Kamis, 09 Juni 2016

Religiositas ”Bung Besar”

Religiositas ”Bung Besar”

Asep Salahudin ;   Dekan Fakultas Syariah IAILM Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya; Dosen LB di Fakultas Seni dan Sastra Universitas Pasundan Bandung
                                                         KOMPAS, 07 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Juni adalah bulan kelahiran Pancasila. Di tangan Bung Karno sebagai penggalinya, Pancasila mendapatkan rohnya yang paripurna.

Tentang hal ini tentu telah mendapatkan telaah memadai. Satu hal yang sering dilupakan adalah kenyataan bahwa Bung Karno merupakanpribadi yang sangat religius dengan pemikiran keagamaan unik yang menarik dijadikan bahan renungan bersama justru di tengah pemikiran dan tindakan keagamaan akhir-akhiryangbanyak bertentangan dengan akal sehat.

Dua hal menjadi lokus nalar keagamaan Bung Besar itu. Pertama,kewajiban menjadikan akal sebagai daulat utama; kedua, keniscayaan memosisikan agama sebagai kekuatan untuk membangun kesadaran anti kolonial.

Imperatif yang pertama, segala bentuk kepatuhan tak beralasan (taklid) tidak saja harus disingkirkan, tetapi juga dipandang sebagai akar kemunduran. Pemuliaan terhadapakal harus menjadi bagiankeinsafan kolektif umat Islam seperti zamanAl-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi yang sering disebut abad keemasan. ”Kembali kepada kemurnian, tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya seribu satu takhayul.”

Teologi Bung Karno berporos pada perayaan kebebasan berpikir, memandang wahyu sekadar medan konfirmasi kebenaran pikir. Semacam mutazilah. Mendayagunakan akal secara optimal sebagai lambang keluhurankemanusiaan sekaligus ekspresi mensyukuri anugerah Tuhan. Akal penanda kebudayaan, jangkar peradaban. Atau dalam sila kelima usulannya, ”Ketuhanan yang berkebudayaan”.

Bagi Bung Karno, akal itu pandu kemajuan dan jiwa Islam adalah agama kemajuan. Sebagaimana dibilang dalam ”Surat-surat Islam dari Endeh”, ”Islam is progress”. Dalam semangat rasionalisme seperti ini, ”api” Islam diletakkan. Di luar itu dipandang sekadar ”abu”.

Justru abu ini dalam pandangannya yang mendominasi alam pikir dan tindakan umat, mereka lebih senang mengedepankan sesuatu yang artifisial ketimbang substansial, bergerak mendahulukan ”ujaran masa silam” ketimbang mengedepankan gagasan untuk menata kehidupan masa yang akan datang yang menjulang. Abu sebagaialasan Islamkemudian menjadi sontoloyo, menjadi residu kehidupan.

Tiga susulan sebagairembesan dari abu keagamaan itu biasanya diwujudkan dalam bentuk: (1)merebaknya puritanisme dan eksklusivisme sehinggamudah menebarkan stigma ”kafir” kepada liyan. Yang berbeda keyakinan dianggap keliru, dan yang tidak sama hujjah keagamaannya dipandang menyesatkan. Kebenaran menjadi berwajah homogen dan pendakuan tak lagi terhindarkan.

Kemudian, (2) kekeliruan dalam membaca inti sejarah. Mempelajari sejarah bukan dijadikan rute melakukan pembebasan, tetapi sekadar nostalgia dan gerak mengenang masa lalu untuk kemudian ditahbiskannya sebagai contoh ideal yang semestinya diartikulasikan dalam kehidupan sekarang dan ke depan.

Persoalan hari ini dicarikan jawabannya pada pesona gerak arkaik masa silam. Maka, Bung Karno dengan nyinyir menyebut fantasi politik kilafah tak lebih hanya sebagaiwujud kebuntuan berpikir umat Islam .

Selanjutnya, (3) terkerangkeng dalam dominasi berpikir fikih oriented. Tersekap fikih Abad Pertengahan yang serba hitam putih, skolastik dan hanya bertendensi menyelesaikan persoalan lewat ilusi metafisik. Fikih yang semestinya bersifat temporal dan lokal malah ”disakralkan” sehingga daya kuasanya menjadi melampaui ruang dan waktu. ”Fikih itu, walaupun sudah kita saring semurni-murninya, belum mencukupi semua kehendak agama. Belum dapat memenuhi syarat-syarat ketuhanan yang sejati, yang juga berhajat kepada tauhid, akhlak, kebaktian rohani, kepada Allah.”

Bahkan disebutnya fikih sebagai biang kerok yang menjadi hijab tertutupnya pesan-pesan keluhuran Al Quran. ”Dunia Islam sekarang ini setengah mati, tiada nyawa, tiada api, karena umat Islam sama sekali tenggelam dalam kitab fikihnya saja, tidak terbang seperti burung garuda di atas udara-udaranya Levend Geloof, yakni udara-udaranya agama yang hidup.”

Di persimpangan ini, dengan telak pula dikritiknya Bukhari-Muslim, dua kolektor hadis berwibawa, sebagai bagian yang harus bertanggung jawab atas kemunduran itu karena seringnya menghimpun hadis-hadis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan elan vital kemajuan. ”Saya perlu kepada Bukhari atau Muslim itu karena di situlah dihimpun hadis-hadis sahih.”

Meski dari keterangan salah seorang pengamat Islam bangsa Inggris, di Bukhari pun masih terselip hadis-hadis yang lemah. Dia pun menerangkan bahwa kemunduran Islam, kekunoan Islam, kemesuman Islam, ketakhayulan orang Islam banyaklah karena hadis-hadis lemah itu yang sering lebih laku daripada ayat-ayat Al Quran. Saya kira anggapan ini adalah benar.”

Modernisme yang salah satunya dicirikan rasionalisme bagi Bung Karno juga harus diterapkan dalam pemaknaan keagamaan. Pengalaman Barat yanglama lesap dalam kegelapan, mereka menemukan kunci kemajuannya dalam manhaj berpikir rasional dan jejak seperti ini mesti ditiru masyarakat yang berada dalam kemunduran.

Anti kolonial

Di sisi lain, karena bangsa yang ditempatinya masih terpuruk dan menjadi bagian dari bumi jajahan Hindia Belanda, agama yang dipikirkan Bung Karno pada saat yang sama harusmampu memompa semangat umatnya untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial.

Di titik ini, Bung Karno dan Tan Malaka merasa tidak ada persoalan dengan gagasan pan islamisme-nya Jamaludin al-Afgani yang sama-sama mengusung tema besar meniru Barat sekaligus melucuti sikap kolonialnya.

Tentu saja bagi Bung Karno danmanusia pergerakan lainnya untuk melakukan perubahan sosial, agama saja tidak cukup, harus ada sikap lapang menerima ideologi lain yang telah terbukti bisa diandalkan mempercepat terusirnya kaum kolonial.

Di titik ini sejak awal Soekarno menyerukan perkawinannasionalisme, Islam dan Marxisme(1926). Sumpah Pemuda (1928) pada titik tertentu melambangkan imaji kebangsaan yang melampaui fanatisme etnik dan keagamaan. Tubuh keindonesiaan yang diikat dalam kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air.

Kalau kita perhatikan, tema ”nasionalisme, Islam dan Marxisme” yang pertamakali disosialisasikannya dalam Klub Studi Umum Bandung sesungguhnya yang menjadi obsesi politik Bung Karno sepanjang masanya. Secara politis disampaikannya di ruang publik, pamflet, garis besar perjuangan partai (PNI dan Pertindo), dan juga di panggung pengadilan seperti terbaca dalam ”Indonesia Menggugat”(1930).

Maka, tak heran pada Juni 1945 saatsidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai dasar negara. Napas seperti ini sejatinya yang menjadi latar Bung Karno dalam Konferensi Asia Afrika (1955) menyerukan tata dunia nondiskriminatif, melampaui sentimentalisme sempit, mengeluarkan Dekrit Presiden (1959) sekaligus memperkenalkan GBHN yang meliputi: UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia (USDEK).

Sikap politiknya yang ”revolusioner”, melompat-lompat, zigzag ini juga, dan semakin terkonsentrasi dalam genggaman satu orang, demokrasi terpimpin (1957), pada akhirnya dalam sebuah era ketika ekonomi tak kian membaik, konspirasi negara luar yang kental, intrik elite dan pergesekan antarpartai yang semakin memanas, pada akhirnya berujung pada penolakan MPRS dan DPRGR (1967) sebagai pertanggungjawaban presiden.

Nawaksara ditampik dan Supersemar lekas menyalip. Soeharto dengan cerdik (dan licik) memanfaatkan situasi sengkarut politik itu untuk kepentingannya. Akhirnya, di zaman Orde Baru selama tiga puluh tahun hidup dalam kondisi darurat.

Politik kehilangan akal sehat, agama dihilangkan elan sosialnya dan ekonomi direduksi sebatas grafik angka. Nomenklatur ”warga negara” kehilangan otentisitas rujukan kultural dan ideologisnya. Negara hilang dan warga terantuk jejaknya dalam lorong gelap kebangsaan dan tak henti sampai hari ini bersengketa tentang ”kebenaran” peristiwa 1965 yang sudah lama digelapkan pemerintahan yang gelap mata. ●