Minggu, 12 Juni 2016

Mengimpor Rektor

Mengimpor Rektor

Azyumardi Azra ;   Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
                                                         KOMPAS, 11 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Mengimpor rektor? Itulah gagasan yang tiba-tiba mencuat dari Menristek dan Dikti Muhammad Nasir seusai mengunjungi Universitas Negeri Surabaya, pekan lalu (2/6/2016). Dia menyatakan, pemerintah mewacanakan merekrut orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri untuk mengikuti negara lain yang menerapkan kebijakan itu sehingga menjadikan kampus perguruan tingginya berkelas dunia.

Lebih jauh menurut Menristek-Dikti, Presiden Jokowi mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia. Dia mengklaim, Tiongkok, Singapura, dan Arab Saudi memakai orang asing menjadi rektor. ”Saudi dulu tidak diperhitungkan. Ranking-nya di luar 500 besar dunia. Tapi sekarang sudah masuk peringkat 200 dunia. Sebut saja King Saud University yang dulu tidak diperhitungkan dunia,” ujarnya.

Gagasan mengimpor rektor untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN)— selanjutnya juga agaknya mencakup perguruan tinggi swasta (PTS)—jelas merupakan cara instan dan menerabas untuk mengangkat perguruan tinggi (PT) Indonesia ke level internasional. Padahal, jelas sebenarnya tidak ada cara instan untuk memajukan lembaga apa pun, termasuk PT.

Impor guru besar, bukan rektor

Kebijakan, langkah, atau cara memajukan PT pada dasarnya bukan terletak terutama pada rektor atau di negara lain bisa disebut presiden atau naib-chancellor (wakil konselor, karena chancellor-nya adalah raja atau pejabat tinggi). Rektor atau apa pun nama jabatan setara tak lain lebih sekadar pimpinan puncak administratif dan keuangan. Oleh karena itu, di luar negeri, rektor atau semacamnya tidak dikenal luas oleh para pengajar, apalagi oleh para mahasiswa. Keadaan sama juga berlaku bagi dekan; tidak banyak pihak yang mengenal dekan fakultas.

Para mahasiswa lazimnya lebih mengenal ketua jurusan yang juga guru besar beserta profesor lain. Keterkemukaan PT lebih terkait nama besar para profesor dalam bidang tertentu. Mahasiswa memilih PT bukan karena rektornya, melainkan karena nama besar profesornya. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan adalah memperbanyak ”impor” guru besar terkemuka dari mancanegara. Pada saat yang sama juga memperbanyak impor mahasiswa asing. Langkah inilah yang mempercepat internasionalisasi PT Indonesia sehingga diakui secara internasional.

Dalam sistem PT di Amerika Serikat, presiden universitas lebih banyak berperan dalam urusan luar, khususnya penggalangan endowment—dana abadi untuk kemajuan pendidikan dan riset. Untuk urusan ke dalam terkait administrasi dan keuangan, presiden universitas diwakili provost, administratur senior yang berperan sebagai chief executive officer (CEO).

Berbeda dengan Indonesia, rektor memiliki peran ke dalam dan ke luar. Dia bukan naib-chancellor atau provost. Rektor adalah pejabat puncak kelembagaan, khususnya administrasi dan keuangan. Rektor sekaligus bertanggung jawab dalam hal urusan luar; penggalangan dana dan pengembangan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, apakah kalangan pemerintah, swasta, atau PT lain.

Tak kurang pentingnya, rektor di Indonesia juga memikul peran yang diharapkan (expected role) dari masyarakat sebagai ”menara suar” (beacon) yang memberi pencerahan masyarakat lingkungannya. Oleh karena itulah, rektor diharapkan tampil sebagai intelektual publik yang berdiri di depan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.

Dilihat dari konteks terakhir ini, menjadi tanda tanya besar, apakah rektor impor—jika wacana rektor asing dilaksanakan—juga patut menjadi intelektual publik dalam hal kebangsaan-keindonesiaan. Jelas tidak patut jika orang asing yang kebetulan rektor PTN atau PTS Indonesia ”mengajari” bangsa kita dalam hal yang dia sendiri boleh jadi tidak sepenuhnya pahami.

Lecehkan anak bangsa

Bukan rahasia lagi, banyak ”ahli impor” semacam konsultan tidak memahami Indonesia; mereka lebih banyak memakai ahli kita sendiri, yang diatasnamakannya sendiri. Di sini ahli kita hanya menjadi semacam ”kuli” oleh tenaga yang disebut sebagai ”ahli” asing.

Dengan begitu, kunci memajukan PTN atau PTS atau bahkan bidang-bidang strategis lain bukan dengan mengimpor ”ahli” asing semacam rektor. Mengimpor rektor dari mancanegara malah bisa menjadi kontraproduktif karena merupakan pelecehan terhadap kemampuan anak bangsa sendiri.

Jika rektor (anak bangsa) PTN atau PTS diharapkan dapat membawa PT-nya ke tingkat internasional, pemerintah semestinya memberikan iklim lebih kondusif. Dalam beberapa tahun terakhir sampai sekarang, ada sejumlah masalah yang tidak kondusif bagi munculnya rektor yang dapatmembawa PT-nya ke tingkat internasional.

Penciptaan iklim kondusif itu mesti dimulai dengan pemulihan kembali otonomi PT. Prinsip dan semangat reformasi PT dengan otonomi dan demokratisasi lebih besar dalam waktu sedikitnya sepuluh tahun terakhir justru kian menjauh. Kondisi otonomi PT belakangan ini sering diungkapkan kalangan kampus ibarat ”ekor dilepas, tetapi kepala tetap dipegang” (dulu oleh) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan (kini) Kemenristek-Dikti serta Kementerian Agama dalam hal perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN, yang terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha).

Fenomena ini terlihat jelas dalam hal rektor khususnya. Pemilihan dan pengangkatan rektor hampir sepenuhnya ditentukan menteri (Menristek-Dikti dan Menteri Agama), apakah melalui suara 35 persen yang dimiliki Menristek-Dikti atau ditentukan Menteri Agama dari calon-calon yang diajukan Panitia Pemilihan dan Komite Seleksi (bukan Senat PT).

Oleh karena itulah, proses pemilihan dan pengangkatan rektor seperti ini hampir tidak mampu menghasilkan rektor terbaik; yang memiliki kapasitas sebagai beacon bagi masyarakat, memiliki rekam jejak baik dalam administrasi, serta mempunyai kemampuan dan pengalaman membangun jejaring domestik dan internasional.

Pemberian otonomi yang benar-benar, bukan sekadar retorik, mesti diikuti dengan pemberian anggaran lebih memadai. Sampai sekarang ini, anggaran APBN untuk PT hanya berkisar 40-60 persen dari kebutuhan PT. Untuk menutupi kekurangan, PT harus mencarinya dari masyarakat (orangtua mahasiswa) dan pihak swasta lain. Keadaan keuangan ini tidak memungkinkan PTN mengembangkan fasilitas pembelajaran berlevel internasional, mendatangkan profesor berkelas dunia, dan merekrut mahasiswa internasional.

Walhasil, jika PTN dan PTS Indonesia dapat mencapai level internasional, tidak ada cara lain bagi pemerintah kecuali memberikan otonomi dan pendanaan lebih besar. Mengimpor rektor dari mancanegara jelas tidak bakal membantu sama sekali, ”jauh panggang dari api”.