urutan bawah
dan tidak berada dalam daftar nomor urut teratas di mana pemilih
cenderung secara psikologis dan strategis memilih tiga nomor teratas.
Sementara dalam proporsional terbuka, suara caleg lakilaki umumnya lebih
besar daripada caleg perempuan karena preferensi kultur maskulinitas yang
superior dalam dinamika masyarakat kita ketimbang lebih mengutamakan
feminitas.
Jika demikian adanya, aturan kuota 30% keterwakilan perempuan tiap dapil
sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013 hanya
diimplementasikan setengah hati, baik dari regulator mau-pun eksekutor.
Maka, KPU, MK, maupun regulator Pemilu 2014 sekiranya bisa memberikan
ruang-ruang konstitusional bagi politik perempuan untuk dapat menampilkan
citra dirinya sebagai penyambung aspirasi perempuan Indonesia.
Ruang konstitusi yang dimaksud adalah sinergisitas antarregulator dalam
membuat aturan yang berpihak pada sikap afirmatif pada perempuan. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar